PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP DAMPAK PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana manipulasi data kependudukan dalam hukum pidana Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi data kependudukan meliputi beberapa jenis tindak pidana, seperti perubahan data oleh pelaku yang memberi perintah, penyebarluasan data tanpa izin, pencetakan dan pendistribusian dokumen kependudukan ilegal, serta perbuatan melawan hukum terkait pengolahan dan penyebaran data secara online. Perlindungan hukum terhadap pemilik data dilakukan melalui langkah preventif berupa penerbitan peraturan dan langkah represif berupa sanksi pidana. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan data kependudukan dan pengawasan terhadap manipulasi data.Kata kunci: manipulasi data kependudukan, perlindungan data pribadi, hukum pidana

Regional Administration Management: Village Boundaries Averment in Sangihe Islands Regency

The purpose of the Minister of Home Affairs regulations Number 45 of 2016 is to create an orderly village government administration, provide clarity and legal certainty on village boundaries that meet technical and juridical aspects. Data shows that regional administration management, especially the affirmation of village boundaries in Indonesia, is still not optimal, where only 1,479 villages out of 74,962 villages have determined village boundaries. North Sulawesi Province, which consists of 1,507 villages, so far, only the Sangihe Regency Government has drafted 6 regional regulations related to the affirmation of village boundaries. The unclarity of village boundaries will automatically affect village development planning and the amount of village fund budget because the amount of village funds is adjusted and divided based on population, area, poverty rate, and geographical difficulty. With this condition, there are indications that the determination of the amount of village funds that are the government's flagship program is currently implemented not following valid village boundary rules and data. This research uses qualitative methods with a case study approach to explain the management of regional administration, especially boundary affirmation carried out in Sangihe Islands Regency, and factors that influence the implementation of village boundary affirmatio

مساهمة الحديث النبوي الشريف في تطوير اللغة العربية وأدبها

وقد أسهم الحديث الشريف، وهو مجموعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، إسهاماً كبيراً في تطوير اللغة العربية وآدابها من الناحية اللغوية والأسلوبية والجمالية على حد سواء. يبحث هذا البحث عن مساهمة الحديث  النبوي الشريف في تطوير اللغة العربية وأدبها التي تجد الآثار الموجبة من الحديث.  ويهدف هذا البحث إلى الوصف على مساهمة الحديث النبوي الشريف في تطوير اللغة العربية وآدابها. هذا البحث هو بحث مكتبي، يستخدم المنهج الوصفي الكيفي في التحليل. ويستخدم هذا البحث المنهج الكيفي مع تحليل النص كمنهج رئيسي. وقد تم الحصول على البيانات من خلال مراجعة متعمقة لمصادر أدبية مختلفة مثل الكتب والمقالات العلمية والمجلات. وقد اختار هذا البحث الدراسة الأدبية لما لها من أهمية في جمع البيانات التاريخية والنظرية المتعلقة بتطوير اللغة العربية وأدبها. وأظهر البحث أن الأحاديث النبوية ألهمت تطوير اللغة العربية وآدابها. بعض الإسهامات الرئيسية للحديث في هذين المجالين، هي إثراء المفردات والتعبيرات العربية، وتطوير بنية اللغة العربية وقواعدها النحوية، وانتشار الأساليب اللغوية التصويرية (المجاز) والاستعارة، الاستخدام في الشعر والنثر، و التأثير على الرسائل الأخلاقية، و إثراء مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبية، و التحول في التفسير الأدبي

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY (TSTS) PADA MATA PELAJARAN IPS PESERTA DIDIK KELAS IV DI SDN 4 TELAGA KABUPATEN GORONTALO

The purpose of this research is to improve student learning outcomes through the use of the two stay two stray (TSTS) learning model in social studies subjects for class IV SDN 4 Telaga, Gorontalo Regency. This type of research is classroom action research (CAR), because this research is a form of reflective study by the perpetrators of the action. This research uses the Kemnis and Taggart models with the research subjects that will be used in the implementation of this classroom action research are fourth grade students at SDN 4 Telaga, Gorontalo Regency, totaling 28 students, consisting of 19 male students, and 9 female students. Data collection techniques used (1) observation, (2) interview guidelines, (3) tests and (4) documentation. Indicators of student success with completeness criteria (KKM) are 75 and classical completeness of 85%. The results showed the Two Stay Two Stray (TSTS) learning model could improve the learning outcomes of class IV students at SDN 4 Telaga, Gorontalo Regency. The results of the initial observation, total completeness 26%, in the first cycle increased to 61% an increase in the second cycle 92.85%. In this action, the learning outcomes of students increase until they reach the specified completeness criteri

Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Kepolisian Daerah Gorontalo

Penelitian Skiripsi ini bertujuan untuk mengkaji proses penegakan kode etik profesi Polri di Kepolisian Daerah Gorontalo serta mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kode etik profesi Polri merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap profesional, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Namun, data yang diperoleh menunjukkan masih terdapat sejumlah pelanggaran terhadap kode etik yang belum sepenuhnya ditindak secara maksimal. Dalam kurun waktu 2024–2025, terdapat 23 kasus pelanggaran, yang didominasi oleh kasus asusila dan disersi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan kode etik, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman anggota terhadap kode etik, serta belum optimalnya peran komisi etik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan kode etik dan peningkatan kesadaran etika profesi di kalangan anggota Polri agar integritas institusi kepolisian dapat terjaga

Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Polda Gorontalo)

Penelitian ini membahas fenomena perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak besar terhadap korban, terutama anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan, fokus pada aspek viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan orang, dan untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan khususnya polda gorontalo dalam melindungi anak-anak dari praktik perdagangan orang, serta bagaimana proses perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang telah menjadi korban perdagangan orang, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polda Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dikumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak menjadi korban perdagangan orang karena berbagai faktor seperti kemiskinan, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, bujuk rayu atau tipu daya serta faktor ketidaktahuan anak terhadap bentuk-bentuk eksploitasi. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Polda Gorontalo, anak-anak mengalami eksploitasi seksual dan psikologis yang mendalam. Dari sudut pandang viktimologi, mereka mengalami proses viktimisasi yang kompleks dan memerlukan perlindungan khusus. Penanganan oleh aparat kepolisian telah melibatkan kerja sama lintas sektor untuk memberikan rehabilitasi bio-psiko-sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan fasilitas dan stigma sosial terhadap korban.Studi ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) dalam penanganan TPPO, serta perlunya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

An election with integrity is the foundation of democracy, as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which mandates that elections must be direct, general, free, confidential, honest, and fair (LUBER-JURDIL principles). However, the implementation of elections often faces various challenges, including election-related crimes such as vote-buying, campaigning outside the designated schedule, and administrative violations that threaten the integrity of the democratic process. Using a normative legal research method, the findings show that the Election Law contains approximately 67 articles related to election offenses. However, several of these articles include criminal elements that are difficult to prove factually, such as Articles 492, 494, 495, 513, 515, 518, and 545. The handling of election crimes is carried out through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves coordination among the Election Supervisory Board (Bawaslu), the Police, and the Public Prosecutor’s Office at both national and regional levels. Despite this institutional coordination, the effectiveness of law enforcement remains low due to differing perceptions and working patterns among the institutions involved

MEDIA MASSA YANG FRIENDLY KEPADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

This study aims to examine the extent to which the Indonesian mass media is friendly to victims of sexual violence, with an emphasis on identity protection and the selection of news titles. The method used is an empirical legal method with a conceptual approach and a legislative approach. Primary data was obtained through content analysis of 60 articles from six mainstream media (Kompas.com, Metro.tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia, Kompas TV, and Jawa Pos) as well as 10 articles from two anti-mainstream media (BBC News and South Sumatra Tribune). Secondary data were obtained through literature studies and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study showed that mainstream media were more likely to protect the victim's identity and avoid using clickbait titles than anti-mainstream media. Kompas.com was considered the most victim-friendly media, because it did not use clickbait titles and always disguised the victim's identity, so its orientation was not to attract public attention just for the benefit of certain parties. This study also found that both mainstream and anti-mainstream media still pay less attention to the psychological recovery aspect of victims. These findings affirm the importance of strengthening journalistic regulations and ethics in reporting sexual violence so that there is no secondary victimization of victims

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN AD-MINISTRASI PUBLIK: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in public administration services in North Gorontalo Regency, reviewed from the perspective of state administrative law. The approach used is descriptive qualitative with a juridical-empirical method, through interviews, observations, and documentation studies of public service agencies such as the Dukcapil Office and DPMPTSP. The results of the study show that the principles of good governance, especially transparency, accountability, participation, and legal certainty, have not been applied comprehensively and systemically. Some of the obstacles found include the low understanding of the apparatus of state administrative law, weak supervision mechanisms, and disharmony of regulations between the central and regional governments. This research offers solutions in the form of policy harmonization, capacity building of apparatus, and community involvement in the process of preparing and evaluating services. In conclusion, the integration between the principles of good governance and state administrative law is very important to realize transparent, accountable, and fair public services at the regional level

Efektivitas Tepung Kulit Pisang Goroho (Musa acuminafe, sp) Pada Performa dan Kadar Kolesterol Telur

The objective of this study was to determine the performance and the cholesterol level of laying hens after supplementing with fermented goroho banana peel flour.  Completely Randomised Design (CRD) consisting of 4 treatments and 4 replicates, P0 ( feed without treatment), P1 (5% goroho banana peel fermentation), P2 (10% goroho banana peel fermentation), P3 (15% goroho banana peel fermentation). Analysed using ANOVA and if the results are influential then continued with multiple range test (Duncan). The results showed that there is no significant difference (P>0.05) on feed consumption and feed efficiency. But, yolk cholesterol was significant (P0,05) terhadap konsumsi pakan dan efisiensi pakan. Namun pada kadar kolesterol kuning telur berpengaruh nyata (P<0,05). Konsumsi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan 10% fermentasi kulit pisang goroho dengan nilai rata-rata 55,93%. Efisiensi pakan terbaik (terendah) terdapat pada perlakuan 10% fermentasi kulit pisang goroho dengan nilai rata-rata 0,50 %. Kadar kolesterol kuning telur terbaik pada perlakuan 15% fermentasi kulit pisang goroho dengan nilai rata-rata 1446.41 mg. Penambahan tepung fermentasi kulit pisang goroho tidak berbeda nyata terhadap konsumsi pakan dan efisiensi pakan namun berpengaruh nyata terhadap kadar kolesterol kuning telur