Reviving the Nation: A Lacanian Perspective on Trump’s MAGA Fantasy

This article analyses Donald Trump\u27s power fantasies centered on his "Make America Great Again (MAGA)" campaign. In his 2017 inauguration, Trump depicted the U.S. as a nation in decline, needing restoration. This study shows that Trump’s MAGA narrative is crafted to address perceived national decay. Using descriptive qualitative methods and Lacan’s psychoanalytic theory, the research examines Trump\u27s speeches and statements to understand this narrative. By attributing the nation\u27s problems to external and internal pressures, the MAGA message aligns with public anxieties and creates antagonisms. The findings reveal that this narrative reinforces Trump\u27s political power and shapes national identity with promises of returning to past greatness. Trump positions himself as a symbolic "Big Other," a savior who resolves perceived threats and restores order. The MAGA narrative taps into collective desires for identity, belonging, and control, uniting supporters through shared grievances and externalized blame. This appeal resonates with deep psychological needs, creating cycles of temporary satisfaction and deferred fulfillment, which sustains loyalty and hope. Keywords: Political Fantasies, National Revival, Make America Great Again, Lacanian Psychoanalysis, AntagonismArtikel ini menganalisis fantasi kekuasaan Donald Trump yang berpusat pada kampanye "Make America Great Again (MAGA)". Dalam pidato pelantikannya tahun 2017, Trump menggambarkan AS sebagai negara yang sedang merosot dan memerlukan pemulihan. Studi ini menunjukkan bahwa narasi MAGA dirancang untuk merespons persepsi kemunduran nasional. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teori psikoanalisis Lacan, penelitian ini menganalisis pidato dan pernyataan Trump untuk memahami konstruksi narasi tersebut. Dengan mengaitkan masalah negara dengan tekanan eksternal dan internal, pesan MAGA selaras dengan kecemasan publik dan menciptakan antagonisme. Temuan menunjukkan bahwa narasi ini memperkuat kekuasaan politik Trump dan membentuk identitas nasional dengan janji kembali ke kejayaan masa lalu. Trump memposisikan dirinya sebagai simbol "Big Other", penyelamat yang mengatasi ancaman dan memulihkan ketertiban. Narasi MAGA meresap ke dalam keinginan kolektif akan identitas, rasa memiliki, dan kontrol, menyatukan pendukungnya melalui keluhan bersama dan pengalihan kesalahan ke pihak luar. Daya tarik ini beresonansi dengan kebutuhan psikologis yang mendalam, menciptakan siklus kepuasan sementara dan pemenuhan yang tertunda, yang mempertahankan loyalitas dan harapan.  Kata Kunci: Fantasi Politik, Kebangkitan Nasional, MAGA, Psikoanalisis Lacanian, Antagonism

MEMBANGUN KONEKTIVITAS WILAYAH: PENDEKATAN SISTEM TERPADU DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN

Abstract   The Road Network Master Plan is a strategic instrument for guiding the development of an efficient, integrated, and sustainable road network. This study reviews the process of developing the Road Network Master Plan, including analyzing the existing condition of the road network and assessing gaps in capacity, service quality, and connectivity between regions. The review indicates that growing economic activity, urbanization, and land-use changes have the potential to increase transportation demands, which are not fully served by the existing network. Using an integrated transportation system approach and synchronization with spatial planning policies, this study identifies development needs, establishes priorities for addressing them, and formulates a road network development strategy. The study also emphasizes the importance of integrating the road network with activity centers and multimodal transportation hubs, strengthening institutions and funding, and applying en­vironmental sustainability principles in developing the road network master plan.   Keywords: Road Network Master Plan; transportation system; connectivity; land use; spatial planning     Abstrak   Rencana Umum Jaringan Jalan merupakan suatu instrumen strategis untuk mengarahkan pengembangan jaringan jalan yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada studi ini dilakukan tinjauan terhadap proses penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, termasuk menganalisis kondisi eksisting jaringan jalan serta menilai kesenjangan kapasitas, kualitas pelayanan, dan konektivitas antarwilayah. Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan berpotensi meningkatkan kebutuhan transportasi, yang belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan saat ini. Melalui pende-katan sistem transportasi terpadu dan sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang, kajian ini mengidentifikasi ke-butuhan pengembangan, menyusun prioritas penanganan, serta merumuskan strategi pengembangan jaringan jalan. Studi ini juga menekankan pentingnya integrasi jaringan jalan dengan pusat-pusat kegiatan dan simpul transportasi multimoda, penguatan kelembagaan dan pendanaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan ling-kungan dalam penyusunan rencana umum jaringan jalan.   Kata-kata kunci: Rencana Umum Jaringan Jalan; sistem transportasi; konektivitas; tata guna lahan; tata ruan

PRESIDENTIAL POWER AND EXECUTIVE AGGRANDIZEMENT IN SHAPING THE CABINET

This article examines the President’s authority to determine the number of ministers and deputy ministers, which has the potential to result in an oversized cabinet that hinders oversight of the executive branch. Adopting a socio-legal approach that combines doctrinal analysis with the study of executive aggrandizement, this research maps the mechanisms through which normative flexibility enables the expansion of the cabinet. The main findings demonstrate that cabinet expansion through changes in the Law on State Ministries has operated at several levels as a means of consolidating executive power through political patronage, the politicization of the bureaucracy, and legal engineering. Cabinet expansion is not a new phenomenon in Indonesian political history; this pattern has recurred from the Old Order to the New Order era. Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025 confirms that excessive Presidential power can hinder bureaucratic effectiveness and efficiency. The decision also strengthens claims of executive aggrandizement not only in the ministerial sector but also among deputy ministers. This article proposes restricting Presidential power, particularly in determining cabinet size, through constitutional regulation with clear quantitative limits. Clearly defined boundaries that are difficult to modify politically would provide an effective mechanism to restrain the President’s authority to expand the cabinet

Nilai dari Laut Cina Selatan untuk Tiongkok: Suatu Analisis Geopolitik Marxis

China’s assertiveness in the South China Sea has often been interpreted as a manifestation of maritime imperial ambitions, a balancing act, or a response to historical grievances. However, such arguments largely overlook the deeper question of why territorial expansion, a rare phenomenon in global politics, occurs in China’s case. This research addresses the issue through a Marxist geopolitical lens, framing territorial expansion as a consequence of capitalism’s inherent logic of spatial expansion. Using the concept of spatial fixes, it links China’s domestic capitalist crises—characterized by overaccumulation and overcapacity—to territorial expansion in Southeast Asia and assertiveness in the South China Sea. Strategies such as the Going Global policy and the Belt and Road Initiative (BRI) have turned Southeast Asia, including the South China Sea, into critical territories for China’s capitalist accumulation. However, the historical transformation of China’s state structure, coupled with incoherent and fragmented behavior among its internal agents, has led to contradictory yet increasingly assertive actions in the region. This study concludes that China’s behaviour in the South China Sea is driven not only by external pressures, such as US involvement, but also by internal capitalist imperatives and state dynamics, offering a nuanced understanding of territorial disputes and state behaviour under capitalism.   Keywords: South China Sea; China Capitalism; Marxist Geopolitics; State Transformation    ABSTRAK Asertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan seringkali ditafsirkan sebagai manifestasi dari ambisi imperial maritim, upaya penyeimbangan kekuasaan, atau respons terhadap luka sejarahnya. Namun, argumen-argumen tersebut cenderung mengabaikan pertanyaan mendasar tentang mengapa ekspansi teritorial—fenomena yang jarang terjadi dalam politik global—dapat terjadi dalam kasus Tiongkok. Penelitian ini membahas isu tersebut melalui kerangka geopolitik Marxis yang memandang ekspansi teritorial sebagai konsekuensi dari logika kapitalisme yang secara inheren mendorong ekspansi teritori. Dengan menggunakan konsep solusi spasial (spatial fix), penelitian ini menghubungkan krisis kapitalisme domestik Tiongkok—yang ditandai oleh over akumulasi dan overkapasitas—dengan ekspansi teritorial di Asia Tenggara dan asertivitasnya di Laut Cina Selatan. Strategi seperti kebijakan Going Global dan Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadikan Asia Tenggara, termasuk Laut Cina Selatan, sebagai wilayah penting bagi akumulasi kapital Tiongkok. Namun, transformasi historis struktur negara Tiongkok, ditambah dengan perilaku yang tidak koheren dan terfragmentasi di antara agen-agennya, telah menyebabkan tindakan yang kontradiktif namun semakin asertif di kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak hanya didorong oleh tekanan eksternal seperti keterlibatan Amerika Serikat, tetapi juga oleh imperatif kapitalisme domestik dan dinamika transformasi negara, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sengketa teritorial dan perilaku negara dalam konteks kapitalisme. Kata Kunci: Laut Cina Selatan; Kapitalisme Tiongkok; Geopolitik Marxis; Transformasi NegaraAsertivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan sering kali ditafsirkan sebagai manifestasi dari ambisi imperial maritim, upaya penyeimbangan kekuasaan, atau respons terhadap luka sejarahnya. Namun, argumen-argumen tersebut cenderung mengabaikan pertanyaan mendasar tentang mengapa ekspansi teritorial—fenomena yang jarang terjadi dalam politik global—dapat terjadi dalam kasus Tiongkok. Penelitian ini membahas isu tersebut melalui kerangka geopolitik Marxis yang memandang ekspansi teritorial sebagai konsekuensi dari logika kapitalisme yang secara inheren mendorong ekspansi teritori. Dengan menggunakan konsep solusi spasial (spatial fix), penelitian ini menghubungkan krisis kapitalisme domestik Tiongkok—yang ditandai oleh overakumulasi dan overkapasitas—dengan ekspansi teritorial di Asia Tenggara dan asertivitasnya di Laut Cina Selatan. Strategi seperti kebijakan Going Global dan Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadikan Asia Tenggara, termasuk Laut Cina Selatan, sebagai wilayah penting bagi akumulasi kapital Tiongkok. Namun, transformasi historis struktur negara Tiongkok, ditambah dengan perilaku yang tidak koheren dan terfragmentasi di antara agen-agennya, telah menyebabkan tindakan yang kontradiktif namun semakin asertif di kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak hanya didorong oleh tekanan eksternal seperti keterlibatan Amerika Serikat, tetapi juga oleh imperatif kapitalisme domestik dan dinamika transformasi negara, menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sengketa teritorial dan perilaku negara dalam konteks kapitalisme

EMISI KENDARAAN PADA JALAN PERKOTAAN

Abstract   Exhaust emissions from the transportation sector are one of the largest contributors to air pollution in large cities. This study was conducted to determine the amount of exhaust emissions from motor vehicles on 2 urban roads in Serang City, Banten Province. The two roads are Jalan Ahmad Yani and Jalan Jenderal Sudirman. Observations were conducted on Monday, 12 December 2022 and Friday, 16 December 2022. Total motor vehicle emissions passing through the two observed roads were calculated using the calculation method contained in the Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines 2006, using a Tier-1 approach. Based on the analysis, this study indicates that total emissions from motor vehicles on Monday, 12 December 2022, were 22,956.483 kg/day, and on Friday, 16 December 2022, were 22,157.587 kg/day.   Keywords: exhaust emissions; transportation sector; motor vehicles; urban roads     Abstrak   Emisi gas buang yang berasal dari sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara di kota-kota besar. Studi ini dilakukan untuk menentukan jumlah emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor di 2 ruas jalan perkotaan yang terdapat di Kota Serang, Provinsi Banten. Kedua ruas jalan tersebut adalah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Pengamatan dilakukan selama 2 hari, yaitu Hari Senin 12 Desember 2022 dan Hari Jumat 16 Desember 2022. Total emisi kendaraan bermotor yang melalui kedua ruas jalan yang diamati dihitung dengan menggunakan metode perhitungan yang terdapat pada Intergovern-mental Panel on Climate Change Guidelines 2006, dengan pendekatan Tier-1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, studi ini menunjukkan bahwa jumlah emisi total yang berasal dari kendaraan bermotor pada Hari Senin 12 Desember 2022 adalah 22.956,483 kg/hari, dan jumlah emisi total pada hari Jumat 16 Desember 2022 adalah 22.157,587 kg/hari.   Kata-kata kunci: emisi gas buang; sektor transportasi; kendaraan bermotor; jalan perkotaa

PEMBANGUNAN JEMBATAN BENTANG PANJANG DI INDONESIA (Studi Kasus: Jembatan Bentang Panjang Pulau Balang)

Abstract   A long-span bridge is a bridge with a very wide distance between pillars. This type of bridge is very much needed in Indonesia, because it plays a vital role in connecting the archipelago regions in Indonesia and speeding up land transportation, reducing logistics costs, supporting regional economic growth, and facilitating the distribution of goods and tourism connectivity. Many long-span bridges have been built in Indonesia, but the type of structure chosen needs to consider technical, non-technical, and cost aspects. In principle, there are three challenges in the construction of long-span bridges, namely: (1) technical and structural challenges, (2) challenges related to logistics and location, and (3) non-technical and social challenges. Based on observations made on the Balang Island Bridge Construction Project, this study shows that the main technical and structural challenges during the construction of the Balang Island Bridge are the condition of the waters in the Balikpapan Strait with strong currents and the need for large-diameter deep foundations to withstand extreme loads from waves, wind, and earthquakes. In addition, there are challenges related to the procurement of materials from outside Kalimantan Island and the need for multi-agency coordination to expedite the construction process. Meanwhile, non-technical and social challenges relate to land acquisition, local social and economic impacts, environmental issues, and bridge operations and governance.   Keywords: bridge; long-span bridge; bridge construction; land acquisition     Abstrak   Jembatan bentang panjang merupakan suatu jembatan dengan jarak antarpilar yang sangat lebar, Jembatan seperti ini sangat dibutuhkan di Indonesia, karena berperan vital dalam menghubungkan wilayah kepulauan yang terdapat di Indonesia serta mempercepat transportasi darat, menekan biaya logistik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempermudah distribusi barang dan konektivitas pariwisata. Jembatan bentang panjang sudah banyak dibangun di Indonesia, namun tipe struktur yang dipilih perlu memperhatikan aspek-aspek teknis, nonteknis, dan biaya. Pada prinsipnya, terdapat 3 tantangan dalam pembangunan jembatan bentang panjang, yaitu: (1) tantangan yang bersifat teknis dan struktural, (2) tantangan yang terkait dengan logistik dan lokasi, dan (3) tantangan yang bersifat nonteknis dan sosial. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, studi ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang bersifat teknis dan struktural saat pelaksanaan konstruksi jembatan Pulau Balang adalah kondisi perairan di Selat Balikpapan yang berarus deras serta kebutuhan akan fondasi dalam berdiameter besar untuk menahan beban ekstrem gelombang, angin, dan gempa. Selain itu, terdapat tantangan yang terkait dengan pengadaan material dari luar Pulau Kalimantan dan perlunya koordinasi multilembaga untuk mempercepat proses konstruksi. Sedangkan tantangan yang bersifat nonteknis dan sosial terkait dengan pembebasan lahan, dampak sosial dan ekonomi lokal, masalah lingkungan, dan operasional dan tata kelola jembatan.   Kata-kata kunci: jembatan; jembatan bentang panjang; konstruksi jembatan; pembebasan laha

REPRESI TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA

The relationship between campuses and political power continues to be shaped by partisan interests. Increasing politicization reflects the strategic importance of campus life as an object of discipline, co-optation, and control within broader power structures. This dynamic was evident during the 2024 Indonesian elections, both at the presidential and regional levels. This article analyzes patterns observed in these elections, which featured multiple instances of political pressure exerted through state apparatuses seeking to mobilize campuses in support of the Joko Widodo administration through various manipulative strategies. Existing studies have paid limited, if any, attention to the position of campuses and electoral processes from the perspective of academic freedom, particularly within legal analysis focused on its practical application. This article therefore asks why academic freedom becomes particularly vulnerable during electoral periods and why campuses appear especially susceptible to political pressure in such contexts. Employing an interdisciplinary law-and-society approach, the article argues that the subordination of campuses during elections is neither incidental nor novel. Rather, campuses have been repeatedly sacrificed in electoral politics and are increasingly subject to systematic co-optation through policy instruments that constrain and neutralize their critical function

Peran Tesla Dalam Transisi Mobil Listrik dan Energi Bersih: Analisis Ekologi Politik

Clean energy has become one of the central issues in International Relations as the impacts of climate crisis and environmental degradation become increasingly tangible. The urgency to move away from fossil fuel-based transportation towards electric vehicles is not merely a technological choice, but also part of political dynamics involving multiple actors with competing interests. This study aims to analyze Tesla’s role in the transition to electric vehicles and clean energy in the United States using a political ecology approach, which positions multinational corporations as actors that shape environmental governance. A qualitative instrumental case study design is employed, relying on document studies of government regulations, corporate reports, and academic literature. The findings show that Tesla functions not only as an electric vehicle manufacturer, but also as a form of political pressure contributing to the strengthening of clean energy regulations during Joe Biden’s presidency following regulatory rollbacks under Donald Trump. At the same time, the study reveals critical consequences, particularly regarding the ecological footprint of battery supply chains and the risk of environmental injustice in mineral-producing countries. Political ecology thus helps to demonstrate that the clean energy transition is deeply embedded in power relations and cannot be understood as a neutral, purely technocratic process.Energi bersih menjadi salah satu fokus utama kajian dari aktor Hubungan Internasional. Dampak lingkungan yang dapat dirasakan memberikan urgensi untuk berpindah dari transportasi berbahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Tesla dalam transisi mobil listrik dan energi bersih menggunakan pendekatan ekologi politik, dengan mengkaji dampak dan inovasi teknologi terutama Kecerdasan Buatan Tesla dalam mempengaruhi regulasi mobil listrik dan energi bersih Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data melalui Studi Dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa Tesla memiliki peran dalam mendorong adopsi mobil listrik dan kebijakan energi bersih di Amerika Serikat selama era Joe Biden setelah banyaknya perubahan regulasi pada era Donald Trump. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tesla tidak hanya sebagai produsen mobil listrik tetapi juga berperan sebagai tekanan politik yang mampu mengubah kebijakan. Penelitian ini menekankan bahwa dalam Ekologi Politik aktor dapat berperan dalam memberikan pengaruh terhadap lingkungannya

ANTARA KECERDASAN ARTIFISIAL DAN KEBUTUHAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN JOINT VENTURE AGREEMENT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has made a significant contribution to the legal field, particularly in the drafting of business contracts such as Joint Venture Agreements (JVAs). AI assists in researching necessary data and drafting contractual clauses in JVAs. Although AI greatly facilitates contract drafting, it has inherent limitations because it cannot fully accommodate the legal context, or the specific needs of the parties involved in a transaction. This article examines the use of AI in contract drafting through the lens of Roscoe Pound’s theory of Mechanical Jurisprudence. Pound criticized the rigid application of law by judges, which this study analogizes to AI-generated contract clauses that are standardized and insufficiently responsive to the parties’ particular interests. The research is conducted through a literature review using a normative and prescriptive legal approach. The study concludes that AI should be used only as an auxiliary tool rather than as a primary reference in contract drafting, especially for complex business contracts such as JVAs. This is because AI-generated outputs are not the product of human legal reasoning capable of incorporating legal context, social norms, party interests, and considerations of justice. Consequently, such outputs remain rigid and require careful analysis and review by human contract drafters

PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN PERLINTASAN SEBIDANG JALAN REL DAN JALAN UMUM DI KOTA BANDUNG

Abstract   The problem of traffic congestion and the high risk of accidents at level crossings between railways and public roads in Bandung City requires urgent handling of these crossings. Ideally, the existence of these level crossings should be eliminated, to ensure the railway safety and the safety and smooth flow of traffic on public roads. Although handling level crossings to non-level crossings is a needed solution, its implementation requires high costs. Therefore, an objective analysis is needed to determine the level crossings that really need to be prioritized for handling. In this study, the handling of these level crossings is examined, using Multi-Criteria Analysis that integrates technical and non-technical aspects as determining parameters. This study shows that the level crossing on Jln. Laswi obtained the highest score, with a total score of 46.50, followed by the level crossing on Jln. Gedebage Selatan and the level crossing on Jln. A. Yani, with total scores of 42.50 and 39.00, respectively. Based on these results, it is recommended that these three level crossings be upgraded to non-level crossings.   Keywords: level crossing; railroad; road; traffic congestion; traffic safety     Abstrak   Permasalahan kemacetan lalu lintas dan tingginya risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan umum di Kota Bandung menuntut adanya penanganan yang mendesak terhadap perlintasan tersebut. Idealnya, keberadaan perlintasan sebidang ini ditiadakan, untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di jalan umum. Meskipun penanganan perlintasan sebidang menjadi perlintasan tidak sebidang merupakan solusi yang dibutuhkan, implementasinya memerlukan biaya yang tinggi. Karena itu, perlu dilakukan analisis yang objektif sehingga dapat ditentukan perlintasan-perlintasan sebidang yang memang perlu mendapat prioritas untuk ditangani. Pada studi ini dikaji penanganan perlintasan sebidang tersebut, dengan menggunakan Multi-Criteria Analysis yang mengintegrasikan aspek teknis dan aspek nonteknis sebagai parameter penentu. Studi ini menunjukkan bahwa perlintasan sebidang di Jln. Laswi memperoleh skor tertinggi, dengan nilai total 46,50, diikuti oleh perlintasan sebidang di Jln. Gedebage Selatan dan perlintasan sebidang di  Jln. A. Yani, yang masing-masing bernilai total 42,50 dan 39,00. Berdasarkan hasil tersebut, ketiga perlintasan sebidang ini direkomendasikan untuk ditangani menjadi perlintasan tidak sebidang.   Kata-kata kunci: perlintasan sebidang; jalan rel; jalan; kemacetan lalu lintas; keselamatan lalu linta