Tanggung Gugat Pelaku Usaha Periklanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen

Sengketa konsumen yang tirnbul dari pengelabuhan konsumen melalui iklan membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaba periklanan, sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelaku usaha pengiklan kalau konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi produk itu. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis "tanggung gugat renteng" bisa digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaba pengiklan maupun pelaku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha periklanan dapat beralih kepada pelaku usaba pengiklan dengan menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik

Tantangan dan Harapan Era Presiden Terpilih 2004-2009

Pemenang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendafang clan mengalami kesulitan melakukan perhoahan yang progresif karena masalah pokok yang menghadang; pengangguran, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial, budaya, perilaku moral, gerakan penentang, hubungan dan persaingan intemasional. Sedangkan stabilisasi dan kesinanbungan penyelenggaraan pemerintahan negara hanya akan tercipta apabila seluruh komponen penyelenggara negara dan segenap rakyat hdonesia merapatkan kembali kesatuan jiwa raganya membangun negara Indonesia tercinta

Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut