EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SUKU BUNGA DALAM RANGKA STABILISASI RUPIAH DI MASA KRISIS

Selama krisis berlangsung, instrumen moneter yang tersedia bagi Bank Sentral untuk melaksanakan stabilisasi menjadi sangat terbatas sehingga suku bunga menjadi andalan utama dalam upaya mengendalikan laju inflasi dan menahan depresiasi rupiah. Akibatnya, suku bunga melonjak lebih dari 70% pada bulan Agustus 1998 sementara laju inflasi masih berada pada tingkat yang tinggi dan depresiasi rupiah masih mengalami overshooting.Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga efektif untuk memperkuat nilai tukar apabila tidak terdapat faktor-faktor non-ekonomi lain yang mengganggu. Sebaliknya, peningkatan suku bunga tidak efektif untuk memperkuat nilai tukar apabila terdapat faktor-faktor non-ekonomi yang mengganggu, seperti berbagai rumor negatif, pengerahan masa, dan kerusuhan sosial. Dalam upaya mengendalikan inflasi, efektivitas suku bunga menjadi lebih rendah karena inflasi selain disebabkan oleh faktor permintaan (core inflation) juga dipengaruhi oleh faktor penawaran (noise inflation), seperti produksi dan distribusi. Hasil peneltian menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga memang efektif untuk mengendalikan core inflation, tetapi tidak efektif untuk menekan noise inflation. Dalam bulan-bulan tertentu terutama awal 1998, core inflation memang lebih menonjol, karena ekspansi yang berasal dari pemberian BLBI, kepanikan masyarakat yang mengakibatkan pemborongan kebutuhan pokok, dan persiapan menjelang lebaran. Tetapi sejak Maret 1998, noise inflation lebih menonjol akibat cuaca yang tidak menguntungkan dan adanya kerusuhan sosial bulan Mei yang banyak mengganggu produksi dan sistem distribusi.Untuk mengurangi beban suku bunga dalam mengendalikan inflasi dan nilai tukar, beberapa saran diajukan untuk jangka pendek antara lain perlunya pemulihan kepercayaan investor domestik dan asing, pelaksanaan program restrukturisasi perbankan, pelonggaran GWM, pencairan bantuan luar negeri untuk membiayai APBN, dan intervensi valas. Untuk jangka panjang, dapat dipertimbangkan pembatasan kewajiban luar negeri baik swasta maupun pemerintah, kewajiban penempatan sebagian modal masuk jangka pendek di Bank Sentral, pembentukan regioanl surveillance, dan pengaturan terhadap investor internasional

Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam SIstem Nilai Tukar Fleksibel: Suaru Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia

Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, khususnya sejak langkah-langkah deregulasi di segala bidang sejak tahun delapan puluhan, ditengah-tengah lingkungan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, telah menyebabkan paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas (monetary aggregates targetting) tersebut menjadi semakin kurang relevan. Lebih dari itu, deregulasi dan globalisasi selama ini juga telah mendorong sektor keuangan berkembang sangat cepat ke arah bekerjanya mekanisme pasar, timbulnya inovasi produk-produk keuangan baru dan gejala sekuritisasi, membaurnya operasi bank dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, serta terjadinya transnasionalisasi keuangan. Kesemuanya ini menyebabkan proses penciptaan uang lebih banyak lagi terjadi di luar kendali otoritas moneter sehingga pelaksanaan kebijakan moneter sering menjadi kurang efektif.Di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semakin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara. Sebagai akibatnya, hampir tidak mungkin bagi otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan secara pasti perkembangan agregat-agregat moneter di dalam negeri. Sasaran agregat moneter yang diinginkan otoritas moneter sering tidak dapat dicapai karena arus modal internasional yang keluar maupun masuk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Pengalaman kita selama ini menunjukkan semakin sulitnya mengarahkan agregat moneter sesuai dengan yang dikehendaki, terutama dalam jangka pendek. Masalah ini terjadi karena uang beredar memang berada diluar kendali otoritas moneter, dimana perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan bukan sebaliknya.Tulisan ini ingin mengajukan proposisi mengenai sistem pengendalian moneter dengan penggunaan suku bunga dan nilai tukar sebagai intermediate target dalam mencapai sasaran akhir yakni inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga dan nilai tukar ini, atau disebut sebagai indikator kondisi moneter, diharapkan dapat memberikan signal yang lebih cepat kepada otoritas moneter dalam rangka menstabilisasikan harga

DAMPAK KRISIS MONETER TERHADAP SEKTOR RIIL

Melemahnya nilai rupiah dalam skala yang cukup serius telah memberikan tekanan yang kurang menguntungkan bagi kegiatan usaha di sektor riil. Berbagai faktor seperti struktur produksi yang sangat tergantung pada bahan baku impor, pembiayaan non-rupiah, dan inefisiensi manajemen internal diduga menjadi penyebab rentannya sektor riil. Namun ternyata terdapat usaha sektor riil yang bertahan bahkan diuntungkan oleh krisis. Sehubungan dengan fenomena menarik tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji seberapa jauh dampak dari krisis moneter terhadap kinerja sektor riil.Analisa dilakukan berdasarkan tinjauan makro sektoral maupun secara mikro melalui pengamatan empiris kinerja perusahaan yang tercatat di bursa saham. Untuk memperoleh gambaran deskriptif perubahan kinerja perusahaan digunakan analisa konsentrasi sementara uji cross section dimanfaatkan untuk menghitung dampak fluktuasi suku bunga terhadap keuntungan sebelum pajak perusahaan.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis usaha sektor riil yang memiliki resource base kuat, berorientasi ekspor, sumber pembiayaan non-rupiah yang rendah, serta mempunyai korelasi maupun elastisitas yang rendah terhadap perubahan suku bunga maupun nilai tukar terbukti mampu bertahan bahkan masih tumbuh positif selama krisis. Sehubungan dengan hal itu kebijakan yang disarankan dalam jangka pendek adalah menciptakan suku bunga dan nilai tukar yang stabil dan wajar sedangkan dalam jangka panjang mendorong restrukturisasi usaha sektor riil agar lebih efisien dan kompetitif baik di pasar domestik maupun pasar ekspor

KETENTUAN BLANKET GUARANTEE DAN KEMUNGKINAN PENGGANTIANNYA DENGAN DEPOSIT PROTECTION SCHEME

Blanket Guarantee atau di Indonesia disebut Program Penjaminan diberlakukan secara reaktif oleh Pemerintah guna menghentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan memulihkan kepercayaan kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi basis untuk upaya membangun kembali sektor perbankan. Pelaksanaan blanket guarantee sering rancu dengan pelaksanaan fungsi lender of the last resort khususnya apabila kedua fungsi tersebut disatukan atau dilakukan oleh bank sentral seperti di Indonesia.Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalis pemberlakuan blanket guarantee di Indonesia berdasarkan pada pengalaman penerapan di negara-negara lain, termasuk implikasi positif dan negatif. Sifat pemberlakuan yang sementara, diikuti dengan rencana penggantiannya dengan Deposit protection scheme atau skim perlindungan simpanan. Diawali dengan penyajian mengenai falsafah dasar, persyaratan pendirian untuk bentuk yang efektif dan pengalaman negara lain mengenai skim perlindungan simpanan, tulisan ini mencoba melanjutkan analisis pembentukan skim tersebut di Indonesia mencakup pra kondisi yang diperlukan, prinsip-prinsip yang perlu diterapkan termasuk menyarankan tahap-tahap peralihan guna efektivitas pemberlakuannya.Skim perlindungan simpanan diadakan dengan tujuan untuk melindungi para deposan, khususnya dalam situasi terdapatnya bank yang gagal dan dalam rangka memelihara sistem perbankan yang stabil. Oleh karena itu, faktor kecukupan modal dan jumlah good asset yang tinggi dari bank-bank merupakan prasyarat utama dalam rangka pembentukan skim asuransi deposito tersebut. Terciptanya jaring pengaman sistem perbankan yang meliputi iklim perbankan yang sehat, regulasi bank yang prudent serta pengawasan bank yang efektif, dapat meminimalisasi adanya moral hazard dan mengurangi resiko operasional bank