Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan.

Azheri, Busyra

Dari, Atika Wulan

Mannas, Yussy Adelina

English

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

666 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora  ISSN Cetak :2354-9033 |ISSN  Online : 2579-9398  DOI : 10.31604/justitia.v7i3.666-671 | Vol. 7 No. 3 Tahun 2020 TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS Atika Wulan Dari, Busyra Azheri, Yussy Adelina Mannas  Universitas Andalas, Indonesia ABSTRAK1 Organ perseroan lainnya, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Direksi, ialah dewan Komisaris. Organ tersebut, telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan membahas mengenai dewan Komisaris selaku organ perseroan yang berfungsi, dan bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tulisan ini berargumen bahwa dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik, akan bertentangan dengan pasal 108 undang-undang perseroan terbatas. Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik akan dibebani tanggungjawab hukum atas tindakan maupun kegiatan yang mereka lakukan Kata Kunci: Tanggung jawab, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas PENDAHULUAN Bentuk perusahaan di Indonesia yang lazim digunakan untuk kegiatan bisnis, selain firma, perusahaan komanditer, koperasi, perusahaan dagang dan lain-lain adalah perseroan terbatas (Kurniawan, 2014). Perseroan terbatas merupakan suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruh modalnya terbagi kedalam saham dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya (M.Yahya, 2011). Kepemilikan suatu perseroan terbatas, pada dasarnya hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya (Gunawan, 2008). Hal ini dikarenakan selain adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan pemilik modal, juga adanya pemisahaan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Pemisahan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi suatu konflik yang timbul didalam suatu perseroan terbatas (Effendi, 2009). 1 1E-Mail       : atikawulandari78@gmail.com     DOI            : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i3.666-671     Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press Atika Wulan Dari  | Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas.. (Hal 666-671)  667  Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang dipercayakan untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar suatu perseroan sehingga keberadaannya menjadi suatu keharusan (Simanjuntak & Mulia, 2009). Objek pengawasan dan pemberian nasihat dewan Komisaris kepada Direksi meliputi laporan tahunan, audit keuangan dan pengawasan organisasi perseroan. Seluruh tugas tersebut diatur didalam undang-undang perseroan terbatas (Sjahdeni & Remi, 2001). Laporan tahunan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dewan Komisaris terhadap tugas pengawasannya pada suatu perseroan terbatas mewajibkan dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk menandatangani laporan tahunan yang disediakan dikantor perseroan agar dapat diperiksa oleh pemegang saham (Fuady, 2017).  Pada tahun 2019, terdapat suatu peristiwa dimana terdapat 2 Komisaris yang merasa keberatan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Direksi selaku pengelola perseroan. Dua Komisaris ini ditandai dengan tidak menandatangani laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk untuk tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya penggelembungan pendapatan yang seharusnya tidak dibukukan sebesarUS$ 5.018.308. Berdasarkan fenomena pada kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas”. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Waluyo, 2002). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi dokumen dengan cara membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari karya ilmiah, jurnal, buku dan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti dalam penelitian ini.   PEMBAHASAN Kedudukan dan Kewenangan Dewan Komisaris Tugas dewan Komisaris pada suatu perseroan terbatas sebagai salah satu organ perseroan adalah untuk mengadakan pengawasan. Berikut ini adalah level fungsi pengawasan yang dilakukan dewan Komisaris : 1). Memberikan petunjuk dan arahan kepada Direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham. 2). Dewan Komisaris berkewajibkan melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi dan memastikan arahan dan petunjuk yang telah diberikan dilaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap Direksi agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris pada perseroan terbatas harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : Atika Wulan Dari  | Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas.. (Hal 666-671)  668  a. Diminta atau tidak oleh Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham, pengawasan harus tetap dilaksanakan oleh dewan Komisaris. b. Keputusan yang sudah diambil (ex facto) maupun yang akan diambil (preventive basis) memerlukan pengawasan dewan Komisaris. c. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan tidak hanya menerima informasi dari Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Sham, tetapi harus bersifat korektif. d. Komisaris tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui laporan yang dibuat oleh Direksi selaku pengelola perseroan. Namun harus memuat aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan. 2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan Direksi dari jabatannya untuk sementara waktu. 3. Dewan Komisaris dapat menyetujui tindakan tertentu yang dilakukan oleh Direksi. 4. Dewan Komisaris dapat melaksanakan pemeriksaan perusahaan (termasuk pembukuan) dalam rangka pengawasan. 5. Melakukan tugas tertentu dari Direksi jika ditunjuk khusus untuk itu. 6. Apabila disebutkan didalam anggaran dasar, dewan Komisaris dapat menjalankan tugas kepengurusan tertentu apabila Direksi berhalangan.  Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas Konsep tanggungjawab hukum berkaitan dengan hak, dimana konsep ini menekankan pada pengertian hak yang berkaitan atau berpasangan dengan pengertian kewajiban (Kelsen, 2009). Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar perseroan baik secara umum dan/atau khusus. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi selaku organ yang menjalankan pengurusan perseroan diatur pada Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini menjelaskan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan Komisaris harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan tidak boleh menyimpang dari tujuan tersebut (Saliman, 2005). Penulis dalam penelitian ini melakukan tinjauan normatif terhadap PT. Garuda Indonesia Tbk tentang tanggung jawab dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. PT. Garuda Indonesia Tbk selaku perseroan terbatas dan perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus tunduk dan mengikuti Atika Wulan Dari  | Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas.. (Hal 666-671)  669  ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan pasar modal. Pada tahun 2018, PT. Garuda Indonesia Tbk menyatakan dalam laporan tahunan bahwa dewan Komisaris telah melaporkan pengawasan dengan baik terhadap implementasi strategi perusahaan yang dilakukan secara rutin dan berkala. Hal ini ditandai dengan membuka ruang komunikasi secara komunikatif dan intens antara dewan Komisaris dan Direksi guna merumuskan berbagai rencana strategis dan inisiatif perusahaan dalam menghadapi tantangan. Laporan tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 menyatakan bahwa Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Direksi.  Pada tanggal 29 Maret tahun 2019 dua orang Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk menolak menandatangani laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi sebagai organ yang menjalankan perusahaan telah melakukan penggelembungan pendapatan yang seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan. Penolakan penandatangan dua orang dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk menarik perhatian 0JK selaku regulator pada pasar modal untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2018. Hasil pemeriksaan 0JK yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2019 memuat perintah tertulis kepada PT. Garuda Indonesia Tbk agar memperbaiki serta menyajikan kembali laporan tahunan per 31 Desember 2018, dan 0JK juga mengharuskan PT. Garuda Indonesia Tbk untuk melakukan pemaparan publik. Hasil pemeriksaan 0JK yang dimuat dalam siaran pers No. SP 26/DHMS/0JK/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengenakan sanksi administratif kepada PT. Garuda Indonesia Tbk berupa denda 100 juta atas pelanggaran PT. Garuda Indonesia Tbk terhadap peraturan 0JK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Analisis terhadap kasus tersebut memperlihatkan bahwa dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk tidak menjalankan atau melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan Pasal 108 undang-undang perseroal terbatas. Pada pasal tersebut menjelaskan tugas dan kewajiban dewan Komisaris sebagai berikut (Utsman, 2004) : (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta berkewajiban memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Rasionalisasi untuk penelitian ini bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk telah dibuktikan secara formil sesuai dengan siaran pers 0JK dan dikategorikan melakukan pelanggaran tertulis yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Hal ini juga didukung juga oleh teori pertanggungjawaban dimana PT. Garuda Indonesia Tbk bertanggungjawab akibat Atika Wulan Dari  | Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas.. (Hal 666-671)  670  perbuatan melanggar hukum dikarenakan kelalaian dan kegagalan dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengawas Direksi. Kelalaian dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Tbk dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) – (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menjelaskan tugas dan tanggungjawab dewan Komisaris antara lain : (1) Dewan Komisaris melakukan atau mempertanggungjawabkan tugas pengawasannya dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Direksi dan melakukan pengawasan kebijakan Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. (2) Setiap anggota dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya harus dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) undang-undang perseroan terbatas (CST & Kansil, 2009). (3) Apabila dewan Komisaris melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya seperti yang diatur dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT maka setiap anggota dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan. (4) Tanggung jawab dewan Komisaris pada ayat (3) akan berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan Komisaris apabila dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. (5) Anggota dewan Komisaris terbebas dari tanggungjawab atas kerugian yang diatur pada ayat (3) apabila dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Dewan Komisaris juga tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan apabila dewan Komisaris tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan Direksi yang menyebabkan kerugian pada perseroan.  Berdasarkan penjabaran pasal 114 ayat (3) UUPT diatas, maka dapat disimpulkan apabila dewan Komisaris menimbulkan kerugian pada perseroan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya harus mempertanggungjawabkan melalui derivative action oleh pemegang saham (Sjahdeni & Remi, 2001). Derivative action merupakan suatu hak suara pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham yang beredar dapat menggugat dewan Komisaris ke Pengadilan Negeri apabila dewan Komisaris menimbulkan kerugian pada perseroan yang dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya.   Atika Wulan Dari  | Tinjauan Normatif Tentang Tanggungjawab Dewan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasannya Pada Suatu Perseroan Terbatas.. (Hal 666-671)  671  PENUTUP Kesimpulan Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk memberikan gambaran tentang lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan Komisaris terhadap Direksi selaku organ pelaksana perseroan. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 0JK pada tanggal 28 Juni 2019 dimana PT. Garuda Indonesia Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah dan menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi, 0JK memerintahkan secara tertulis agar PT. Garuda Indonesia Tbk memperbaiki laporan tahunan tahun 2018 dan harus melakukan pemaparan publik. Rasionalisasi pada kasus tersebut memperlihatkan bahwa dewan Komisaris tidak menjalankan atau melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.  Saran Mengingat luas dan kompleksnya masalah tanggungjawab dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya hendaknya mengambil tindakan-tindakan yang bersifat korektif, dan tidak hanya sekedar menerima informasi dari Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tanggungjawab dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya pada suatu Perseroan Terbatas.  Daftar Bacaan CST, K., & Kansil, C. S. (2009). CST Kansil dan Christine S.T Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2009.pdf. PT. Rineka Cipta. Effendi, M. A. (2009). The Power of Good Corporate Governance-Teori dan Implementasi. Salemba Empat. Fuady, M. (2017). Perseroan Terbatas Paradigma Baru. PT. Citra Aditya Bakti. Gunawan, W. (2008). Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik Perseroan Terbatas. Forum Sahabat. Kelsen, H. (2009). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. PT. Raja Grafindo Persada. Kurniawan. (2014). Hukum Perusahaan-Kharakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia. Genta Publishing. M.Yahya, H. (2011). Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Saliman, A. R. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan-Teori dan Contoh Kasus. Kencana Prenada Media Group. Simanjuntak, C., & Mulia, N. (2009). Organ Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Sjahdeni, & Remi, S. (2001). Tanggungjawab Pribadi Direksi dan Komisaris, 2001. PT. Citra Aditya Bakti. Utsman, R. (2004). Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. PT. Alumni. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika.    

TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2027/pdf

TINJAUAN NORMATIF TENTANG TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASANNYA PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan