Perseroan menetapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif sesuai
Permen BUMN 01/2011 Pasal 30 Ayat (1) dan merujuk kepada Permen BUMN
02/2013 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (5) yang berfungsi sebagai pedoman
pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi perseroan untuk
mencapai tujuan perseroan. PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk
menerapkan Good Corporate Governance, sebagaimana diamanatkan didalam
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan
Good Corporate Governance pada BUMN. Dalam mendukung kegiatan bisnis, PT.
PLN memerlukan dukungan teknologi informasi yang dioperasikan menggunakan
perangkat keras maupun perangkat lunak dan terhubung melalui jaringan
komunikasi data perusahaan, serta penanggung jawab Tl harus memperhitungkan
faktor-faktor keamanan yang meliputi kerahasiaan, integritas data, dan
ketersediaan informasi bagi pengguna yang telah diberikan otoritas. Pada layanan
teknologi informasi pada PT.PLN terdapat beberapa kendala seperti belum
optimalnya pengelolaan insiden pada layanan operasional TI yang akan
berdampak pada kegiatan bisnis perusahaan. Dari adanya temuan tersebut maka
diperlukan adanya suatu evaluasi tata kelola teknologi informasi pada PT. PLN
(Persero). Penelitian ini menggunakan framework COBIT 5 domain DSS (Deliver,
Service, Support), untuk mengetahui capability level dan gap pada tata kelola
teknologi informasi PT. PLN (Persero) Kantor Pusat. Hasil penelitian proses
subdomain DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05, DSS06 menunjukkan bahwa
capability level yang diperoleh berada pada level 2, dengan nilai gap DSS01, DSS02,
DSS05, DSS06 yaitu 1 dan tidak terdapat gap pada DSS03, DSS04. Agar perusahaan
dapat mencapai target level yang diharapkan, maka diberikan rekomendasi
berupa meningkatkan pengawasan dan dokumentasi work product dan generic
work product yang berkaitan dengan penanganan dan manajemen insiden
