Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran
