Hukum adalah subsistem dalam sistem kehidupan bangsa dan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Namun dalam perkembangannya saat ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tetapi juga diinstruksikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Undang-undang diharapkan memiliki peran optimal untuk mendorong perubahan yang mengarah pada pembaruan orang Indonesia yang sadar akan hukum. Untuk pencapaian masyarakat Indonesia yang sadar akan hukum, perlu ada reformasi di bidang hukum, yaitu melalui; Peningkatan Sistem Pendidikan; Menghidupkan Kembali Budaya Hukum; Penegakan Hukum (Penegakan Hukum); Contoh dari Administrator Negara (Pemerintah); dan peran media massa, yaitu dalam bentuk sosialisasi nilai-nilai hukum dengan memilih pertunjukan yang inspiratif, selektif dan berbobot sehingga mereka akan menghasilkan generasi yang sadar akan hukum

See, Benedictus Renny

Indonesian

Universitas Proklamasi 45 Online Journals

 | 42   V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Caraka Justitia pISSN: 1979-8487 | eISSN: 2527-4236   PERANAN HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SADAR HUKUM  Oleh : Dr. Benedictus Renny See, S.H., S.E., M.H. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta  Abstrak Hukum adalah subsistem dalam sistem kehidupan bangsa dan negara. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Namun dalam perkembangannya saat ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tetapi juga diinstruksikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Undang-undang diharapkan memiliki peran optimal untuk mendorong perubahan yang mengarah pada pembaruan orang Indonesia yang sadar akan hukum. Untuk pencapaian masyarakat Indonesia yang sadar akan hukum, perlu ada reformasi di bidang hukum, yaitu melalui; Peningkatan Sistem Pendidikan; Menghidupkan Kembali Budaya Hukum; Penegakan Hukum (Penegakan Hukum); Contoh dari Administrator Negara (Pemerintah); dan peran media massa, yaitu dalam bentuk sosialisasi nilai-nilai hukum dengan memilih pertunjukan yang inspiratif, selektif dan berbobot sehingga mereka akan menghasilkan generasi yang sadar akan hukum.  Kata Kunci : Peran hukum, sarana pembaruan, dan kesadaran hukum  Abstract  Law is a subsystem in the life system of the nation and state. The law aims to create justice, order and legal certainty in society. But in its development at this time the law is not only aimed at achieving justice, order and legal certainty but also instructed as a tool for social change. The law is expected to have an optimal role to encourage changes that lead to the renewal of Indonesian people who are aware of the law. For the achievement of Indonesian people who are aware of the law, there needs to be reforms in the legal field, namely through; Improvement of the Education System; Reviving Legal Culture; Law Enforcement (Law Enforcement); Examples from the State Administrators (Government); and the role of the mass media, namely in the form of providing socialization of legal values by selecting inspirational, selective and weighted shows so that they will produce a generation that is aware of the law.  Keywords: Role of law, means of renewal, and legal awareness    pISSN: - | eISSN: -  P e r a n a n  H u k u m  S e b a g a i . . .  | 43   V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Caraka Justitia A. Pendahuluan Seorang filsuf pada zaman Romawi kuno yaitu Cicero, pernah mengeluarkan pernyatan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat maka disitupun ada hukum.1 Dari pandangan tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap kehidupan masyarakat sesungguhnya memiliki mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hubungan dan pergaulan antar sesama warga masyarakat tersebut.  Hal ini bisa terjadi karena hukum itu dapat dirumuskan sebagai suatu fenomena (gejala-gejala sosial) terhadap nilai-nilai dan perilaku yang hidup dan berkembang didalam diri manusia tatkala ia berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup.  Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik dengan segala kemajemukannya, saat ini sedang mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Aparat Penegak Hukum) sangat rendah. Hukum dapat ditafsir dan diputarbalikan hanya untuk membenarkan pendapat dan kepentingan kelompok atau gologan tertentu. Tugas mulia yang seharusnya menjadi kewajiban para penegak hukum menjadi terabaikan dimana kepentingan pribadi dan kelompok/golongan lebih diutamakan. Konflik yang terjadi antara KPK dan Kepolisian merupakan fakta dan gambaran bagaimana hukum dijadikan komoditi dan alat untuk tercapainya tujuan dan pemenuhan ambisi dan kekuasaan para penegak hukum itu sendiri. Ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum (Aparat Penegak Hukum) secara langsung berimbas kepada perilaku dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, banyaknya kasus “main hakim sendiri”, pelanggaran lalu lintas “tabrak lari”, penyerobotan tanah, kesusilaan, pembajakan hak cipta, dan bentuk-bentuk pelanggaran/kejahatan lainnya menjadi topik menarik yang menghiasi berbagai berita di media elektronik maupun media massa cetak. Kondisi hukum dan masyarakat  yang demikian akan sangat mempengaruhi kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta                                                           1 Jurnal Hukum KAIDAH, Vol 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Oktober 2001, Hal. 66. 44 | B e n e d i c t u s  R e n n y  S e e  . . .    Caraka Justitia V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    sektor-sektor lainnya, dimana keadaan yang demikian apabila dibiarkan terus berlangsung  akan berdampak langsung kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah serta akan terisolasinya Indonesia dari pergaulan dunia Internasional yang berpengaruh pada ketidakpercayaan dunia bisnis internasional (Investor) untuk berusaha dan menjadikan Indonesia sebagai partner.     Menelaah kondisi hukum yang demikian akan timbul pertanyaan bagaimana peranan hukum dalam memperbaharui masyarakat Indonesia menuju suatu masyarakat yang sadar hukum. Artinya dapatkah hukum diberdayakan sehingga mampu untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan memberikan saran pemikiran dalam mewujudkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum.  B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penulisan ini dilakukan adalah : Bagaimana memberdayakan hukum untuk lebih berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat sehingga akan tercapai masyarakat Indonesia yang sadar hukum.  C. Kerangka Pemikiran Pendapat Cicero yang mengatakan “ubi societas ibi ius” (dimana ada masyarakat disitupun ada hukum), dapat kita artikan bahwa hukum ada dan timbul setelah adanya masyarakat dengan demikian apabila hanya seorang tinggal dalam suatu pulau dan tiada orang lain lagi, maka hukum tidak mungkin ada dan tidak perlu ada. Karena hukum baru ada setelah ada interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.  Dalam kondisi normal maka kehidupan masyarakat terus mengalami perubahan dan sejalan dengan perubahan masyarakat tersebut hukum juga mengalami perubahan. Perubahan hukum terhadap masyarakat antara lain  dapat berupa ; Perubahan Ratification dimana masyarakat terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktekan perubahan yang dimaksud, kemudian dibahas hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah  P e r a n a n  H u k u m  S e b a g a i . . .  | 45   V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Caraka Justitia terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat. Sedangkan Perubahan Proaktif dimana masyarakat belum mempraktekan perubahan tetapi sudah terdapat ide-ide tetapi hukum sudah terlebih dahulu berubah.2 Secara alamiah masyarakat pasti akan selalu berubah dengan demikian hukum juga akan selalu mengalami perubahan, namun demikian perubahan hukum dalam bentuk peraturan (Perundang-undangan) yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan azas-azas keadilan dari masyarakat itu. Dengan demikian sesungguhnya hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bermanfaat dan bersendikan pada keadilan, yaitu azas-azas keadilan dalam masyarakat. Untuk terwujudnya kualitas kesadaran hukum masyarakat maka perlu dilakukan perubahan hukum yaitu melalui suatu gerakan yang bertujuan bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk wajib tunduk dan mentaati hukum. Dengan demikian apa yang menjadi gagasan para founding fathers bangsa Indonesia yaitu membentuk Negara berdasarkan atas hukum yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dapat segera terwujud.  D. Perubahan Hukum Menuju Masyarakat yang Sadar Hukum Ada banyak aliran maupun teori yang membahas mengenai perubahan hukum masyarakat, salah satunya adalah Roscoe Pound seorang ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence dengan teorinya “Law as a tool of social engineering”  yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat.  Menurut Roscoe Pound fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, menurutnya ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu  public interest; individual interest ; dan interest of personality. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai social engineering tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto                                                           2 Prof. DR. Suriyaman Mustari Pide, SH. MH.. Materi Kuliah “Hukum Masyarakat  Dan Pembangunan” pada Program Pasca Sarjana (S3),  Guru Besar Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS), Makassar, 26 Februari 2018. 46 | B e n e d i c t u s  R e n n y  S e e  . . .    Caraka Justitia V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    politik).3 Ahli Hukum dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan mengatakan bahwa “ Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.  Akan  tetapi  masyarakat yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.4 Ada dua aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu : Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan masyarakat di Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat kearah hukum modern.5 Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada  satu  hal  saja  adalah  ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Ketertiban, Kepastian dan manfaat hukum yang merupakan tujuan dari hukum dapat tercipta apabila anggota masyarakat mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.                                                           3 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 4 Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada : Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit : CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 5 dstnya. 5 Otje salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Pro. Dr. Mochtar Kusumatmadja, SH. LL.M. Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.V  P e r a n a n  H u k u m  S e b a g a i . . .  | 47   V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Caraka Justitia Parameter yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu masyarakat dikatakan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : 1. Kehidupan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi ;  2. Terciptanya sistem penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Adanya Pertumbuhan ekonomi secara merata pada semua wilayah secara wajar ;  4. Berkembangnya sistim informasi dan kebebasan pers yang bertanggung jawab ;  5. Rendahnya angka tingkat Kejahatan ; 6. Adanya partisipasi aktif masyarakat di semua sektor kehidupan (Politik ekonomi, sosial, budaya, Agama).  Parameter diatas dapat bukan saja dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat namun juga dapat dijadikan ukuran berhasil tidaknya suatu pemerintahan didalam melakukan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.  E. Peranan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa  hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan pembaharuan masyarakat. Hukum dalam bentuknya berupa peraturan atau undang-undang merupakan suatu produk politik yang dihasilkan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu produk hukum yang baik maka perlu dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai  kesadaran hukum   yang baik pula. Adalah tidak mungkin akan dihasilkan “Hukum” yang baik apabila diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang rendah, dalam artian bahwa orang-orang yang berada di eksekutif maupun legislatif tersebut harus menyadari bahwa produk hukum yang akan dihasilkan akan berguna bagi kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok (partai) atau golongannya saja.  Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana menciptakan orang-orang yang mempunyai kesadaran hukum yang baik (tinggi) ? Ada beberapa cara yang kiranya dapat dilakukan oleh penyelenggara Negara (Pemerintah) untuk meningkatkan dan menciptakan 48 | B e n e d i c t u s  R e n n y  S e e  . . .    Caraka Justitia V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, antara lain : 1. Perbaikan Sistim Pendidikan Pendidikan dalam arti luas merupakan sarana utama yang diperlukan guna menciptakan generasi yang sadar hukum. Menanamkan nilai-nilai budaya hukum perlu dilakukan dengan cara merancang kurikulum dan metode pengajaran yang memuat nilai-nilai di semua aspek pelajaran mulai tingkat sekolah TK sampai jenjang Perguruan Tinggi. 2. Menghidupkan Kembali Budaya Hukum Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bukan hanya persoalan juridis saja, melainkan juga didalamnya termasuk budaya hukum. Dalam struktur masyarakat hukum adat Indonesia sebenarnya telah tercipta adanya budaya hukum, hal mana dapat dilihat dari pola hidup masyarakat adat yang sangat menghargai sifat-sifat gotong royong, tatakrama, penghormatan yang tinggi kepada orang tua dan tokoh adat, budaya malu dan kebiasaan-kebiasaan baik yang sarat akan nilai-nilai (norma) hukum. Hal ini sepatutnya perlu dihidupkan kembali dalam bentuk dan tatanan yang bisa diserap oleh masyarakat Indonesia yang modern. 3. Penegakan Hukum (Law Enforcement) Penegakan Hukum merupakan salah satu kelemahan yang ada selama ini di Negara kita, lemahnya penegakan hukum menciptakan kondisi dimana masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah (aparat penegak hukum). Pemerintah akan kehilangan legitimasi dan kredibilitas di mata masyarakat apabila tidak mampu menegakan hukum; maraknya perbuatan main hakim sendiri di kalangan masyarakat merupakan salah satu indakator ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sistem hukum yang ada. 4. Teladan dari para Penyelenggara Negara (Pemerintah) Tidak bisa dipungkiri bahwa Negara atau pemerintah dalam arti luas (Eksekutif, Legislatif, Judikatif)  sangat diharapkan perannya untuk mempercepat terwujudnya kesadaran hukum masyarakat ;  keteladanan yang baik dari para penyelenggara Negara dalam mentaati hukum khususnya dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya   merupakan cara yang sangat efektif dalam proses meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.   P e r a n a n  H u k u m  S e b a g a i . . .  | 49   V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Caraka Justitia 5. Peran Media massa Media Massa cetak maupun elektronik adalah corong dan pusat informasi yang sangat efektif dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, baik dalam bentuk memberikan sosialisasi akan nilai-nilai hukum juga dalam memilih tayangan yang inspiratif, selektif dan berbobot sehingga akan menghasilkan generasi yang sadar hukum.  F. Penutup Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan pada bahagian terdahulu                maka pada bahagian ini dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :  1. Hukum itu dapat dirumuskan sebagai suatu fenomena (gejala-gejala sosial) terhadap nilai-nilai dan perilaku yang hidup dan berkembang didalam diri manusia tatkala ia berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup.  2. Kehidupan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami ketepurukan, akibat praktek-praktek dari para penegak hukum sendiri yang tidak mentaati dan patuh terhadap hukum itu sendiri, sehingga timbul kasus-kasus dalam masyarakat yang mengekspresikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, seperti kasus main hakim sendiri, dan lain-lain. 3. Perlu adanya upaya pembaharuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui beberapa cara antara lain melalui: 1) perbaikan Sistem pendidikan ; 2). Menghidupkan kembali budaya Hukum ; 3) Penegakan Hukum ; 4). Teladan dari para Penyelenggara Negara ; 5) Peran Media Massa.   Daftar Pustaka Jurnal Hukum KAIDAH, Vol 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,  Medan.  Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya  Bakti, Bandung, 2007 50 | B e n e d i c t u s  R e n n y  S e e  . . .    Caraka Justitia V o l .   I   N o .   0 1   E d i s i   M e i   2 0 2 0    Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit : CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.  Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Pro. Dr. Mochtar Kusumatmadja, SH. LL.M. Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.  Sumber Lain :  Prof. DR. Suriyaman Mustari Pide, SH. MH., Mata Kuliah Hukum Masyarakat  Dan Pembangunan Program Pasca Sarjana (S3),  Guru Besar Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS), Makassar, 2018 

PERANAN HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT  MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SADAR HUKUM

https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/download/700/538

PERANAN HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT INDONESIA YANG SADAR HUKUM

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Universitas Proklamasi 45 Online Journals