Masyarakat telah bermukim di Pulau Mantehage jauh sebelum adanya kebijakan dari pemerintah yang menetapkan pulau tersebut sebagai zona inti kawasan konservasi. Sering terjadinya konflik atau permasalahan kepentingan area perbatasan territori antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang khususnya di Pulau Mantehage yang mempunyai kepentingan masing-masing individu. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi ruang territory masyarakat yang menjadi ruang konflik pada kawasan konservasi yang ada di Pulau Mantehage, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ruang bermukim masyarakat di Pulau Mantehage terhadap peraturan kawasan konservasi. Identifikasi permukiman dan ruang territory menggunakan metode analisis spasial dengan bantuan software ArcGIS untuk menjelaskan tentang ruang permukiman pada kawasan konservasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan metode pengukuran distribusi frekuensi dengan variabel kinesthetic Space. Hasil penelitian yaitu teridentifikasi territory primer masyarakat Pulau Mantehage berada di permukiman dan pertanian/perkebunan, territory sekunder terletak di dermaga dan di aula peribadatan sedangkan territory publik berada di lapangan dan balai desa. Terjadinya “overlap” atas territory primer dengan luas 166 Ha khususnya pertanian/perkebunan. Persepsi masyarakat dengan persentase 89.7 % setuju bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak mereka, kiranya pemerintah tidak terlalu menekankan batas gerak masyarakat dimana sebagian besar masyarakat menggantung hidup mereka dalam kawasan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat di Pulau Mantehage tentang kawasan lindung dengan persentase 81.4 % setuju perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, dimana masyarakat membutuhkan arahan dari pemerintah terhadap kawasan konservasi tersebut, yang kiranya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Mantehage.Kata Kunci: Ruang Bermukim, Territory, Persepsi, Pulau Keci