Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pasca otoriter (atau pasca birokratik politik) di tingkat daerah adalah bukan hanya menciptakan pemerintahan yang demokratis tetapi juga yang developmentalis. Yang diperlukan pemerintah daerah bukan hanya sistem parlisipatoris yang melibatkan kaum bisnis dan masyarakat, tetapi juga suatu pemerintahan yang fungsional yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan semangat "kepuasan konsumen". Pembangunan kapasitas pemerintah bisa dilalukan dengan tiga lapis, bukan saja melalui perbaikan sumber Jaya manusia, tetapi juga pembentukan organisasi dan sistem yang inovatif. Datum konteks pemberantasan kemiskinan, kebijakan yang diperlukan meliputi pembangunan infrastruktur sosial, mikro-finansial dan juga pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi
kelompok miskin.
Kata kunci: peningkatan kernampuan, pemerintah daerah, demokrasi dan pembanguna
