This study aims to find out the implementation of Social Conflict Handling in Moutong Sub-district of Parigi Moutong Regency through Qualitative Descriptive Approach based on model of Logical Framework Approach (LFA) Evaluation Approach According to WK Kellog Foundation, with 5 (five) analysis tools such as Input , Activities, Output, Outcome, and Impact, the number of informants as many as 8 (eight) people, determined by informants who know the problems studied. Data collection is done by observation, interview, and documentation. Based on the results of research and discussion, that the implementation of Social Conflict handling program implemented by the Ministry of Social Affairs with social harmony program in Moutong Sub-district has been running in accordance with the program plan. This is evidenced by the absence of conflicts that occurred within the last 4 (four) years, has established a harmonious relationship between the people of the village of Lobu and the village of East Moutong

Rukli, Rukli

Indonesian

Katalogis

 124  EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG  Rukli ruklichamser@gmail.com  Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Abstract This study aims to find out the implementation of Social Conflict Handling in Moutong Sub-district of Parigi Moutong Regency through Qualitative Descriptive Approach based on model of Logical Framework Approach (LFA) Evaluation Approach According to WK Kellog Foundation, with 5 (five) analysis tools such as Input , Activities, Output, Outcome, and Impact, the number of informants as many as 8 (eight) people, determined by informants who know the problems studied. Data collection is done by observation, interview, and documentation. Based on the results of research and discussion, that the implementation of Social Conflict handling program implemented by the Ministry of Social Affairs with social harmony program in Moutong Sub-district has been running in accordance with the program plan. This is evidenced by the absence of conflicts that occurred within the last 4 (four) years, has established a harmonious relationship between the people of the village of Lobu and the village of East Moutong. Keywords: Input, Activities, Output, Outcome, and Impact,  Indonesia  adalah  Negara  majemuk,  dalam  artian  bahwa masyarakatnya  terdiri  dari  berbagai  suku,  agama,  ras  dan  golongan. Perbedaan-perbedaan  pandangan  dan  tujuan  sering  dipandang  sebagai masalah  yang  hanya  dapat  di  selesaikan  jika  kita  semua memiliki maksud yang  sama,  atau  ketika  suatu  pandangan  lebih  kuat  dari  pandangan  lain. Sehingga  dengan  adanya  perbedaan  tersebut  seringkali  menimbulkan gesekan-gesekan  sosial  oleh  adanya  seluruh  kepentingan masyarakat  agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan  hidup  bangsa  akan  mengalami  pemunduran  apabila generasi muda yang berkonflik dibiarkan berlanjut. Maka hal itu bertentangan dengan asumsi yang biasa dikatakan oleh para generasi sebelumnya bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan sebagai generasi pelanjut yang akan memegang peranan yang urgen dalam setiap kehidupan masyarakat.  Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita  perhatian  publik  karena  wujudnya  yang  sebagian  besar  telah mengarah  pada  suatu  kekerasan  sosial  dan  telah  meluas  pada  berbagai lapisan masyarakat.  Pada  umumnya  konflik  diakibatkan  oleh  perbedaan  pendapat, pemikiran,  ucapan,  dan  perbuatan.  Sikap  dasar  yang  sulit  dan  tidak  ingin menerima  dan  menghargai  perbedaan  semacam  itu  akan  mengubah seseorang  berwatak  suka  berkonflik.  Orang  seperti  ini  akan  membuat problem  kecil  dan  sederhana  sebagai  alasan  untuk  menciptakan  konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang  tersembunyi secara  terus-menerus  yang  mendorong  seseorang  untuk  berperilaku  dan  melakukan sesuatu berlawanan dengan orang  lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat   bahkan  menyebabkan  terjadinya  konflik  antar  perorangan,  sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.  Konflik  dapat  diartikan  sebagai  hubungan  antar  dua  pihak  atau  lebih (individu  maupun  kelompok)  yang  memiliki  atau merasa  memiliki  sasaran-sasaran yang  tidak sejalan.  (Mitchell, 1981). 125 Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 124-129                            ISSN: 2302-2019    Pengertian  ini harus dibedakan dengan  kekerasan,  yaitu  sesuatu  yang meliputi  tindakan,  perkataan,  sikap atau  berbagai  struktur  dan  sistem  yang  mengakibatkan  kerusakan  secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher,et.al., 2001).  Mengevaluasi suatu program atau kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis sebuah program atau kebijakan publik. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, agar para implementor kebijakan dapat mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat tercapai. Maka dari itu evaluasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan demi mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program atau kebijakan. Suatu kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya akan mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sebagaimana alternatif program penangaan konfik sosial yang terjadiyang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Wilayah Kanupaten Parigi Moutong. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka    penanggulangan  konflik  baik dalam  rangka  pencegahan  konflik,  penghentian  konflik  maupun  upaya pemulihan  pasca  konflik. Upaya  pemerintah  ini  kemudian  dirumuskan  dalam UU  No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  konflik  Sosial.   Pemerintah membangun sistem  kelembagaan  dalam  upaya  penanganan  konflik  sosial dalam  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  dengan  melibatkan  semua komponen masyarakat  untuk  secara  bersama-sama menyatukan  visi  dan misi untuk  melakukan  upaya  penanggulangan  konflik.Bahkan dalam konsep penaggulangan konflik  tersebut, pemerintah mengakui  eksistensi pranata  adat dan pranata sosial yang ada, serta memberdayakan untuk melakukan  langkah-langkah penaggulangan konflik bersama-sama pemerintah. Seperti  halnya konflik yang  terjadi  di  Kabupaten  Parigi Moutong,  konflik  antar kelompok  sering  kali  terjadi  dimana-mana.  Konflik  horizontal  yang  sering terjadi di Kabupaten Parigi Moutong   umumnya bukan merupakan  konflik antar etnis  (suku),  tetapi  merupakan  konflik  akibat  sentimen  dan  fanatik kedaerahan  yang  mayoritas melibatkan  kalangan  pemuda  desa  setempat.  Konflik ini pertama terjadi tahun 1972. pemicunya hanya persoalan sepeleh yaitu petandingan sepak bola antara anak sekolah dasar, antara desa lobu yang mayoritas masyarakat asli dan desa Moutong Timur yang didiami oleh masyarakat gorontalo, bugis dan masayaratak asli. Konflik tahun 1972 ini bisa diredam melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten Donggala dengan kecamatan Moutong dan tokoh masyarakat setempat, kepala desa, camat dan aparat kepolisian. Hasilnya dibuat kesepakatan bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadnya perkelahian (konflik).  Upaya pemerintah dan tokoh masyarakat ini cukup berhasil, hal ini diakrenakan tidak ada lagi konflik yang terjadi antara Desa Lobu dan Desa Moutong Timur dalam kurun waktu 1972 sampai dengan tahun  1997. nanti Tahun 1998 Rukli, Evaluasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi ………………..126    konflik yang malibatkan masyarakat kedua desa tersebut terjadi kembali. Setelah dilakukan penelusuran sebab terjadinya konflik, lagi-lagi hanya persolan sepeleh yaitu dendam lama tahun 1972 terulang kembali. Konlflik ini terulang sampai dengan tahun 2001, dan puncaknya terjadi pada tahun 2014, konflik ini telah memakan korban baik materil maupun nyawa.  Korban jiwa yang meninggal dunia tercatat 4 (empat) orang dari desa Lobu dan 2 (dua) orang dari desa Moutong Timur . untuk kerugian harta benda tercatat 2 (dua) unit kendaran roda dua (motor) milik masyarakat desa lobu terbakar dan 1 (satu) unit rumah milik masayarakat desa Moutong Timur terbakar. Pada konflik sosial yang terjadi dikecamatan Moutong ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah, terbukti telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan konflik sosial tersebut diantaranya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan program: (1) Kegiatan sosilaisasi dampak konflik yang melibatkan pemerintah kecamatan, Aparat kepolisian, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda daru dua desa yang berkonflik, (2) program Pemberdayaan melalui kelompok Usaha bersama (kube) yang melibatkan masyarakat kedua desa dengan menjalankan usaha bersama, (3) program keserasian sosial berbasis masyarakat, dengan jalankan membangun fasilitas umum, jalan umum yang menghubungkan kedua desa. Upaya yang dilakukan pemerintaha diatas terus menerus dilakuan mengingat konflik sosial yang terjadi dikecamatan moutong ini sewaktu-waktu bisa terjadi lagi. Berdasar pada berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial yang terjadi Di Kecamatan Moutong Timur. Hal ini yang kemudian melandasi peneliti untuk melakukan evaluasi program yang menggunakan alat analisis Logical Framework Approach / LFA dengan pendekatan Logic Model menurut W.K Kellog Foundation yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan, juga untuk menilai capaian tertentu sebuah program atau kegiatan pembangunan. Sehingga penelitian ini mencoba melihat apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. W.K Kellogg Foundation (2004:1) menggambarkan komponen antara rencana kerja dan hasil yang diinginkan bedasarkan indikator/komponen. Komponen tersebut akan dijelaskan secara urut dari langkah 1 sampai 5. Komponen model kerangka logis dasar tersebut terdiri dari Input, Activities, Output, Outcome, dan Impact dari sebuah program, dan seberapa jauh capaian tersebut berkontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi. Pendekatan logika yang dimaksud dalam LFA ini adalah membangun hierarki kerangka logis yang berorientasi pada tujuan program tersebut. LFA adalah jenis khusus model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek/program, mengidentifikasi hubungan kausatif antara input, activities, output, outcome dan impact.   METODE  Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Lokasi Penelitian Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong  Informan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) orang  Sumber Data Data Primer, Data Sekunder.   127 Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 124-129                            ISSN: 2302-2019    Teknik Pengumpulan Data Pengamatan Awal Observasi), Wawancara (Interviu), Dokumentasi.  Teknik Analisis Datam  Reduksi Data (data reduction), Penyajian data (data display),Penarikan kesimpulan dan verifikasi   HASIL DAN PEMBAHASAN  Input (Keuangan, Sumber Daya Manusia)  Input dari Program Penangan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, dapat dilihat dari anggaran dana yang di salurkan oleh kementrian Sosial RI, dan  pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Parigi Moutong selaku penyelenggara kegiatan, pada program penanganan Konflik Sosial bentuk input (masukan)  dana (keuangan) bersumber dari Kementrian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Dana tersebut untuk pelaksanaan program antara lain Kelompok Usaha Bersama, Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat,  Sosialisasi kearifan Lokal, dan Pelatihan Keterampilan Otomotif.  Dana tersebut disalurkan langsung ke Forum Keserasian Sosial (FKS) yang ada dimasing-masing Desa hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial) yang menyatakan bahwa: “Dana yang diberikan oleh kementrian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong berjumlah Rp. 4.720.300.000 M, dana tersebut untuk membiayai program Kelompok Usaha Bersama, Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat,  Sosialisasi kearifan Lokal, dan Pelatihan Keterampilan Otomotif.” (Tanggal 02-05-2017). Kementrian Sosial Melalui Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Republik Indonesia.  kepada masyarakat yang dikelola oleh Forum Keserasian Sosial  di desa  dicairkan sekaligus memalui Rekening Panitia Forum Keserasian Sosial. Untuk pencairan ditingkat Forum, terlebih dahulu meminta rekomendasi ke Dinas Sosial Kabpuaten Parigi Moutong.   Activities (Proses Aktifitas) Proses Pelaksanaan Program Penangnan Konflik Sosial Di Kecamatan Moutong Kabupaten Perigi Moutong dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Program pemberdayaan masyarakat,. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial)yang menyatakan bahwa: “Ya, dalam pelaksanaan program Penanganan Konflik  kita juga program Pemberdayaan Masyarakat seperti Forum Keserasian Sosial (FKS) yaitu dengan membentuk tim khusus yang menangani jumlah alokasi serta proses pelaksanaan Penanganan Konflik agar masyarakat berkontribusi langsung dalam proses pembangunan. Selain itu kita juga memfasilitasi masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) (Tanggal 15-05-2017). Selain dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, aktifitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program Penganan Konflik Sosial juga dilakukan dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar di Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.   Output (Produk barang/jasa) Output dari Program Penangnan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari, jalan yang menghubungkan kedua Desa, Fasilitas Olah Raga, Tugu Keserasian Sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini diungkapkan oleh  Ibu Abdun Aser Daepatola, selaku Camat Moutong yang menyatakan bahwa: “hasi dari program ini adalah berupa jalan yang menghubungkan kedua Desa, Fasilitas Olah Raga, Tugu Keserasian Sosial, Rukli, Evaluasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi ………………..128    Kelompok Usaha Bersama (KUBE).”( Tanggal 20-05-2017). Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial) yang menyatakan bahwa: “bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penanganan Konflik Sosial adalah dengan melakukan sosialisasi dampak konflik, membentuk kelompok usaha bersama, sampai pada pembuatan tuguh keserasian sosial. Kegaiatan ini melobatkan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI.”(Tanggal 20-05-2017). Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Bapak Pian Hemoto satu Tokoh Masyarakat di Desa Lobu Kecamatan Moutong. Yang mengatakan bahwa: “Ya, pada saat pelaksanaan Program penangnan Konflik Sosia yang dilakukan itu beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. melakukan sosialisasi dampak konflik, membentuk kelompok usaha bersama, sampai pada pembuatan tuguh keserasian sosial. Kegaiatan ini melobatkan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI.”(Tanggal 20-05-2017). Infrastruktur yang dibangun pada saat pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada berdasarkan item yang sudah disepakati bersama pada saat musyawarah.   Outcome (menengah) Outcome dari Program Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari indikator keberhasilan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Parigi Moutong yang menyatakan bahwa: “Ya karena Memang tujuan kita pada saat pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial ini adalah Terjalinnya hubungan yang baik antara kedua desa, melalui Kelompok usaha bersama (KUBE). Akses jalan ketempat produksi menjadi mudah”. (Tanggal 25-05-2017). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Abdun Aser Daepatola S.Sos, selaku Camat Moutong. Yang mengatakan bahwa: “Tujuan sebenarnya dari Program Penanganan Konflik Sosial ini yaitu Terjalinnya hubungan yang baik antara kedua desa, melalui Kelompok usaha bersama (KUBE).Akses jalan ketempat produksi menjadi mudah, ini tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan infrasturktur saja tapi juga seluruh bidang aspek yang ada”.( Tanggal 25-05-2017).  impact (dampak jangka panjang)       Impact yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya Program Penangnan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari pernyataan Bapak Pian Hemoto salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang mengatakan bahwa: “Alhamdulillah setelah adanya Program Penangnan Konflik SosialTidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang, Terjalinnya hubungan yang  baik dari kedua desa.”. (Tanggal 26-05-2017). Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Bapak Jufrin Muslin selaku Kepala Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong yang mengatakan bahwa: “Dampaknya sangat bermanfaat bagi masyarakat ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Seperti pembukaan jalan yang dilakukan Dari desa Lobu Ke Desa Moutong Timur yang keadaan akses jalannya sangat sulit namun setelah dilakukan pembukaan jalan akhirnya akses kesana sekarang cukup memadai dan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani”. ( Tanggal 06-05-2017).  129 Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 124-129                            ISSN: 2302-2019    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan serta data dan informasi dari responden dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Evaluasi kebijakan penangnan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang di harapkan.   Rekomendasi Perlu ada program tindak lanjut dari pelaksanaan program Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.  UCAPAN TERIMA KASIH  Dengan penuh keiklasan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si dan Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si, yang telah begitu banyak memeberikan masukan dan bimbingan kepada penulis, sejak awal pembimbingan sampai penyusunan artikel ini untuk layak dipublikasikan.  DAFTAR RUJUKAN W.K. Kellogg Foundation. 2004 Logic Model Development Guide.  Logical Framework Approach Handbook for objectives-oriented planning. 1999.   

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/11426/8792

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Katalogis