Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Informasi dan Komunikasi Publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Abstract
Proyek perangkat lunak di instansi pemerintah membawa perubahan penting dalam sistem dan proses pemerintahan,
memperbaiki penyampaian layanan di dalam dan antar lembaga, penyampaian layanan pada sektor bisnis, dan
pelayanan kepada masyarakat. Proyek perangkat lunak sangat dinamis dan penuh ketidakpastian serta berbagai
permasalahan yang disebabkan oleh jadwal tertunda, biaya membengkak dan hasil ketidakpuasan terhadap hasil yang
dicapai. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan perbaikan kepada manajemen proyek TI, khususnya proyek
rekayasa perangkat lunak, tetapi tidak ada yang khusus menciptakan kerangka manajemen proyek perangkat lunak
untuk instansi pemerintah. Penelitian ini menggabungkan PMBOK, SWEBOK dan Peraturan Presiden nomor 4 tahun
2015 untuk merancang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak pada instansi pemerintah. Penelitian ini
menghasilkan sebuah kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak yang dapat digunakan untuk instansi
pemerintah. Kerangka kerja tersebut terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) proses manajemen proyek yang terbagi ke
dalam 10 (sepuluh) area pengetahuan