Talitha Vania Sahaly, Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D., Ikaningtyas, S.H., LL.M. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: [email protected] ABSTRAK Negara adalah sebuah entitas hukum yang memiliki kedaulatan untuk menegakkan kekuasaan dalam wilayahnya, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Namun bagaimanapun, negara juga merupakan entitas hukum yang dapat terlibat dalam kegiatan transaksi ekonomi antar negara maupun dengan badan privat, dimana mengakibatkan negara tunduk pada prinsip dan hukum ekonomi. Prinsip Pacta Sunt Servanda membawa akibat kekuatan mengikatnya segala bentuk kesepakatan, termasuk kesepakatan antara negara dengan badan privat. Dalam transaksi ekonomi yang melibatkan negara-negara, konflik mengenai kedaulatan negara sangat berpotensi untuk muncul. Kasus dimana pemerintah Indonesia berusaha untuk memberlakukan peraturan baru dengan tujuan untuk merubah sistem dari investasi pertambangan di negaranya telah menimbulkan reaksi dan ancaman dari PT Freeport Indonesia, sebagai pihak yang berinvestasi, untuk membawa kasus ini ke ranah arbitrase, dengan tuduhan pelanggaran kontrak. Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya, dalam hal ini adalah sumber daya mineral, dan sebuah negara memiliki hak untuk mengakhiri kontrak atau merubah kesepakatan dengan badan privat. Namun bagaimanapun, sebuah negara tidak bisa memenuhi kehendaknya, kecuali itu merupakan kepentingan nasional, tanpa diskriminasi, dan dengan kompensasi, sebagaimana telah diatur dalam CERDS. Meskipun begitu, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diberlakukan, hingga saat ini, PT Freeport Indonesia masih memegang kontrak yang lama dan belum memenuhi peraturan tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menegakkan hukumnya kepada seluruh pihak dalam wilayahnya, khususnya pihak yang terlibat dalam operasi pertambangan. Kata Kunci: Pertambangan, Pacta Sunt Servanda, kedaulatan, PT Freeport Indonesia. ABSTRACT A state is a legal entity that has sovereignty to conduct its power within its territory, without any intervention from another party. However, a state also a legal entity that able to involve in the economic transaction between states or private bodies, whereas it is subjected to economic laws and principles. The principle of Pacta Sunt Servanda brings forth the legal binding effect of any form of an agreement, including the agreement between state and private body. In the economic transaction that is involving states, the conflict of state sovereignty over the principle is likely to occur. The case where Indonesian government is trying to conduct new regulations in order to change the mining investment system in its country has inflicted reaction and threat from Freeport Indonesia, as one of the investing party, to lead the case into the arbitration tribunal, with the accusation of default. Therefore, this study revealed that a state has a permanent sovereignty over its natural resources, in this case, mineral resources, and a state has rights to terminate or modified agreements with private bodies. However, a state cannot fulfill its desire, unless it is for national interest, without discrimination, and with compensation, as it is regulated in CERDS. Even so, since the latest Indonesian mining regulation of 2009 has conducted, until today, Freeport Indonesia is still holding the old contract and has not fulfill the regulation. In this case, the Indonesian government should firmer to enforce its law to every party in their territory, particularly parties involved in mining operations. Keywords: Mining, Pacta Sunt Servanda, sovereignty, Freeport Indonesia
