Analisis Pembagian Risiko Performance-Based Contract Dengan Menggunakan Game Theory (Studi Kasus Proyek Jalan Bojonegoro Padangan, Jawa Timur) - Risk Sharing Analysis Of Performance-Based Contract By Using Game Theory (Case Study Of Bojonegoro Padangan Road Project, East Java)

Abstract

Pada sistem kontrak tradisional, risiko-risiko yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Risiko ini menyebabkan pemerintah melakukan banyak penambahan biaya agar infrastruktur jalan tetap terpelihara. Lain halnya dengan kepentingan penyedia jasa yang bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban kontrak dengan pencapaian keuntungan yang sebesarbesarnya saja. Adanya permasalahan ini, jenis kontrak yang inovatif dengan pembagian resiko yang adil menjadi sebuah kebutuhan yang nyata. Performance-Based Contract (PBC) diindikasikan dapat menjawab solusi akan kebutuhan tersebut. Pada kontrak tipe ini, risiko-risiko yang ditanggung oleh pemerintah dapat dipindahkan kepada pihak penyedia jasa dengan syarat, risiko tersebut berkaitan dengan keahliannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian risiko secara adil yang ditanggung oleh pihak pemerintah maupun penyedia jasa pada saat Performance-Based Contract diterapkan. Untuk mencapai pembagian risiko yang berbasis win-win solution diperlukan metode yang tepat yaitu dengan menggunakan game theory. Pada metode ini kedua belah pihak memiliki strategi masing-masing dan juga besarnya nilai payoff atau biaya yang harus dikeluarkan dari setiap strategi yang dijalankan untuk meminimalisir risiko yang diterima. Hasil perhitungan game theory pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesepakatan yang berprinsip win-win solution, pihak penyedia jasa menjalankan strategi mitigate risk dengan dilakukannya efisiensi penyewaan alat berat dan percepatan durasi kerja. Pihak penyedia jasa dalam menjalankan strategi ini mengeluarkan biaya sebesar Rp.125.000.000,00. Sedangkan pihak pemerintah juga memilih strategi mitigate risk dengan upaya sedini mungkin pada awal perencanaan proyek memastikan tim kontraktor dan konsultan perencana agar merencanakan kapasitas maksimum jalan sesuai dengan kondisi lalu lintas harian rata-rata. Pihak pemerintah dalam menjalankan strategi ini, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.0. Kondisi ini disebut kesetimbangan nash yaitu keadaan dimana tidak satupun pemain yang dapat menambah nilai perolehan atau mengurangi biaya yang harus ditanggung dengan mengubah strateginya secara sepihak. ======================================================================================================================== In the traditional contract system, the risks which were related with road maintenance are covered entirely by the government. This risk caused the government to do a lot of additional cost of having road infrastructure was maintained. It was different with interests of the service providers that aimed to resolve the contractual obligations with the achievement of maximum profit. The existence of these problems, types of innovative contracts with a fair risk sharing became a real necessity. Performance-Based Contract (PBC) was indicated to answer a solution for those needs. On this type of contract, the risks which were covered by the government could be transferred to the service provider on the condition, the risks were related to their skill. This study aimed to analyze the equitable of risk sharing which was covered by the government and service providers during the Performance-Based Contract applied. To achieve the risk sharing that based of win-win solution was required precise method by using game theory. In this method, both sides had their respective strategies and also the value of the payoff or the costs of each applied strategies to minimize the accepted risk. The calculation result of game theory in this study showed that in order to achieve a win-win solution principled agreement, service providers run mitigate risk strategy by implementing the efficiency of heavy equipment leasing and acceleration of work duration. In implementing this strategy, service providers paid for Rp.125.000.000,00. Whereas, the government also chosen mitigate risk strategy with the early efforts of the beginning of project planning, made sure the team contractor and planner consultant in order to plan the maximum road capacity in accordance with the conditions of daily traffic average. In implementing this strategy, the government paid for Rp.0. This condition was called nash equilibrium, it was the situation which none of the players who could add the achievement value or reduce the costs to be covered by changing the strategy unilaterally