Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Dana Pembangunan Daerah

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Malang yang mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tahun 2010-2014 dengan melihat kontribusinya untuk dana pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB di Kota Malang dan menggambarkan kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB untuk dana pembangunan daerah Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Fokus penelitian ini adalah realisasi dan target pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB, pertumbuhan pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB serta ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB. Setelah fokus terhadap tiga hal tersebut selanjutnya menganalisis kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB untuk dana pembangunan daerah Kota Malang. Metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penyimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa realisasi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB telah mencapai target yang ditetapkan meski ada ketidak tercapaian di tahun tertentu. Tingkat pertumbuhan pendapatan Bagi Hasil PKB mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi pertumbuhan pendapatan Bagi Hasil BBNKB mengalami peningkatan yang stabil, tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Malang dinilai sangat rendah terhadap pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB. Kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB masih dinilai sedang untuk dana pembangunan daerah Kota Malang. Dari kesimpulan tersebut, pemerintah Kota Malang meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Bagi Hasil PKB dan BBNKB serta meningkatkan transparansi atas rincian alokasi Bagi Hasil PKB dan BBNKB agar kepercayaan wajib pajak meningkat