Privatisasi BUMN pada sektor telekomunikasi menjadi wacana penting pada masa reformasi telekomunikasi Indonesia. Tidak berbeda dengan privatisasi BUMN sektor lain, isu utama privatisasinya adalah efisiensi atau kinerja BUMN. Berbagai prokontra atas kinerja BUMN menjadikan kebijakan ini sebuah kontroversi di ruang publik sehingga kinerja keuangan di dalam perusahaan tidak akan tercapai tatkala sebuah setting politik yang berusaha mencarikan sekaligus memberi ruang untuk terjadinya aktivitas ekonomi (termasuk praktik akuntansi). Oleh karena itu, melakukan kajian kinerja pada perusahaan yang mengalami privatisasi sarat dengan nuansa ekonomi politik.
Karena obyek yang digunakan merupakan entitas mikro, maka kajiannya merupakan bagian dari kajian Political Economy Of Accounting (PEA). PEA adalah salah satu teori dari studi akuntansi kritis yang diintrodusir oleh Tinker (1980). Dalam konteks Indonesia, kajian dengan perspektif ini pertama kali diintrodusir oleh Irianto (2004), dilanjutkan oleh Andrianto (2007), Andrianto (2008) dan Andrianto dan Irianto (2008).
Penelitian ini bertujuan menilai kinerja pra dan pascaprivatisasi pada PT Telkom dan PT Indosat. Dengan menggunakan PEA dan dimodifikasi dengan hermeneutika Gadamerian yang selanjutnya disebut Modified Political Economy Of Accounting (M-PEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Telkom pascaprivatisasi semakin membaik. Di sisi lain, distribusi labanya semakin membaik hanya kepada karyawan sedangkan stakeholders lainnya terabaikan . Kinerja keuangan PT Indosat pascaprivatisasi semakin memburuk namun distribusi labanya semakin membaik pada karyawan, kreditor, dan pemerintah. Realitas lainnya menjelaskan bahwa Pemerintah memahami privatisasi sebagai piranti untuk meraih rente ekonomi, privatisasi telah gagal melakukan distribusi kepemilikan, dan seiring dengan itu proses eksploitasi terhadap konsumen dalam bentuk tarif yang tinggi bertambah intensif (kasus pada PT Telkomsel). Akibatnya privatisasi PT Telkom dan PT Indosat telah gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara