Relasi Kekuasaan Stakeholder dalam Pembangunan Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) milik PT Pertamina EP Asset 4 di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Abstract

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana relasi kuasa yang terbentuk dalam hubungan stakeholder ( masyarakat, perusahaan, pemerintah) dalam pembangunan Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan proyek migas yang ada di wilayah blok Cepu. Salah satunya yang ada di Desa Sumber ini. Selama proses pembangunan sejak tahun 2007 hingga tahun 2013, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan gejolak di wilayah ini. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, keadaan masih kondusif. Sayangnya karena beberapa kebijakan perusahaan seperti pengeboran air, pemutusan pekerja lokal, dan pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal, menyebabkan masyarakat melakukan demonstrasi. Selama tiga tahun, hingga tahun 2013, demonstrasi akhirnya berhasil diselesaikan melalui proses negosiasi yang panjang. Dengan dukungan pemerintah akhirnya perusahaan memenangkan keputusan. Akan tetapi, permasalahannya adalah masyarakat berubah menjadi diam dan pasif setelah proses negosiasi tersebut. Karenanya penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana sifat relasi kekuasaan antar stakeholder tersebut dalam proses pembangunan Proyek PPGJ. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan Michel Foucault sebagai kerangka analisisnya. Menurut Foucault kekuasaan selalu ada dalam hubunganhubungan yang bersifat teratur dan dikoordinasikan. Hubungan kekuasaan sendiri terlihat dalam tindakan yang mendorong pihak lain melalui rangsangan, persuasi atau paksaan dan larangan untuk mewujudkan suatu tujuan. Kekuasaan itu tersebar dimana-mana baik pada individu, organisasi maupun institusi serta terus diproduksi dan direproduksi. Foucault juga menggunakan konsep Governmentality, adalah dimana ketika suatu pihak menginternalisasikan suatu kebenaran atau kekuasaan kepada pihak lain agar mereka menjadi tunduk. Proses ini dinamakan mekanisme normalisasi relasi dominasi. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh perusahaan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. perusahaan dan pemerintah bersama memberikan kebijakan kepada masyarakat berupa kekuasaan tentang PPGJ, akan tetapi masyarakat juga berkuasa dalam membuat kekuasaan baru dan melawan kekuasaan dominan yang dibentuk oleh perusahaan dan pemerintah. Kekuasaan dari pihak pemerintah dan perusahaan, dan seluruh proses dan tahapan tersebut merupakan mekanisme normalisasi relasi dominasi. Relasi yang terbentuk antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah menjadi tidak seimbang dan masyarakat pada akhirnya menjadi diam karena kekuasaan yang dibentuk oleh perusahaan memenangkan pertarungan kekuasaan. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat diam dan pasif