This paper provides an overview about teacher education program which has been a major characteristic of LPTK. It begins with a general description about what educational practitioners thought about the conversion. Historical overview about the conversion of IKIP to university is the explained to refresh the initial purpose of the conversion. Documentary analysis is the main method used to explain the aims of the status change. A study related to the impact of the conversion to the LPTK ex IKIP is also delivered shortly. It then follows by literature reviews about teacher education program specifically the discussion about what student teachers are expected to learn to become a teacher. It ends by presenting challenges faced by LPTK especially for those of IKIPs regarding the future development of teacher education program

Faridah, Faridah

Repository Universitas Negeri Makassar

91  Reorientasi Pendidikan Guru: Memaknai Kembali Konversi IKIP Menjadi Universitas bagi LPTK eks IKIP Faridah Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Email: faridah@unm.ac.id HP: 081342252446  Abstract  This paper provides an overview about teacher education program which has been a major characteristic of LPTK. It begins with a general description about what educational practitioners thought about the conversion. Historical overview about the conversion of IKIP to university is the explained to refresh the initial purpose of the conversion. Documentary analysis is the main method used to explain the aims of the status change. A study related to the impact of the conversion to the LPTK ex IKIP is also delivered shortly. It then follows by literature reviews about teacher education program specifically the discussion about what student teachers are expected to learn to become a teacher. It ends by presenting challenges faced by LPTK especially for those of IKIPs regarding the future development of teacher education program.   Keywords: LPTK, IKIP, teacher education  Pendahuluan Akhir tahun 90-an merupakan sebuah momentum penting bagi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidkan (IKIP) di Indonesia. Pada masa itu, 11 IKIP berubah status menjadi Universitas. Menurut Buchori (2007), perubahan dari IKIP menjadi universitas ini karena adanya keinginan IKIP untuk menjadi ‘setara’ dengan universitas.  Perubahan IKIP menjadi universitas ini melahirkan pro kontra dari para pemerhati pendidikan. Yang setuju dengan konversi ini berasumsi bahwa dengan perubahan status ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan guru dan akan membuka peluang bagi eks IKIP untuk juga berkompetisi dengan universitas-universitas lain. Dengan adanya perubahan status dari IKIP menjadi universitas, universitas mantan IKIP memperoleh kewenangan tambahan untuk membuka program-program studi non kependidikan, yang mengacu kepada pengembangan ilmu murni. Kewenangan tambahan inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran dari beberapa praktisi pendidikan di Indonesia. Kekhawatiran akan dampak perubahan status ini cukup bervariasi. Segregeg (2000) misalnya khawatir akan adanya ketidakjelasan mengenai identitas professional dari para dosen pendidik calon guru. Karena dengan adanya perubahan status ini, para dosen diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya pada bidang non-kependidikan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap identitas mereka sebagai dosen profesional. Menurut Wilonoyudho (2012), hal ini juga berdampak terhadap penelitian-92  penelitian di bidang pengajaran dan pendidikan yang sebelumnya menjadi fokus bagi IKIP. Kebijakan untuk menyekolahkan dosen pada bidang-bidang ilmu murni akan membuat bidang kajian dan penelitian dosen tidak lagi fokus pada bidang-bidang yang terkait dengan pengajaran, pendidikan, dan pendidikan guru.  Permasalahan Makalah ini mencoba untuk mengkaji mengenai eksistensi Universitas eks IKIP terutama terkait pengembangan keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan. Metode Guna memahami latar belakang konversi IKIP menjadi universitas dan bagaimana eksistensi universitas eks IKIP sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Pendidikan dan Kependidikan (LPTK), makalah ini secara singkat memaparkan latar belakang konversi IKIP menjadi universitas. Sumber data yang digunakan adalah dokumen Bank Dunia sebagai lembaga donor yang pada akhir tahun 90-an melakasanakan proyek Secondary School Teacher Development program, yang salah satu kegiatannya adalah persiapan perluasan mandat, konversi dari IKIP menjadi universitas. Deskripsi singkat dan analisis dokumen terkait program Bank Dunia tersebut merupakan bagian penting dari makalah ini untuk memahami kembali latar belakang, tujuan dan esensi konversi IKIP menjadi universitas. Deskripsi singkat mengenai pendidikan guru juga dipaparkan dengan menggunakan kajian-kajian yang membahas tentang pendidikan guru dan pengetahuan apa saja yang perlu diberikan kepada seorang calon guru. Pembahasan Memahami Konversi IKIP Menjadi Universitas Konversi dari IKIP menjadi universitas awalnya merupakan bagian dari program Bank Dunia, Secondary School Teacher Development yang berlangsung pada tahun 1996 – 2001. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah menengah di Indonesia (Bank Dunia, 2003). Dokumen lain, Bank Dunia (1996) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menengah ini akan dilakukan dengan cara:  (1) Memperbaiki pre-service dan in-service pendidikan guru (2) Memperkuat hubungan antara LPTK dengan sekolah-sekolah menengah 93  (3) Meningkatkan kualifikasi tenaga akademil (dosen) (4) Pengembangan kapasitas penelitian pendidikan (5) Persiapan perluasan mandat, konversi dari IKIP menjadi universitas  Berdasarkan laporan implementasi program yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (2003), dinyatakan bahwa perbaikan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah menengah dilakukan melalui perbaikan program pendidikan guru yang diselenggarakan oleh 31 institut pendidikan guru di Indonesia. Berdasarkan dua dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut, dapat dilihat bahwa konversi dari IKIP ke universitas pada awalnya merupakan bagian dari program untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah menengah di Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui perbaikan LPTK sebagai institusi penghasil guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konversi dari IKIP menjadi universitas merupakan salah satu dari 5 pendekatan yang dilakukan pada masa itu, dan merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kualitas guru dan proses belajar mengajar di sekolah menengah di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah setelah menjadi universitas, tantangan apa yang diadapi oleh LPTK eks IKIP terutama terkait dengan pendidikan guru, dan kajian keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan. Menarik untuk dicermati salah satu pernyataan Bank Dunia terkait dampak konversi IKIP menjadi universitas terhadap pendidikan guru:  The wider mandate was never well connected to the project objective of fostering better teaching and learning in secondary schools except in a negative sense – converted training institutions were at risk of losing their motivation and capacity for excellence in teacher education. (Bank Dunia, 2003, hal.3) Setelah perubahan IKIP menjadi universitas, program-program studi yang ditawarkan oleh universitas eks IKIP mengalami perubahan. Universitas eks IKIP memperoleh perluasan mandat untuk juga membuka dan mengelola program-program non-kependidikan. Dalam rangka merespon kebijakan tersebut, cukup banyak tenaga dosen yang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diarahkan untuk mengambil bidang non-kependidikan. Hal ini tentu berdampak terhadap kajian-kajian kelimun, penelitian, dan praktek-praktek terkait pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan.  Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2013), kebijakan universitas untuk memfasilitasi dosen agar mengambil bidang non-kependidikan ketika mereka melakukan studi lanjut, ternyata telah berdampak terhadap identitas profesionalisme mereka. Salah satu dampak yang dirasakan oleh para tenaga akademik tersebut adalah adanya perluasan kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk mengajar di dua program studi yang berbeda, prodi kependidikan dan prodi non-94  kependidikan. Dengan adanya perluasan kewenangan tambahan tersebut, fokus kajian mereka terhadap bidang pengajaran dan pendidikan juga mengalami distorsi. Bahkan, menurut Faridah (2013), ada dosen yang menyatakan bingung apakah dia adalah seorang dosen pendidik guru, karena dia mengajar di prodi pendidikan, ataukah dia adalah seorang ilmuan murni, karena latar belakang keilmuannya adalah bidang ilmu murni dan tugas mengajarnya di prodi non-kependidikan.    Hasil penelitian tersebut tentu saja tidak bisa digeneralisir terjadi di semua LPTK eks IKIP. Namun terdapat satu hal yang menurut penulis perlu dicermati adalah bagaimana memaknai konversi menjadi universitas, terutama terhadap pengembangan keilmuan di bidang pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ke depan. Dan hal ini, terkait erat dengan tata kelola dan sumber daya internal yang terdapat di dalam LPTK eks IKIP tersebut. Jika tidak berhati-hati, maka LPTK eks IKIP ini akan kehilangan spirit sebagai institusi penghasil guru, terutama terkait dengan kajian dan pengembangan keilmua di tiga ranah yang merupakan focus utama LPTK, yaitu pengajaran, pendidikan, dan pendidikan keguruan. Belum lagi terkait isu-isu lain yang terkait dengan pendidikan seperti kepemimpinan dan manajemen pendidikan, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, perencanaan pendidikan, dan hal lain yang idealnya menjadi fokus bagi LPTK eks IKIP. Pendidikan Guru dan Pengembangan LPTK Kebijakan mengenai pendidikan guru telah mengalami berbagai macam perubahan dan pengembangan. Karena LPTK merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan guru di Indonesia, tantangan yang perlu dijawab adalah sejauh mana LPTK mampu merespin kebutuhan guru yang berkualitas untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Perlu digarisbawahi, khusus LPTK eks IKIP, meskipun mereka telah berubah status menjadi universitas, mereka tetap dikenal sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu pendidikan dan pengajaran, dan terutama sekali sebagai lembaga pendidik calon guru. Bahkan, tantangan ini menjadi semakin besar karena sebagai universitas, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan semakin dituntut agar mendapatkan pengakuan yang setara dengan universitas-universitas lain yang sudah lama berdiri seperti UI, ITB, UNHAS, IPB, dan ITS. Tahun 2005 merupakan awal munculnya kebijakan dan peraturan terkait guru professional ketika Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  melalui Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 (Kementrian Pendidikan Nasional, 2007). Kemudian pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2009a) dan Sertifikasi bagu Guru Dalam Jabatan 95  (Kementrian Pendidikan Nasional, 2009b). Sejak tahun 2011, pemerintah juga telah menyelenggarakan pendidikan guru yang bervariatif diantaranya Pendidikan Profesi Guru Terpadu (PPGT), Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM3T), PPG Kolaboratif, yang semua tujuannya adalah sama, yaitu menghasilkan guru yang kompeten dan berkarakter. Banyaknya kebijakan dan peraturan terkait profesionalisme guru dan pendidikan guru tersebut sesungguhnya mencerminkan bahwa guru yang berkualitas merupakan tantangan bangsa yang harus direspon secara bijak oleh LPTK. Standar kualifikasi dan kompetensi guru yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah idealnya menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum pendidikan guru. Jika kita mencoba mencermati kurikulum Pendidikan Profesi Guru yang ada sekarang, kecenderungannya masih sangat fokus kepada bagaimana mengajarkan mata pelajaran tertentu. Penguasaan konten terhadap terhadap materi ajar, bagaimana mengajarkannya, media apa yang dapat digunakan, dan teknik evaluasi yang digunakan, merupakan unsur utama dalam kurikulum pendidikan guru yang ada sekarang ini. Padahal, tugas seorang guru bukanlah sekedar mengajar, melainkan juga mendidik. Beberapa kajian mengenai pendidikan guru menekankan bahwa pengetahuan tentang konten memang penting tetapi belum cukup bagi seorang calon guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (Grant, 2008), kemampuan untuk memfasilitasi peserta didik untuk belajar (Ball dan Forzani, 2009), termasuk kemampuan untuk memahami budaya setempat (Corbett, 2010) merupakan unsur-unsur penting yang perlu untuk diketahui oleh seorang calon guru.  Indonesia dengan konteks sekolah dan karakteristik siswa yang sangat heterogen memerlukan kemampuan seorang guru yang lebih dari sekedar mengajarkan mata pelajaran tertentu. Hal ini merupakan tantangan bagi LPTK untuk mengembangkan sebuah pola pendidikan profesi guru yang mampu menghasilkan guru yang kritis, reflektif dan kreatif dalam membelajarkan siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Darling-Hammond (2000) bahwa seorang calon guru diharapkan mampu untuk berpikir kritis agar dapat memaknai pengalaman yang mereka peroleh sebagai sebuah pengalaman belajar.  Hal lain yang juga perlu mendapatan perhatian adalah tentang model praktikum calon guru yang selama ini dikenal dengan istilah Praktek Pengenalan Lapangan (PPL). Ball dan Forzani (2009) menyarankan tentang pentingnya pendidikan guru untuk fokus pada praktek. Praktek yang dimaksud bukan sekedar bagaimana mengajar di kelas, melainkan termasuk di dalamnya keterampilan komunikasi, keterampilan merespon pertanyaan dari siswa, keterampilan melakukan refleksi, dan keterampilan membuat soal atau pertanyaan.  96  Selain hal-hal yang bersifat teknis di atas, beberapa literatur juga menyebutkan tentang pentingnya para calon guru untuk belajar ilmu-ilmu dasar seperti filsafat, sosiologi, psikologi. Pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu dasar diharapkan dapat membantu calon guru untuk mengambil sebuah keputusan yang etis dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, dapat memahami dasar-dasar tentang perkembangan peserta didik, dan juga siap untuk berinteraksi dengan siswa yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. LPTK sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru memiliki tanggung jawab moral untuk merespon kebutuhan guru yang berkualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita. Pengembangan model dan kurikulum pendidikan guru perlu mengacu kepada kajian-kajian dan penelitian-penelitian di bidang pendidikan keguruan. Hal ini akan membantu untuk memperkaya referensi tentang praktek-praktek dan isu-isu terkait pendidikan keguruan.Sekedar mengingatkan kembali, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk mengembangkan “potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tantangan bagi kita LPTK adalah, guru seperti apa yang perlu dihasilkan untuk bias mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Selanjutnya, pendidikan guru seperti apa yang perlu dikembangkan agar luaran pendidikan guru mampu berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Simpulan dan Rekomendasi Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa peran LPTK menjadi semakin penting dalam pengembangan pendidikan guru di Indonesia. Banyaknya kebiijakan mengenai pendidikan profesi guru memperlihatkan bahwa Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap kualitas guru. Melihat kembali sejarah terjadinya konversi IKIP menjadi universitas, perubahan status menjadi universitas diharapkan dapat membawa LPTK untuk memperbaiki kualitas guru di jenjang sekolah menengah melalui perbaikan kualitas pendidikan guru yang menjadi kewenangan LPTK.  Beberapa isu mengenai pendidikan guru seperti yang dipaparkan di atas memberikan gambaran bahwa mempersiapkan calon guru bukan sekedar memberikan mereka bekal untuk mengajar mata pelajaran tertentu. Guru adalah profesi yang menuntut keahlian tertentu yang lebih dari sekedar mengajar, melainkan juga mendidik. Kompleksnya pekerjaan guru di lapangan membuat LPTK perlu untuk melakukan reorientasi untuk menjawab tantangan guru dengan kompetensi seperti apa ingin dihasilkan dan bagaimana menghasilkannya. Pemahaman tentang karakteristik peserta didik, keterampilan komunikasi, keterampilan merespon peserta didik, keterampilan membuat soal, seperti 97  yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu direspon dalam mendesain pengembangan dan proses pendidikan guru yang diselenggarakan oleh LPTK. Konversi IKIP menjadi universitas bagi LPTK eks IKIP telah memperkaya sumber daya tenaga akademik yang tidak hanya fokus pada bidang kependidikan saja. Tetapi juga ilmu-ilmu non-kependidikan. Sumber daya ini bisa menjadi kekuatan, sekaligus juga kelemahan. Jika tidak dikelola dengan baik, kekhawatiran Bank Dunia dan beberapa praktisi pendidikan kemungkinan akan terbukti. Bahwa konversi ini akan melemahkan eksistensi pendidikan guru karena semakin kurangnya kajian-kajian dan penelitian-penelitian di bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk pendidikan keguruan dengan adanya perubahan latar belakang keilmuan tenaga akademiknya.  Di sisi lain, variasi sumber daya ini bisa menjadi potensi jika dikelola dengan baik. Pemetaan kompetensi dosen dan pemberdayaan dosen sesuai dengan keahliannya sambil tetap memperdalam kajian-kajian di bidang pendidikan melalui dukungan dari ilmuan non-kependidikan akan dapat memperkaya wawasan dalam pengembangan pendidikan profesi guru ke depan. Reposisi kembali LPTK eks IKIP yang telah menjadi universitas, bahwa meskipun perubahan status telah memberikan kewenangan tambahan kepada institusi untuk mengelola prodi-prodi non-kependidikan, namun fokus utama tetap di bidang pendidikan dan pengajaran, serta pendidikan guru. Referensi Ball, D. L., & Forzani, F. M. (2009). The work of teaching and the challenge of teacher education. Journal of Teacher Education, 60(5), 479-511. Bank Dunia. (1996). Press Release: Improving Secondary Education in Indonesia. Diunduh dari http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=34370&piPK=34424&theSitePK=4607&menuPK=34463&contentMDK=20015623. Bank Dunia. (2003). Indonesia - Secondary School Teacher Development Project Washington DC: The World Bank. Buchori, M. (2007). Evolusi pendidikan di Indonesia: Dari kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998. Yogyakarta: INSIST Publisher. Corbett, M. (2010). Backing the right horse: Teacher education, sociocultural analysis and literacy in rural education. Teaching and Teacher Education, 26, 82-86. Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3), 166-173. Faridah (2013). From Institute of Teacher Training and Education (IKIP) to Makassar State University (UNM): Power Struggles in the Field of Teacher Education in Indonesia. Flinders University: Disertasi Doktor. 98  Grant, C. A. (2008). Teacher capacity: Introduction to the section. In M. Cochran-Smith, B. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre & K. E. Demers (Eds.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts (pp. 127-133). New York: Routledge. Kementrian Pendidikan Nasional. (2007). Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru (Permendiknas No. 16/2007). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Kementrian Pendidikan Nasional. (2009a). Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (Permendiknas No. 8/2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Kementrian Pendidikan Nasional. (2009b). Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Permendiknas No. 10/2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Segregeg, G. W. (2000). Implikasi perubahan IKIP menjadi Universitas (The Implication of The Change from IKIP to University).   Diunduh Februari 2012, dari http://zkarnain.tripod.com/SEREGEG.HTM Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : PT Restindo Mediatama. Wilonoyudho, S. (2012). Guru, Agen Kebudayaan? (Teachers, Cultural Agents?).   Diunduh Februari, 2012, dari http://unnes.ac.id/gagasan/guru-agen-budaya/. 

Reorientasi Pendidikan Guru: Memaknai Kembali Konversi IKIP Menjadi Universitas bagi LPTK eks IKIP

http://eprints.unm.ac.id/3840/1/Faridah%28UNM%29_Artikel_Proceeding_ISPI.pdf

Reorientasi Pendidikan Guru: Memaknai Kembali Konversi IKIP Menjadi Universitas bagi LPTK eks IKIP

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Repository Universitas Negeri Makassar