ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINY

Hasanuddin, Hasanuddin

English

Portal E-Journal System PNUP (Politeknik Negeri Ujung Pandang)

Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp.36-39) 978-602-60766-7-0Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora 36ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINYAHasanuddin1)1) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIP Bina Generasi Polewali, Polewali Mandar.ABSTRACTThis study is to determine the performance of legislation, supervision and budgeting of Polewali Mandar districtDPRD so that success or failure can be measured so that it becomes a reference for future DPRD members. This type ofresearch is a qualitative descriptive case study approach and sampling using a saturated sample technique. collecting datathrough documentation, interviews, and questionnaires analyzed in the form of tabulation of percentages and frequencies.The results found that the legislation function is quite good, but specifically in the formation of regional regulations, it isstill low from 2009-2015. The budget function shows a good category trend but what has not met expectations is theDPRD oversight function which is in the unfavorable category, because the DPRD person is the project implementer whoshould be overseen by the DPRD.Keywords: The Performance, Function, DPRD1. PENDAHULUANSalah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangkapelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dankinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Dimana DPRD merupakan lembaga perwakilanrakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatandan pembangunan.Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktifdan efektif DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakanpembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemikiran demikian merupakan usahaperwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewatlembaga perwakilan di daerah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahyang bersangkutan, (Krishna Darumurti dan Umbu Rauta, 2000).Fenomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai denganaspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerapaspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan berlumberjalan secara optimal. Sebagaimana disebutkan pada pasal 45 point (e) UU No. 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung,menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dan instansi pemerintah termasuk pada lembagalegislatif daerah (DPRD) Polewali Mandar dalam melaksanakan kewajibannya nampak masih sulit dilakukansecara obyektif. Dimana pengukuran kinerja suatu aparat pada lembaga legislatif daerah (DPRD) PolewaliMandar hanya lebih ditekankan kepada kemampuan lembaga tersebut dalam menyerap anggaran ataumengerjakan tugas-tugas pokok yang telah digariskan. Sedangkan suatu lembaga legislatif (DPRD) utamanyaanggota dewan dapat dikatakan berhasil melaksanakan kewajibannya apabila salah satunya dapat menyerapseluruh aspirasi masyarakat. Dengan demikian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kinerja lembagaDPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan fungsinya, maka seluruh aktivitas lembaga tersebutharus dapat diukur, termasuk jumlah Perda yang dihasilkan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widharto Ishak (2016), tentang analisis kinerja DPRDdalam penyusunan peraturan daerah Kota Palu, menemukan bahwa kinerja DPRD Kota Palu dalam prosespembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakandilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. 4aspek yang belum berjalan dengan baik yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas danAkuntabilitas.1 Korespondensi penulis: Hasanuddin, Telp 085256344312, hasanuddinborahim@gmail.comProsiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp.36-39) 978-602-60766-7-0Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora 37Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tanti Dewi Andriani, dkk (2018), tentang kinerja DPRDdalam mewujudkan good governance di Kabupaten Grobogan, menemukan bahwa fungsi legislasi cukup baikkarena anggota bekerja sesuai dengan fungsinya, dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama masa 2016 cukupproduktif, menghasilkan banyak keputusan pimpinan dan keputusan dewan, pada fungsi anggaran telahmemenuhi aspek transparasi serta akuntabilitas, transparan terhadap setiap laporan serta pada hasil ahirnyayaitu pengesahan, DPRD selalu terbuka pada media, baik media cetak, televisi maupun radio dan pada fungsipengawasan cukup baik karena dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap banyakkegiatan, bahkan melebihi target, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota sangat responsif terhadaplaporan aduan masyarakat dan perkembangan permasalahan yang sedang terjadi.2. METODE PENELITIANJenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknikpenarikan sampel yang digunakan khusus kepada anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah denganmenggunakan teknik sampel jenuh, dimana semua unsur populasi (Anggota Dewan) yang berjumlah 45 orangdijadikan sampel (Sugiyono, 2014). Teknik sampel jenuh digunakan oleh peneliti karena jumlah populasiyang akan diteliti, relatif kecil. Untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan, peneliti menggunakanteknik dokumentasi, interview (wawancara), dan kuesioner yang kemudian dianalisis dalam bentuk tabulasipersentase dan frekuensi jawaban responden dengan menggunakan rumus :P = 100 %Keterangan :P = Presentase;F = Frekuensi pada kategori pilihan;N = Jumlah responden, (Sugiyono, 1998).Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan kategori skor 1-4 (tidak baik-sangatbaik). Dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu variable terikat dan vaniabel bebas. Veriabel terikatadalag kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan fungsinya, sedangkan variabel bebasadalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakanfungsinya sebagai lembaga legislatif.3. HASIL DAN PEMBAHASANKinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam penelitian ini, ditinjau dari segifungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota legislatif dengan indikator masing-masing fungsi tersebutyang meliputi:(a) Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapanperaturan daerah dan pelaksanaan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;(b) Fungsi anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak pengajuanusul perubahan anggaran, responsivitas anggota dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisimasyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah; dan(c) Fungsi pengawasan diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan pengawasan terhadappelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pelaksanaanpengawasan terhadap APBD.Selang tahun 2009-2015, hanya pada tahun 2015 yang mencapai target pembentukan perda sebanyak7 perda (100%). Selanjutnya tahun 2009 dari rencana target 7, yang terbentuk hanya 5 perda (71,43%), tahun2010 hanya terbentuk 3 Perda (42,86 %), sementara untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 DPRD KabupatenPolewali Mandar belum mampu membentuk perda (0%).Data tersebut menunjukkan persentasi yang cenderung menurun, sehingga kinerja kelembagaanDPRD pada fungsi legislasi, khususnya dalam pembentukan perda, masih rendah, meskipun pada tahun 2015telah mencapai target. Usulan Ranperda selama ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. Ada kecendrungandari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu usul/inisiatif Ranperda dari pihak eksekutif denganalasan bahwa pihak eksekutif memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yangmendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak legislatif.Pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar terindikasicukup, meskipun rata-rata keberhasilan pihak ekskutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baruProsiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp.36-39) 978-602-60766-7-0Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora 38mencapai 20%. Dominasi oleh pihak eksekutif dalam penganggaran nampaknya dipahami oleh pihak legislatif,karena kemampuan lebih yang dimiliki pihak eksekutif di bidang teknis.Akan tetapi, idealnya kondisi seperti ini harus disikapi oleh pihak legislatif dengan upaya positifmengimbangi kompetensi eksekutif melalui peningkatan kualitas SDM-nya. Kurangnya kompetensi SDMpara anggota legislatif tentunya akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaiwakil rakyat.Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta peraturan lainnya oleh pihak DPRDKabupaten Polewali Mandar telah diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRDKabupaten Polewali dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan yakni melalui komisi-komisi yang relevandengan perda yang diawasi serta SKPD terkait, meskipun telah dilaksanakan fungsi pengawasan oleh pihaklegislatif, ternyata sebagian besar perda-perda yang ada belum terimplementasi secara optimal.Hal ini antara lain disebabkan oleh sebagian besar perda yang ada penyusunannya tidak didasarkanpada kebutuhan masyarakat, oleh karenanya mengalami hambatan dalam pelaksanannya. Faktor lainnyaadalah tidak adanya mekanisme punishmant and reward dalam penyelenggaraan perda, akibatnya motivasipihak SKPD terkait dalam penyelenggaraan perda tersebut dirasakan sangat minim.Faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalammelaksanakan fungsi adalah kulaitas SDM yang dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD KabupatenPolewali Mandar didominasi oleh anggota dengan tingkat pendidikan SMU yakni 44,44%, akan tetapi anggotadengan tingkat pendidikan S1 (sarjana) jumlahnya sangat signifikan yakni 37,78% dari jumlah anggota yangada. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui program peningkatan anggota legislatif misalnya melaluipelatihan-pelatihan khusus, pengangkatan staf ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang berkualitasdan benar-benar dibutuhkan keahliannya.Tabel 1. Contoh tabelNo Jenjang Pendidikan Jumlah Anggota Presentase1 Doktor (S3) 0 0%2 Magister (S2) 5 11,11%3 Sarjana (S1) 17 37,78%4 Ahli Madya (D III) 3 6,67%5 SMU 20 44,44%Jumlah 45 100%Masalah lainnya yang menonjol di lapangan ialah rendahnya tingkat disiplin anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh DPRD,rata-rata tingkat absensi anggota dewan mencapai bahkan lebih dari 15%. Faktor lain yang tidak kalahpentingnya dan dikeluhkan pihak DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah belum adanya sistempunishmant andreward bagi SKPD-SKPD penyelenggara Perda yang relevan dengan instansinya.4. KESIMPULAN1) Kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang dideskripsikan pada fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam implementasinya menunjukkan prestasi atau hasil kerja(kinerja) yang variatif, sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi legislasi secara umum pada DPRDKabupaten Polewali Mandar termasuk dalam kategori cukup baik tapi khusus fungsi legislasi dalam halpembentukan Peraturan Daerah masih rendah dari tahun 2009-2015. Berikut fungsi anggaranmenunjukkan trend dalam kategori baik, dan yang agak menunjukkan trend yang belum memenuhiharapan rakyat adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang berada pada kategori kurang baik,karena terindikasi oknum anggota DPRD termasuk pelaksana proyek pemerintah yang seharusnya diawasioleh DPRD.2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Polewali Mandar meliputi:kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota DPRD, rendahnya disiplin anggota DPRD dan perlunyapenerapan sanksi (punishmant) bagi anggota DPRD.5. DAFTAR PUSTAKAProsiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp.36-39) 978-602-60766-7-0Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, Dan Humaniora 39[1] Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah,” drpendidikan, 21 September 2018, [Online]. Tersediahttps://www.dapurpendidikan.com/bunyi-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah [Diakses:28 September 2019].[2] Krishna Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.[3] Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung: CV. Alfabeta, 1998.[4] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV.Alfabeta, 2014.[5] Tanti Dewi Andriani, Sudarsana, “Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam MewujudkanGood Governance Di Kabupaten Grobogan,” Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 1,73, April 2018.[6] Widharto Ishak, “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu,” e JurnalKatalogis, Vol. 4, No. 10, 42, Oktober 2016.6. UCAPAN TERIMA KASIHTerima kasih saya ucapkan kepada seluruh pimpinan dan civitas akademika STISIP Bina GenerasiPolewali yang telah banyak membantu saya pada proses penelitian ini dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada istri saya tercinta, Ibu Andi Ismawaty yang senantiasa mensupport saya dalam penyususan hasilpenelitian ini hingga layak dibaca oleh masyarakat.

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1909/1752

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Portal E-Journal System PNUP (Politeknik Negeri Ujung Pandang)