Pada dasarnya pemekaran daerah dilakukan bukan karena masalah ketidakadilan perlakuan terhadap etnik, melainkan karena kepentingan politik. Proyeksi kesejahteraan nomor satu diatas kertas, namun orientasi kekuasaan politik yang paling utama. Kepentingan untuk menduduki jabatan kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pengisian jabatan-jabatan penting di daerah hasil pemekaran. Persinggungan etnik dengan kekuasaan terlihat jelas ketika begitu banyaknya lahir kelompok atau organisasi dengan sentimen keetnikan untuk mendukung pencalonan kepala daerah maupun anggota legislatif. Kelompok ini pun hadir karena kepentingan jangka pendek, merebut kekuasaan. Tidak bisa disangkal, semua berorientasi pada kepentingan terhadap kekuasaan. Kekuasaan sebagamana dirumuskan Max Weber adalah kemampuan mengeliminasi berbagai kebiasaan dan keinginan orang lain dengan berbagai cara, misalnya paksaan, penyiksaan, manipulasi, bujukan dan sebagainya.Penulis menyimpulkan bahwa percepatan kebijakan pendidikan berkarakter di Wilayah Pemekaran untuk konteks Indonesia adalah keniscayaan. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik.Rekomendasi yang tepat dalam tulisan sederhana ini, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konsisten memperhatikan masifnya perumusan kebijakan pendidikan karakter yang bisa menjadi unsur penting dalam mengurai berbagai macam intrik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa
