Hubungan Kapasitas Aparatur dengan Pewujudan Good Governance

Abstract

Setelah terjadinya gerakan reformasi tahun 1998, terjadi pergeseran paradigmayang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Adanya tuntutanpelayanan administrasi publik yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi suatukebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh instansi pemerintahpenyelenggara pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring denganberkembangnya era reformasi dan otonomi daerah dan sejak tumbangnyakekuasaan rezim orde baru. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (goodgovernance) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Paradigmatata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubunganantara institusi negara, pasar dan masyarakat. Menjadikan aparatur yangprofesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensitersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yangpenting dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di pemerintahdaerah pada saat ini