This study aims to explain the process of distributing Raskin to low income communities in the village of Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar District. The study used a descriptive qualitative approach with the Raskin program as an analysis unit. Data sources consist of primary data obtained through observation, interviews and documentation and secondary data obtained through intermediary media in the form of books, notes, or archives related to problems in research. The results showed that the Raskin distribution process was carried out through regional administration channels. in Takalar Regency, through the South Sulawesi Provincial Government, Takalar District Government, North Polongbangkeng Sub-District, then the Parangbaddo Village / Sub-district until finally it can be channeled directly to the community

Asdar, Asdar

Jam'ah, Andi

Pratiwi, Pratiwi

English

Electronic Journal Muhammadiyah University of Makassar

 13 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  ANALISIS KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP KETAHANAN  PANGAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS DESA PARANGBADDO KECAMATAN  POLONGBANGKENG UTARA)  ANDI JAM’AN1 ASDAR2 PRATIWI3 Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (jaman@unismuh.ac.id)   ABSTRACT This study aims to explain the process of distributing Raskin to low income communities in the village of Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar District. The study used a descriptive qualitative approach with the Raskin program as an analysis unit. Data sources consist of primary data obtained through observation, interviews and documentation and secondary data obtained through intermediary media in the form of books, notes, or archives related to problems in research. The results showed that the Raskin distribution process was carried out through regional administration channels. in Takalar Regency, through the South Sulawesi Provincial Government, Takalar District Government, North Polongbangkeng Sub-District, then the Parangbaddo Village / Sub-district until finally it can be channeled directly to the community.  Keywords: Raskin Policy and Household Food Security.  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendistribusian Raskin untuk masyarakat berpendapatan rendah di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan program Raskin sebagai unit analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendistribusian Raskin dilakukan melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitumelalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat.   Kata Kunci : Kebijakan Raskin dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga.      14 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin. Dalam undang-undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sering kali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi sangat mempengaruhi proses pembangunan.  Kemiskinan menunjukkan dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah karena berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang termasuk di dalamnya (inklusif), terus dilakukan oleh pemerintah antara jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, konsep kebijakan pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan ke berbagai instrument program dan proyek. pada pengentasan kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun.  Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial langsung yang berbasis keluarga dan masih banyak lagi. Wanggai (2012:21) menuliskan bahwa intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, dikelola ke dalam tiga kluster besar: 1. Kluster l (satu), yaitu bantuan sosial berbasis keluarga. Dalam hal ini ada bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) serta langkah-langkah subsidi dan bantuan sosial lainnya yang langsung menyentuh rakyat kebanyakan secara langsung.  15 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  2. Kluster ll (dua), yang memuat intervensi pemderdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 3. Kluster lll (tiga), yaitu program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan komponen program lainnya. Sebagai realisasi pengurangan kemiskinan, program-program diatas telah dan terus dilakukan oleh pemerintah, meski demikian kemiskinan masih saja tetap menjadi penghambat dalam pembangunan. Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat adalah pemberian Beras untuk keluarga miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai uapaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Program Raskin adalah program rasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat Sampai Dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kementrian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Raskin. Masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun denganharga tebus Rp 1.600,00/Kg.9 Namun, dalam prakteknya  16 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  program Raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang dibagikan secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat. Mekanisme pembagian Raskin di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Parangbaddo lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Parangbaddo tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu rata-rata menyusut menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600/Kg di titik distribusi dan rata-rata Rp 2.000/Kg di titik bagi. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dengan kebijakan bagi rata sehingga Raskin juga dinikmati oleh masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang. Kebijakan pendistribusian Raskin secara bagi rata di Desa Parangbaddo tersebut nampaknya telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi dimungkinkan adanya kecemburuansosial oleh warga yang tidak menerima Raskin dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Raskin secara merata. Masalahnya adalah bahwa praktek pendistribusian Raskin dengan sistem bagi rata di Desa Parangbaddo tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya. Perdebatan yang muncul tentang persoalan implementasi kebijakan publik mengarah pada dua pendekatan, yaitu pendekatan command and control dan pendekatan economic incentive (market). Pendekatan command and control menyertakan mekanisme yang nampak  17 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  koersif untuk menyelaraskan pelaksanaan dengan kebijakan acuan. Sedangkan pendekatan economic incentive menggunakan sarana perpajakan, sudsidi, atau finalti agar pelaksanaan sesuai dengan kebijakan acuan. (Rahmat Alyakin Dachi, 2017:147). Keberhasilan implementasi suatu program adalah hal yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.  Keberhasilan implementasi program itu sendiri merupakan cermin bahwa kebijakan program yang ada itu telah mencapai tujuan, atau dengan kata lain bahwa suatu kebijakan yang telah diberlakukan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi (suatu tindakan) untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang nyata. Titik distribusi adalah tempat di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat. Pelaksana distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang dibantu oleh warga masyarkat setempat dan ditunjukkan oleh kepala Desa/Lurah. Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera.  Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, (termasuk kepala Dusun/Lingkungan, RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluaraga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format Model DPM-1) dan ditanda tangani kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat. 1. Ketahanan Pangan Pasal 1 ayat 17 undang-undang pangan (UU No. 7/1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata, dan terjangkau. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Hal itu diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.  18 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  2. Rumah Tangga Rumah tangga menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan. Pengertian rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga.  METODE PENELITIAN Jenis  penelitian adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif yakni bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta mengenai fenomena atau kenyataan sosial yang ditemui dimasyarakat, lalu melakukan analisa dan penafsiran hubungan fakta-fakta dengan isi dan konteks kebijakan dari data sekunder dan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasidi Desa Parangbaddo, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat di tandai apabila tidak di perolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam aktivitas analisis data meliputi yaitu data reduksi (data reduction), data penyajian (data display) sertadata penarikan kesimpulan dan verifikasi (data conclusions:drawing/verifying). Pengumpulan data juga dilakukan secara terus menerus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian bahwa titik distribusian adalah tempat yang dapat dijangkau keluarga sasaran penerima manfaat. Pelaksana distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahanyang dibantu oleh warga masyarkat setempatdan ditunjukkan oleh kepala Desa/Kelurahan.Penentuan keluarga sasaran penerima manfaat adalah berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pagu Raskin dan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Kelurahan menggunakan data dasar keluarga prasejahtera  19 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  dan keluarga sejahtera. Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, (termasuk kepala Dusun/Lingkungan,RW, RT), anggota Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin. Keluaraga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang dilampiri daftar keluarga sasaran penerima manfaat (format Model DPM-1) dan ditandatangani kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat setempat. Proses pendistribusian Raskin adalah adanya alur secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Kabupaten Takalar yaitumelalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kemudian Desa/Kelurahan Parangbaddo hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyaraka PENUTUP SIMPULAN Implementasi program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Desa/Kelurahan Parangbaddo yaitu mengenai tepat jumlah tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Raskin (PEDUM RASKIN) 2016 yang 15 kg/bulan/KK. Sedangkan jumlah yang di salurkan di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara hanya 14 liter atau 7 kg/bulan/KK. SARAN Pemerintah harus lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) terutama di tingkat Desa agar Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan program sehingga mematuhi ketentuan sesuai dengan Pedoman Umum Raskin (PEDUM RASKIN) 2016 pada umumnya.           20 Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Volume 13 No 2 Tahun 2017 ISSN 1858-2192 (Cetak)      https://journal.unismuh.ac.id/index.php/balance  DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik Kabupaten Takalar 2017. Dachi, R.A. 2017. proses dan analisis kebijakan kesehatan, Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama). DEPDAGRI. 2005. menuju kesejahteraan, Bogor Barat: Center For International Forestry Research. Kemenkokesra. 2014. Pedoman Umum Raskin, (Online), Jakarta: Kemenkokesra, diakses 2 Februari 2018. Marshal Samsul. 2013. efektifitas penyaluran program bantuan beras miskin (Raskin) (studi di Kecamatan Metro Pusat), usulan penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Stisipol) Dharma Wacana Metro. Nugroho, Riant. 2006. kebijakan publik negara berkembang, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pedoman Umum Raskin 2016 (PEDUM RASKIN), Jakarta Rahmin Rahim. 2014. kebijakan pemerintah dan penanganan kemiskinan (studi tentang implementasi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tahun 2014), skripsi, Fakultas ushuluddin filsafat dan politik universitas UIN alauddin makassar. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Winarno, Budi. 2012. kebijakan publik, Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service. Winria Pitapurwati. 2014. pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan.Indonesia, diakses 02 Februari 2018  https://intiliputan.com/2018/01/19/bupati-takalar-lepas-21ton-rastra-untuk-kecamatan-polut-dan-sanrobone/, diakses 02 Februari 2018  www.jurnalsocialsecurity.com>sosial, diakses 03 Februari 2018.     

ANALISIS KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP KETAHANAN  PANGAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS DESA PARANGBADDO KECAMATAN  POLONGBANGKENG UTARA)

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/download/1902/pdf

ANALISIS KEBIJAKAN RASKIN TERHADAP KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TAKALAR (STUDI KASUS DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Electronic Journal Muhammadiyah University of Makassar