This researh aims to provide empirical evidence that the accessibility of regional financial statement is a moderating variable that can strengthen the influence of the presentation of regional financial statements and the regional financial accounting system on transparency and accountability in regional financial management. This study uses quantitative methods with primary data. Distribution of questionnaires using sub-division of finance employees of Balikpapan City Regional Device Organization. The results of this study indicate that the accessibility variables of regional financial statements are not able to be a moderating variable. So hypothesis that the presentation of regional financial statements and the Regional Financial Accounting System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management with the accessibility of regional financial statements as moderating variables is rejected

Saripujiana, Dian

Suriana, Ida

Portal E-Jurnal Poltekba (Politeknik Negeri Balikpapan)

SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018  ISBN: 978-602-51450-1-8  355  P-71 PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION AND REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS ON TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT WITH ACCESSIBILITY OF REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS AS MODERATING VARIABLE Dian Saripujiana1*, Ida Suriana2 1STIE MADANI, Jl. Kapt. P. Tendean, No. 60 Gunung Pasir Balikpapan 2Politeknik Negeri Balikpapan, Jl. Soekarno Hatta, KM 08 Balikpapan  *E-mail: diansaripujiana@gmail.com  Diterima 01-10-2018 Diperbaiki 01-11-2018 Disetujui 25-11-2018   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empris bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Penyebaran kuisioner menggunakan responden pegawai sub. Bagian Keuangan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak mampu menjadi variabel pemoderasi. Sehingga hipotesis penyajian laporan keuangan daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi ditolak.  Kata kunci: Aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas.  ABSTRACT This researh aims to provide empirical evidence that the accessibility of regional financial statement is a moderating variable that can strengthen the influence of the presentation of regional financial statements and the regional financial accounting system on transparency and accountability in regional financial management. This study uses quantitative methods with primary data. Distribution of questionnaires using sub-division of finance employees of Balikpapan City Regional Device Organization. The results of this study indicate that the accessibility variables of regional financial statements are not able to be a moderating variable. So hypothesis that the presentation of regional financial statements and the Regional Financial Accounting System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management with the accessibility of regional financial statements as moderating variables is rejected.  Keywords: Accessibility, Transparency and Accountability    SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018  ISBN: 978-602-51450-1-8  356  PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan dapat mewujudkan good governance dengan baik agar dapat megikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian.Salah satu upaya untuk meningkatkan good governance adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo [7:20] mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepda pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya transparansi maka informasi laporan keuangan harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dan bisa melakukan analisis yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja. Sedangkan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi, maka laporan keuangan daerah tersebut bisa menunjukkan informasi yang bukan sebenarnya. Permasalahan lain yang timbul adalah aksesibilitas dari laporan keuangan daerah yang tidak berjalan dengan maksimal. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas yang kurang memadai dapat menurunkan tingkat tranparansi pada pengelolaan keuangan daerah setempat. Seharusnya pemerintah daerah mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin kuat jika pengguna laporan keuangan diberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan oleh perangkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota Balikpapan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas yang wajib menyajikan laporan keuangan pada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban setempat. OPD adalah istilah baru yang diterapkan mulai tahun 2017 sebagai pengganti istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan adanya perubahan tersebut, beberapa instansi mengalami peleburan dan terdapat instansi baru. Sehingga, peneliti memilih objek penelitian pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari 3 Sekretariat, 18 Dinas, 10 Badan atau Kantor, serta 6 Kecamatan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mempermudah aksesibilitas untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.Namun, dalam penelitian ini juga memiliki batasan, agar pokok permasalahan dalam penelitian ini memiliki arah yang jelas. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner dan tidak melakukan wawancara, sehingga tidak terlibat secara langsung pada aktivitas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan. Magdalena dan Kurniawati [6], Sagala [10], Aliyah dan Nahar [1], Hehanusa [5] menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah maka semakin baik dan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis pertama adalah H1a : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan memperoleh SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018  ISBN: 978-602-51450-1-8  357  informasi tentang laporan keuangan akan memperlihatkan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tersebut semakin bagus dan dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut H1b : Penyajian laporan keuangan daerah semakin meningkat pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi. Magdalena dan Kurniawati [6], Handri [4] dalam penelitian merekamenjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data hingga pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semakin sesuai sistem akuntansi keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka semakin bagus. Sehingga sistem akuntansi keuangan daerah yang bagus akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesisnya adalah H2a : sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dapat menunjukkan semakin sesuai sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan oleh OPD dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) maka juga akan menunjukkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesisnya adalah H2b : sistem akuntansi keuangan daerah semakin meningkat pengaruhnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi.  METODOLOGI Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Responden yang diberikan kuisioner adalah pegawai sub. bagian keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kota balikpapan.Kuesioner menggunakan skala likert yang merujuk kepada hanim (2009) dalam Sagala [15] dengan sedikit dimodifikasi dan digunakan juga oleh Fauziah [2], nurmuthmainnah (2015), dan erlina et.all (2012) dalam saputra [16] yang sebelumnya telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Alat yang digunkan untuk menguji data penelitian ini menggunkanan SPPS 23 dan langkah-langkahnya mengikuti aturan yang dijelaskan oleh Ghozali [3]. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel pemoderasi pada penelitian ini menggunakan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: TDAPKD = a + b1PLKD + b2SAKD + b3ALKD + b4PLKD*ALKD + b5SAKD*ALKD + e  HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini melalui uji validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke uji hipotesis. Pada uji validitas, instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 8 pertanyaan; penyajian laporan keuangan daerah yang terdiri dari 9 pertanyaan; sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari 7 pertanyaan; dan aksesibilitas laporan keuangan daerah yang terdiri dari 3 pertanyaan; semuanya dinyatakan valid karena koefisien korelasinya di atas 0,2017. Sedangkan hasil pengujian  reliabilitas, semua instrumen memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yang artinya reliabel.  Berdasarkan output SPSS, dengan menggunakan One-Sample Kolgomorov-Smirnov Test, nilai sig. lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel penyajian laporan keuangan daerah, variabel sistem akuntansi keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berdistribusi normal. Pada uji Multikolinearitas, hasil menunjukkan Tolerane diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 yang artinya tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. Pada uji heteroskedastisitas, dengan mengunakan uji glejser didapat hasil dengan nilai sig. lebih dari 0,05 yang artinya model regresi tidak memengaruhi heterokedastisitas. Pada uji autokorelasi menggunakan run test didapat SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018  ISBN: 978-602-51450-1-8  358  hasil dengan nilai sig. 0,758 yang lebih dari 0,05 yang artinya terbebas dari autokorelasi.  Berdasarkan output SPSS, hasil uji F menunjukkan sig. lebih dari 0,05 dan untuk uji koefisiensi determinasi menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,292 yang artinya 29,2% variasi variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel penyajian laporan keuangan daerah, variabel sistem akuntansi keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sedangkan sisanya 70,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.  Tabel 1. Hasil Uji t No. t Sig. PLKD 0,934 0.353 SAKD 2,399 0,019 ALKD 2,589 0,011 AbsPLKD*ALKD 1,242 0,217 AbsSAKD*ALKD -1,412 0,161  Berdasarkan tabel 1. Hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel PLKD (penyajian laporan keuangan daerah) tidak berpengaruh terhadap TDAPKD (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah). Variabel SAKD (sistem akuntansi keuangan daerah) berpengaruh positif terhadap TDAPKD (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah). Sedangkan variabel ALKD (aksesibilitas laporan keuangan daerah) ketika sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap TDAPKD (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah).  Namun hasil lain menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak mampu menjadi variabel pemoderasi baik untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah maupun variabel sistem akuntansi keuangan daerah karena memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05. Serta p-value juga menunjukkan nilai bahwa ketika model dimasukkan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi nilainya menjauhi nol atau nilainya semakin lebih besar jika dibandingkan nilai sebelumnya tanpa ada variabel pemoderasi.  KESIMPULAN Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota Balikpapan.   SARAN Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden pada daerah yang lain agar mampu membuktikan pengaruh pada penelitian ini. Peneltian selanjutnya juga dapat melakukan pengujian ulang pada objek yang sama namun dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  UCAPAN TERIMA KASIH Peneliti mengucapkan terimakasih kepada panitia SNITT POLTEKBA dan tim reviewer yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti proses pelaksanaan SNITT. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada institusi serta teman-teman dosen dan mahasiswa yang telah membantu penelitian ini.  DAFTAR PUSTAKA  [1] Aliyah, Siti dan Aida Nahar “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Jepara” Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No.2/Mei (2012): 97-189 [2] Fauziah, Nurul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan” Skripsi STIE MADANI Balikpapan (2017) [3] Ghozali, Imam “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23”Badan Penerbit Universitas DiponegoroSemarang (2013) [4] Handri, Dandes R., Noiva R. “Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Penelitian pada SKPD di Pemerintahan Kota Padang).”Jurnal Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta2015 [5] Hehanusa, Salomi J. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kota SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan 2018  ISBN: 978-602-51450-1-8  359  Ambon” 2nd Conference in Business, Accounting, and Management Vol.2 No.1 may Semarang (2015) [6] Magdalena, Maria dan H.Kurniawati. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan  Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas   Pengelolaan  Keuangan Daerah” Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.Universitas Jember (2016) [7] Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”Penerbit ANDI Yogyakarta (2009) [8] Nurrizkiana, Baiq; Lilik Handayani; dan Erna Widiastuty “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap kepercayaan Public-Stakeholders” Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.18 No.1 Januari (2017): 28-47 [9] Rahma, Nuria “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” JOM Fekon Vol/4 No.2 Oktober Pekanbaru (2017). [10] Sagala, Marjuki “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi dan Akuntabilitas   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   Studi   Empiris   Di Kabupaten Samosir).Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara (2011) [11] Saputra, Iskandar “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan” Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Maritim Raja Ali Haji (2014)                                         

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/prosiding/article/download/618/424

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Portal E-Jurnal Poltekba (Politeknik Negeri Balikpapan)