li Hasjmy viewed that Pancasila’s tenets are inherent and in accordance with a state foundation that are required by Islam. However, regarding state’s constitution he consistently argued that Qur’an is the only one that serves the basic foundation orconstitution of state. Means that Qur’an must be the main guide for all Muslims whether it is for their personal life or for communal life within a state. It could be said that he does not tolerate the separation between religion and state. All state’s regulation and constitution have to be referred to Qur’an and Prophet’s Tradition, although a state does not proclaim itself as an Islamic State. Here, the main key relies on the implementation ofQur’an’s tenets and Prophet’s Tradition. when both principles are implemented, a state will be automatically called as an Islamic State

A. Manan, Nuraini

Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri)

SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April  2010 - 141    SEKILAS TENTANG KONSEPSI KENEGARAAN  DALAM PANDANGAN ALI HASJMY  _________ _________   Nuraini  A.  Manan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta   ABSTRACT  Ali Hasjmy viewed that Pancasila’s tenets are inherent and in accordance with a state foundation that are required by Islam. However, regarding state’s constitution he consistently argued that Qur’an is the only one  that serves the basic foundation or constitution of state. Means that Qur’an must be the main guide for all Muslims whether it is for their personal life or for communal life within a state. It could be said  that  he does not tolerate the separation between religion and state. All state’s regulation and constitution have to be referred to Qur’an and Prophet’s Tradition, although a state does not proclaim itself as an Islamic State. Here, the main key relies on the implementation of Qur’an’s tenets and Prophet’s Tradition.  when both principles are implemented, a state will be automatically called as an Islamic State.   Kata Kunci: Ali Hasjmy, Konsep Negara, Aceh A. Pendahuluan  Dalam tuangan pikiran A. Hasjmy tentang kenegaraan ditemukan dua sisi pandangan dimana yang satu cenderung mendukung bentuk-bentuk masyarakat politik, seperti eksisnya sistem politik Islam, kemasyarakatan budaya Islam dan eksperimentasi sistem ketatanegaraan Islam sementara aspek lainnya dalam menggunakan terminologi politik terhadap ideologi Islam dalam konteks suatu negara beliau tidak begitu Nuraini A. Manan  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010     142  interes. Baginya simbol “Negara Islam” bukanlah suatu konsep yang baku.  Menurut A. Hasjmy ajaran Islam yang berupa dasar-dasar negara, sistem musyawarah dan lain sebagainya dapat dipraktekkan di negara manapun tanpa harus mengambil bentuk negara menjadi Negara Islam. 1 Idealnya negara Islam hanya ada pada Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad, tidak dapat dibandingkan dengan negara manapun yang ada. Dia mempunyai karakter tersendiri dalam akar sosio-historis dimana tidak terdapat pada negara lain.  Namun demikian Negara Madinah menjadi acuan dasar dalam mencari substansi hubungan antara agama dan negara. Oleh karena itu, maka A. Hasjmy melihat adanya pertautan yang erat antara agama dan negara. 2 A. Hasjmy ingin memberikan muatan keagamaan dalam kehidupan bernegara. Bagi beliau manusia adalah pemegang amanah Allah untuk mengurus kerajaan bumi sedangkan negara dan kedaulatan adalah milik Allah.3 Kecenderungan beliau dalam menempatkan Tuhan pada otoritas-Nya yang tinggi dengan memberikan landasan substansial “kedaulatan Ilahi” yang diamatkan kepada rakyat. Rakyat seolah-olah tidak memiliki sumber kekuasaan secara mutlak. Jadi, istilah “kedaulatan rakyat” lebih merupakan amanah dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus dipatuhi serta menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar, manusia hanya menjalankan mandat dari yang Maha Kuasa.  Sejauh ini belum ditemukan adanya keinginan sang A. Hasjmy untuk mewujudkan negara Islam. Namun demikian beliau dalam membangun pemikirannya dengan tegas menolak konsep Agama dalam paradigma barat yang membatasi wilayah kedaulatan dan kekuasaan Tuhan pada hal-hal yang bersifat                                                  1 A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 11. 2 A. Hasjmy, Proses Kelahiran Negara Islam, dalam Sinar Darussalam (Nomor 5 Tahun ke-1, 1968), hal. 19. 3 A. Hasjmy, Dimana Letaknya…, hal. 51. Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 2, Januari 2010 - 143   pribadi hamba-Nya, seperti pada masalah ibadah ritual saja. Karena yang demikian menghilangkan signifikansi agama, menempatkan agama pada posisi yang marginal. Implikasinya Islam akan direduksi sampai hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan rohani saja.4 Pemikiran A. Hasjmy ini cukup menarik untuk dikaji dalam cakrawala pemikiran politik kenegaraan Islam. Kurang lebihnya akan dibahas dalam penulisan ini.  B. Pemikiran Ali Hasjmy tentang Konsep Kenegaraan Kisah-kisah heroisme yang dihembuskan dan diterpa sejak masih kecil di samping juga hikayat perang sabi yang konon beliau dapat menghafalnya telah membuat beliau untuk mencintai buku-buku roman, buku-buku sejarah dan kebudayaan Aceh maupun kebudayaan Islam. Dimana nantinya menjadi postulasi pemikirannya tentang kenegaraan dalam Islam.  Hal inilah yang melatar belakangi beliau memilih jurusan Tsaqafah Islamiyah (kebudayaan Islam) di Jami’ah Islamiyah Sumatra Barat. Hampir dalam setiap kegiatan dan dalam melaku-kan pendekatan dakwahnya memperjuangkan Islam dan memaju-kan umat dan bangsanya lewat “pendekatan kebudayaan Islam”. Menurut A. Hasjmy membahas kebudayaan Islam juga membahas pemikiran Islam. 5 Dalam membangun pemikiran-nya yang berdasarkan kebudayaan Islam A. Hasjmy tidak hanya mengajarkan dan mendakwahnya saja. Lebih dari itu ia mencoba memahami, menganalisa beberapa eksperimentasi kenegaraan di masa lampau dalam sejarah Islam. Islam mengandung unsur transenden dan non transenden seperti politik, ekonomi dan sosial semua ini muncul dari pemikiran kenegaraannya lewat pema-haman terhadap dasar-dasar kebudayaan Islam.  Keyakinannya yang tinggi terhadap Islam, yang dilihat dari pendekatan kebudayaan ternyata mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Hal ini relevan dengan satu teori yang mengatakan bahwa “keyakinan seseorang mempengaruhi perilakunya.6                                                  4 Ibid 5 Ibid 6 Sayed Mudhahar Ahmad, A. Hasjmy: Antara Teungku Chik di Tiro dan Teungku Daud Beureueh, dalam Badruzzaman at.al. (ed), A. Hasjmy, hal. 339. Nuraini A. Manan  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010     144  Menurut A. Hasjmy, politik tidak seharusnya dipisahkan dari agama, kata-kata Islam sendiri sudah mengandung pengertian politik. Karena itu masalah kenegaraan dalam Islam adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Agama bertindak sebagai legitimasi atau paradigma etik dan moral terhadap politik kenegaraan menjadi modal utama A. Hasjmy untuk melihat setiap per-kembangan yang terjadi dalam masyarakat.  Keyakinannya yang tinggi terhadap Islam melebihi ketinggian ideologi membuat A. Hasjmy tidak ingin men-degradasi agama sebagai ideologi. Suatu ideologi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Islamlah yang seharusnya menjadi sumber ideologi, dan bukan menyetarakan agama dengan ideologi. Disini jelas terlihat ada perbedaan pandangan antara beliau dengan M. Natsir dimana pada awal kemerdekaan menginginkan Islam menjadi ideologi negara dalam bentuk yang formal.  Namun sebaliknya beliau mendukung langkah-langkah Soekarno dan sempat mempengaruhi pikiran beliau terutama pada tatanan konsep kenegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, akan tetapi tidak sesekuler pikiran Soekarno yang dipengaruhi konsep sekularisme Kemal At-Taturk.  Dalam artikulasi politik dan pandangan kenegaraan A. Hasjmy yang agak moderat, melahirkan jiwa nasionalisme yang kental juga menempatkan Pancasila sebagai bagian ideologi umat Islam. A. Hasjmy melihat sila-sila dalam Pancasila inheren dengan dasar-dasar negara yang dikehendaki Islam. Sementara konstitusi negara tetap komitmen dengan pendiriannya yang bahwa al-Qur’an sebagai satu-satunya Undang-undang Dasar Negara. Dengan pengertian al-Qur’an haruslah menjadi pedoman dasar bagi kaum muslimin baik dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan masyarakat  dalam bernegara.7 Disini terlihat bahwa beliau tidak mentolerir adanya pemisahan antara agama dan negara. Aturan dan undang-undang apapun yang ada dalam negara semestinya kembali kepada al-Qur’an dan Sunah Nabi, meskipun negara tersebut tidak menyatakan ideologinya Islam. Kuncinya hanya terletak pada                                                  7 A. Hasjmy, Dimana Letaknya …, hal. 52. Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 2, Januari 2010 - 145   pelaksanaan prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan al-Sunnah maka otomatis negara tersebut adalah negara Islam namanya.  Ketika Daud Beureueh dan para pengikutnya ingin mendirikan negara Islam, A. Hasjmy justru mengambil sikap netral dan memprakarsai untuk diadakan musyawarah pihak pemerintah dan Daud Beureueh. Akhirnya peristiwa itu dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa kehilangan muka kedua belah pihak.  Sikap A. Hasjmy yang tidak berpihak kepada gurunya Daud Bereueh memberi pengertian yang cenderung menafsirkan doktrin politik Islam secara “elastis”, bukan “fundamentalisme” politik Islam. Di lain pihak sikap ini tidak terlepas dari pengaruh pendidikannya sewaktu belajar di Sumatra Barat yang cukup banyak mencetak kader-kader pembaharu.  Bagi A. Hasjmy negara perlu bahkan wajib adanya menurut Islam, yang didasarkannya pada tiga alasan yaitu dalil aqli, dalil naqli dan dalil tarikhi.8 Pertama, dari dalil aqli menurut A. Hasjmy bahwa manusia menurut tabi’atnya adalah makhluk yang cenderung untuk hidup bermasyarakat dan bergaul terhadap sesamanya untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, dalil naqli atau dalil syar’i yang keterangannya diambil dari al-Qur’an dan Hadits Nabi. Menurut A. Hasjmy al-Qur’an surat An-Nur 55, memberi keterangan bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada orang-orang mu’min yang berbakti dan beramal saleh untuk menjadikan sebagai pemimpin dunia (khalifah) yang ditugaskan untuk mengganti dari kehidupan yang kacau balau kepada suatu pencerahan kehidupan yang damai dan bahagia.9 Ketiga, dalil tarikhi berdasarkan fakta sejarah masa lampau. A. Hasjmy melihat dalil ini dari pendekatan Negara dari perspektif kesejahteraan dimana al-Qur’an menjadi sumber                                                  8 Ibid  9 T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 27-28. Nuraini A. Manan  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010     146  informasi. A. Hasjmy mengambil representasi dari kisah-kisah Nabi dari masa lampau.10 Dari alasan dan pemikiran A. Hasjmy yang mewajibkan mendirikan negara adalah patut dihargai karena sudah menjadi pendapat yang universal bahwa antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan,11 menurut A. Hasjmy tauhid dan ukhuwah Islamiyah yang menjadi dasar negara Islam telah menjadikan agama dan negara satu kesatuan negara yang baru tidak terpisahkan. 12 Selanjutnya A. Hasjmy menghendaki terjadinya hubungan yang simbiotik antara agama dan negara tanpa ada batasan yang harus ditentukan. Hal yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits itu dapat ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk rumusan kenegaraan yang dipandang akan memenuhi hajat kebutuhan umat Islam di satu negara, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial maupun dalam urusan pemerintahan dan tata usaha negara yang semuanya ini ditetapkan sebagai suatu keharusan utama yang harus ditaati tanpa ada pilihan menerima atau menolak. Sangat ironis kalau bila Islam hanya dinamakan suatu agama saja atau politik saja.13 C. Kesimpulan Ada empat poin ketegasan yang dapat diambil dari kilasan pemikiran Ali Hasjmy dalam pembahasan penulisan ini yaitu: Pertama, tiap yang berhubungan dengan aqidah dan ibadah adalah agama, dan dapat disebut politik Islam dalam memperbaiki aqidah dan ibadah.  Kedua, tiap yang bersangkutan dengan moral dan pendidikan adalah agama, dan dapat disebut politik Islam dalam bidang pendidikan dan moral.                                                   10 A. Hasjmy, Dimana Letaknya…, hal. 21-22. 11 A. Hasjmy, Kelahiran Negara Baru Islam, dalam Sinar Darussalam (Nomor 5 Tahun 1963), hal. 20. 12A. Hasjmy, Diaman Letaknya …, hal. 53. 13 Ibid  Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 2, Januari 2010 - 147   Ketiga, tiap yang bertalian dengan mu’amalah adalah agama dan dapat disebut politik Islam dalam ekonomi dan sosial. Keempat, tiap yang bersangkutan dengan pemerintah dan pentadbiran kesejahteraan kaum muslimin adalah agama, dan dapat disebut politik Islam dalam bidang pemerintahan dan tata usaha negara.14 Yang menarik dalam pemikiran A. Hasjmy adalah persamaan hak di hadapan undang-undang sesuai prinsip dasar keadilan yang terdapat dalam Islam untuk dijalankan apabila menjalankan tampuk pemerintahan di tengah-tengah manusia. Implikasi persamaan ini adalah pemberian hak dan kewajiban politik yang sebesar-besarnya pada kaum wanita atas diskriminasi politik. Sebagaimana diungkapkannya bahwa mencopot kedudukan wanita dalam hak-hak politiknya bertentangan dengan ajaran Islam, karena pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sosial kecuali dalam pertimbangan fisik dan biologis, ini baru selintas satu sisi pemikiran A. Hasjmy dalam mengimplemen-tasikan prinsip keadilan dalam pandangannya dari aspek sorotan kesamaan hak yang penulis kutip “kekayaan khazanah pemikirannya” dalam membangun pemikiran kenegaraannya melalui proses budaya manusia itu sendiri. Menurutnya Islam dan negara dapat dikatakan sebagai satu paket dari wahyu yang harus dijelaskan secara integral tanpa harus dihadapkan sebagai dua kutub yang berlainan dan berlawanan. Namun demikian A. Hasjmy masih tergolong ke dalam tokoh pemikir “tradisionalis” karena pemikirannya yang banyak mewarisi tokoh pemikir kenegaraan klasik dan pertengahan. Akan tetapi dari segi artikulasi politiknya beliau tergolong moderat karena sikapnya yang dapat menerima negara bangsa tanpa harus menyebut negara Islam.  Munculnya gerakan moral dari organisasi kemasyarakatan di beberapa negara suatu indikasi adanya sistem kekuasaan yang lepas kontrol dari ajaran-ajaran moral agama. Prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan hak-hak asasi manusia sering menjadi tema pokok dalam gerakan tersebut karena itu sekularisme dalam kehidupan kenegaraan tidak mempunyai tempat sama sekali, demikian Ali Hasjmy.                                                   14 Ibid  Nuraini A. Manan  SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010     148  DAFTAR KEPUSTAKAAN   A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1984. -----, Proses Kelahiran Negara Islam, dalam Sinar Darussalam, Nomor 5 Tahun ke-1, 1968. -----, Kelahiran Negara Baru Islam, dalam Sinar Darussalam (Nomor 5 Tahun 1963).  Sayed Mudhahar Ahmad, A. Hasjmy: Antara Teungku Chik di Tiro dan Teungku Daud Beureueh, dalam Badruzzaman at.al. (ed), A. Hasjmy, hal. 339.   T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.   

Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan dalam Pandangan Ali Hasjmy

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/download/3783/2539

Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan dalam Pandangan Ali Hasjmy

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri)