1. Kebutuhan akan data lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang cepat,tepat, akurat dan akuntabel baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai bahan perencanaan program, pengambilan kebijakan, dan pembinaan
2.Banyak aparat Dinas Pendidikan di daerah karena seringnya perombakan struktur organisasi, pergantian staf dan pejabat, kebingungan dalam memperoleh informasi mengenai LKP karena tidak memiliki dokumen acuan yang tepat dan akurat.
3.Dilapangan sering ditemukan munculnya LKP yang tidak jelas statusnya sehingga mengakibatkan data LKP selalu berubahubah (banyaknya masyarakat yang mendirikan LKP tanpa memiliki izin operasional dan tidak jelas program yang diselenggarakan, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikannya, kurikulumnya, dan fasilitas belajar yang dimiliki, sehingga merugikan masyarakat)
4.Berkaitan dengan blockgrant, ditemukan ada proposal pengajuan blockgrant tersebut tetapi tidak jelas LKP nya
5. Menghindari adanya penyalahgunaan data kelembagaan kursus dan pelatihan
