Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang luas, menjadikannya sebagai pemilik sumber daya laut yang melimpah. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah tersebut, terutama ikan, meningkatkan potensi terjadinya praktek illegal fishing. Illegal fishing tampaknya menjadi praktek yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut. Pada era Pemerintahan Joko Widodo, dikeluarkan kebijakan mengenai kelautan dalam Perpres No. 16 Tahun 201
