Desa Kuripan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sekitar 2.700 jiwa. Sebagian besar mereka sebagai petani, buruh tani, dan pembantu rumah tangga. Sarana ekonomi dan kelembagaan terkait kegiatan ekonomi menggunakan fasilitas pasar tradisional. Untuk menumbuhkan ekonomi rakyat sejumlah usaha ekonomi mulai ditumbuhkan oleh Pemerintah Desa, diantaranya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga tahun 2017, BUMDes yang telah berdiri belum melakukan kegiatan operasional, karena belum memiliki legalitas badan usaha, seperti belum ada Peraturan Desa dan AD/ART. Tim pengabdian kepada masyarakat UT membantu Pemerintah Desa Kuripan melakukan upaya legalitas BUMDes yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi tentang BUMDes kepada masyakarat Desa Kuripan, kemudian membantu menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes dan menyusun AD/ART BUMDes. Upaya berikutnya adalah membantu terbentuknya Pengurus organisasi BUMDes. Tahun 2018, upaya pemberdayaan BUMDes Desa Kuripan dilanjutkan dengan upaya memperkuat kemampuan SDM dan pengembangan berbagai bidang usaha, seperti usaha jasa ritel dan koperasi

Iswanto, Yun

Tamjuddin,

Universitas Terbuka Repository

ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    419  PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIKI DESA (BUMDes) DESA KURIPAN CISEENG BOGOR  Tamjuddin1,  Yun Iswanto2  1,2Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka   Email: tamjuddin@ecampus.ut.ac.id  ABSTRACT  Kuripan Village is included in the administrative area of Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency with a population of around 2,700. Most of them are farmers, farm laborers and domestic helpers. Economic and institutional facilities related to economic activities use traditional market facilities. To foster the people's economy a number of economic efforts began to be grown by the Village Government, including forming Village Owned Enterprises (BUMDes). Until 2017, BUMDes that have been established have not carried out operational activities, because they do not have the legality of business entities, such as there is no Village Regulation and AD / ART. The UT community service team helped the Village Government of Kuripan carry out the BUMDes legality effort which began with the socialization of BUMDes to the village of Kuripan, then helped to formulate the Village Regulation on BUMDes and compile BUMDes AD / ART. The next effort is to help the formation of BUMDes organization administrators. In the year of 2018, efforts to empower the Village of Kuripan are continued with efforts to strengthen human resource capabilities and the development of various business fields, such as retail services and cooperatives.  Key words: BUMDes,Village Rules on BUMDes, BUMDes Articles of Association, BUMDes Bylaws, BUMDes Organizational Structure  ABSTRAK  Desa Kuripan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sekitar 2.700 jiwa. Sebagian besar mereka sebagai petani, buruh tani, dan pembantu rumah tangga. Sarana ekonomi dan kelembagaan terkait kegiatan ekonomi menggunakan fasilitas pasar tradisional. Untuk menumbuhkan ekonomi rakyat sejumlah usaha ekonomi mulai ditumbuhkan oleh Pemerintah Desa, diantaranya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga tahun 2017, BUMDes yang telah berdiri belum melakukan kegiatan operasional, karena belum memiliki legalitas badan usaha, seperti belum ada Peraturan Desa dan AD/ART. Tim pengabdian kepada masyarakat  UT membantu Pemerintah Desa Kuripan melakukan upaya legalitas  BUMDes yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi tentang BUMDes kepada masyakarat Desa Kuripan, kemudian membantu menyusun Peraturan Desa tentang  BUMDes dan menyusun AD/ART BUMDes. Upaya berikutnya adalah membantu terbentuknya Pengurus organisasi BUMDes. Tahun 2018, upaya pemberdayaan BUMDes Desa Kuripan dilanjutkan dengan upaya memperkuat kemampuan SDM dan pengembangan berbagai bidang usaha, seperti usaha jasa ritel dan koperasi.  Kata Kunci: BUMDes, Peraturan Desa BUMDes, Anggaran Dasar BUMDes, Anggaran Rumah Tangga BUMDes, Struktur Organisasi BUMDes   ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    420  PENDAHULUAN   Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa serta dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor telah lama mendirikan BUMDes. Berdasarkan data pada Kantor Desa Kuripan, pada Tahun 2015 Kepala Desa Kuripan telah mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes tersebut didasakan pada berbagai pertimbangan diantaranya masih rendahnya IPM Desa Kuripan dibandingkan dengan rata-rata IPM desa lain di Kabupaten Bogor. Pada saat ini jumlah penduduk Desa Kuripan sekitar 2.700 jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, tukang, atau pembantu rumah tangga (PRT). Sarana ekonomi dan kelembagaan terkait kegiatan ekonomi menggunakan fasilitas pasar tradisional, seperti Pasar Parigi, Pasar Parung, dan Pasar Rumpin.  Untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, sejumlah usaha ekonomi mulai ditumbuhkan oleh Pemerintah Desa Kuripan. Diantara usaha yang dilakukan adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Tahun 2015. Upaya pendirian BUMDes tersebut sayangnya belum diikuti dengan upaya memberikan landasan hukum bagi kelembagaan BUMDes juga belum ada upaya pembentukan kepengurusan BUMDes. Kekosongan payung hukum dan kepengurusan BUMDes tersebut berlangsung hingga Tahun 2017. Dengan tidak adanya kelengkapan hukum dan organisasi tersebut menyebabkan BUMDes Desa Kuripan hingga Tahun 2017 belum dapat melakukan kegiatan operasional bisnis. Makalah ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi Manajemen Fakultas Ekonomi UT di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2017 dengan fokus kegiatan pada upaya pemberdayaan BUMDes yang telah lama berdiri namun belum dapat melakukan kegiatan operasional bisnis. Upaya pemberdayaan tersebut secara garis besar dilakukan melalui beberapa ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    421  tahap sebagai berikut: pertama membantu Pemerintah Desa Kuripan dalam sosialisasi kepada masyarakat Desa Kuripan tentang BUMDes. Kedua, membantu Pemerintah Desa Kuripan dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Desa tentang Berdirinya BUMDes. Ketiga, membantu Pemerintah Desa Kuripan dalam penyusunan dan pembentukan kepengurusan BUMDes. Dan terakhir, membantu Pemerintah Desa Kuripan dalam penyusunan fokus bidang usaha yang menjadi dasar pijakan bagi upaya pengembangan usaha selanjutnya.  KAJIAN TEORI  Desa merupakan salah satu agen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Solekhan (dalam Chintary dan Lestari, 2016) menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, desa memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan perekonomian desa. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang ditempuh melalui pembangunan harus mampu memberdayakan masyarakat desa sehingga masyarakat desa akan lebih mandiri dalam mengolah potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Salah satu strategi mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa dapat ditempuh melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    422  didirikanlah badan usaha miliki desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Ramadana, Ribawanto, dan Suwondo, 2013). Menurut Dewi (2014), BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa BUMDes bertujuan mengoptimalkan pengelolaan asset-aset desa, memajukan perekonomian desa, dan akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui BUMDes diharapkan desa akan lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes), mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa, dan mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Fenomena BUMDes merupakan hal baru bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa. Meskipun secara konsep BUMDes dapat membantu pemerintah desa dalam memajukan desa, dalam praktenya masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh perangkat desa dalam mengimplementasikan BUMDes tersebut. Beberapa kendala tersebut, pertama (Dewi, 2014), belum adanya dasar hukum yang memayungi keberadaan BUMDes. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Untuk menjalankan PP No. 72 Tahun 2005 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Namun demikian, PP dan Permendagri tersebut belaum dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan proses peningkatan legalitas BUMDes menjadi terhambat (Dewi, 2014). Kedua, adalah permasalahan yang menyangkut legalitas bentuk badan hukum BUMDes. Menurut Dewi (2014), dalam kenyataan sering terjadi bahwa BUMDes tidak menggunakan bentuk badan hukum, tetapi hanya sebatas badan usaha.  ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    423    METODE PELAKSANAAN   Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa lembaga BUMDes merupakan fenomena baru di masyarakat pedesaan, demikian pula masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng belum banyak mengetahui tentang BUMDes. Meskipun secara formal pada Tahun 2015 Kepala  Desa Kuripan telah mendirikan BUMDes, akan tetapi dalam kenyataannya BUMDes tersebut belum melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Kepala Desa Kuripan berusaha untuk memberdayakan BUMDes tersebut untuk menggerakkan perekonomian Desa Kuripan. Dengan melihat kondisi masyarakat desa yang belum banyak mengetahui tentang BUMDes, maka dalam rangka membantu pemberdayaan BUMDes Desa Kuripan, disusunlah beberapa program dan pendekatan sebagai metode pemberdayaan BUMDes. Beberapa program yang ditawarkan kepada Pemerintah Desa Kuripan meliputi program sosialisasi tentang BUMDes, penyusunan rencangan Peraturan Desa tentang BUMDes, penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, penyusunan kepengurusan BUMDes, dan penyusunan program kerja BUMDes. Sementara itu, untuk memperlancar proses legalitas BUMDes berbagai upaya pendekatan dilakukan, terutama pendekatan ke berbagai elemen masyarakat, pemuka agama, dan pemuka masyarakat.  HASIL DAN PEMBAHASAN  Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, upaya pemberdayaan BUMDes Desa Kuripan dimulai dengan kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi, disamping mengenalkan tentang apa dan bagaimana BUMDes, juga dibahas tentang rencana penyelenggaraan musyawarah desa. Dalam pembahasan tentang musyawarah desa telah disepakati tentang topik pembahasan yang meliputi: 1. Rencana pendirian  BUMDes yang disesuaikan dengan kondisi ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    424  ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kuripan. 2. Bentuk organisasi pengelola BUMDes. 3. Modal usaha BUMDes. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.  Upaya berbagai pendekatan ke berbagai elemen masyarakat, pemuka agama, dan pemuka masyarakat telah memuluskan terselenggaranya musyawarah desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa, selanjutnya digunakan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi telah diputuskan beberapa hal, meliputi: 1. Jenis investasi 2. Ruang lingkup dan jenis usaha yang dibiayai dengan dana desa. 3. Dampak negatif dan positif terhadap keberadaan asset desa, pendapatan asli desa dan kesejaahteraan masyarakat desa. 4. Delegasi desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak investor. 5. Jangka waktu investasi. 6. Hak dan kewajiban pihak ketiga. 7. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerjasama. 8. Penyelesaian perselisihan. Musyawarah Desa tersebut pada akhirnya menghasilkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes Desa Kuripan dengan nama BUMDes Cikahuripan Maju yang akan beroperasi dengan memanfaatkan gedung SDN 1. Sementara gedung SDN 1 dipindahkan ke gedung baru.  Pada tahap selanjutnya,  dilakukan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Atas dasar AD/ART tersebut selanjutnya disusunlah kepengurusan BUMDes. Susunan kepengurusan organisasi BUMDes disusun dengan semangat kegotong royongan. Penasehat organisasi BUMDes dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa (Kades) Kuripan. Sebagai penasehat, Kades berkewajiban untuk memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Disamping itu, Kades juga berwenang memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    425  dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Kades juga dapat meminta penjelasan tentang pelaksanaan operasional yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes. Untuk pertama kali susunan pengurus BUMDes Desa Kuripan adalah sebagai berikut. 1. Penasehat : Kades/ Siti Aswat Narulita 2. Badan Pengawas: Maman, S. 3. Direktur: Abdul Rochman 4. Sekretaris: Upiani 5. Bendahara: Iin 6. Pengembangan Usaha UKM: Ridho Pada awal Tahun 2018, BUMDes Desa Kuripan telah menunjukkan kemajuan usaha yang telah dirintis pada tahun sebelumnya. Beberapa usaha yang telah menunjukkan kemajuannya antara lain: 1. Penyediaan layanan umum bagi kebutuhan masyarakat desa untuk berbagai pembayaran listrik, PBB, BPJS, asuransi kredit kendaraan atau kredit lainnya. 2. Penjualan air minum isi ulang. 3. Toko grosir untuk kebutuhan warung desa. Untuk penyediaan jasa layanan berbagai pembayaran tersebut BUMDes bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia Tbk. Kedepan BUMDes Desa Kuripan terus melakukan perintisan penyediaan system layanan umum untuk kebutuhan warung dan mitra usaha di sekitar Desa Kuripan dengan membentuk grosir Desa Mart.  KESIMPULAN  Makalah ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi Manajemen Fakultas Ekonomi UT di Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Tahun 2017 yang memfokuskan pada upaya pemberdayaan BUMDes yang telah lama berdiri namun belum belum dapat melakukan kegiatan secara operasional untuk bisnis. Upaya pemberdayaan tersebut dimulai, pertama dengan membantu Desa Kuripan dalam menyusun dan menerbitkan Peraturan Desa tentang Berdirinya BUM Desa Kuripan.  Kedua, membantu Desa Kuripan dalam penyusunan dan pembentukan kepengurusan BUMDes melalui musyawarah desa. Dan ketiga, ISBN: 978-602-392-375-5     e-ISBN: 978-602-392-376-2   Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka    426  membentuk dalam penyusunan fokus bidang usaha yang menjadi dasar pijakan bagi upaya pengembangan bisnis selanjutnya, memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi desa, menyikapi perkembanga desa yang merupakan bagian dari lokasi hunian pengembangan perumahan terdapat tujuh PT Properti sebagai Pengembang Perumahan dan peluang baru bagi BUM Desa.  DAFTAR PUSTAKA   Chintary, V. Q. dan Lestari, A. W.  (2016) Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 5, No. 2. p.59-63. Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development. Vol. V, Nomor 1, Februari. p.1-13. Ramadana, C.B., Ribawanto, H., dan Suwondo, (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1, No. 6. p.1068-1076. Simlitabmas Dikti. (2018). Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Edisi XII. Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.    

Pemberdayaan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) Desa Kuripan Ciseeng Bogor

http://repository.ut.ac.id/8054/1/419-426%20Tamjuddin.pdf

Pemberdayaan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes) Desa Kuripan Ciseeng Bogor

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Universitas Terbuka Repository