Hasil penelitian menunjukan bahwa dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima sangat eret dengan politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran pemerintah daerah Bima, hal tersebut merupakan bentuk imbalan pemerintah terhadap pejabat yang telah memilihnya pada pemilukada serentak 2015, proses mutasi itupun bernuansa nepotisme yang mengedepankan asas kedekatan emosional, hal ini menunjukkan masih begitu kacaunya jenjang karir yang ada di sistem birokrasi di Bima, adanya politik balas dendam ini justru membangun ketidaknyamanan tubuh birokrasi di Bima, mutasi yang dilakukan pasca pemilukada serentak 2015 atas dasar kepentingan politik sehingga banyak aturan yang di langgar, mutasi/promosi selesai pemilukada inilah yang menjadi kehancuran birokrasi di pemerintahan Bima
