BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanakahkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan program ini telah dilaksanakan sejak januari 2014. dan tujuan dari BPJS kesehatan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta cara pandangan hukum islam terhadap sebuah pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. manfaat dari artikel ini untuk mengetahui BPJS Kesehatan saat ini masih banyak problem, dapat dilihat juga dari sistem administrasi yang belum rapi, dan saat ini masih terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum islam, selain itu cara pelayanan yang masih kurang baik. maka dari itu, diharapkan kedepannya pemerintah bisa membentuk BPJS Kesehatan yang menganut ajaran islam dan penerapannya agar bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. dalam sebuah operasionalnya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan juga Dewan Syariah Nasional (DSN)

Maulidah, Fai'zah

Indonesian

eprints umsida

  Program Pemerintah BPJS Terhadap Pengelolaan Dana Menurut Prespektif Islam Fai’zah Laila Maulidah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo Email: faizahlaila29@gmail.com  ABSTRAK BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan program ini telah dilaksanakan sejak januari 2014. Dan tujuan dari BPJS kesehatan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta cara pandangan hukum islam terhadap sebuah pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Manfaat dari artikel ini untuk mengetahui BPJS kesehatan saat ini masih banyak problem, dapat diliat juga dari sistem administasi yang belum rapi, dan saat ini masih terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam, selain itu cara pelayanan yang masih kurang baik. Maka dari itu, diiharapkan ke depannya pemerintah bisa membentuk BPJS Kesehatan yang menganut ajaran islam dan penerapannya agar bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam sebuah operasionalnya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan juga Dewan Syariah Nasional (DSN). Kata kunci : BPJS, Jaminan Kesehatan, Hukum Islam.         PENDAHULUAN  Pada tanggal 01 januari 2014 mulai diberlakukan BPJS kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya uji coba BPJS sudah mulai dapat dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan adanya sebuah rencana aksi yang dapat dilakukan pengembangan fasilitas kesehatan dan sebuah tenaga kesehatan dan juga perbaikan pada sebuah sistem rujukan dan infrastruktur. Program ini juga diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan yang merupakan sebuah lembaga yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dapat dijadikan sebagai salah satu  upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat yang kurang mampu dan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.  Pemerintah juga sebagai pengemban amanah rakyat untuk bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Agar rakyat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Agar pemerintah bisa mewujudkan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah juga akan menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya.  Adapun juga berbagai jenis program jaminan sosial yakni meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Dan jaminan sosial yang pertama kali diimplementasikan adalah program jaminan kesehatan.  Meskipun dengan adanya keberadaan program JKN ini banyak diminati oleh peserta, akan tetapi para Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menimbang adanya tiga unsur pelanggaran yang diterapkan dalam sebuah BPJS kesehatan. Yakni yang pertama, gharar (ketidakjelasan) bagi para peserta juga menerima hasil dan bagi penyelenggara juga menerima keuntungan. Yang kedua, mukhatharah (untung-untungan) yang berdampak juga pada unsur maisir (judi). Yang terakhir yakni,riba fadhl (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan). (Muhammad Syafi’i Antonio, 2011)  Di dalam ajaran islam, Negara juga mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk juga dalam urusan kesehatan. Hal ini juga dapat didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Imam/khalifah (kepala negara islam) untuk mengatur seluruh urusan   rakyatnya. Sabda Rasulullah SAW: “pemimpin yang mengaturr urusan manusia (Imam/khalifah)adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalannya).” (HR Bukhari No. 4904 & 6719; Muslim No.1827)  Adapun juga syariat islam adalah sebuah aturan yang bersifat rohani dan jasmani, agamawi, dan duniawi. Dan syariat ini juga berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti. Syariat ini memiliki implikasi atau balasan di dunia  dan akhirat. Syariat islam juga dapat menentukan segala sesuatu yang dianggap halal dan haram dan semua berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, namun yang biasa dijadikan dasar dari semua ketetapan hukum pada umumnya. Allah SWT juga sudah mengharamkan memakan harta orang lain dan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang salah. Sebab, keharamannya semua telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-qur’an dan sunnah.  (Muhammad Syakir Sula, 2004)  Sebagai bentuk transformasi dari pada PT Askes (Persero), BPJS kesehatan merupakan badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.              PEMBAHASAN  BPJS merupakan sebuah badan hukum yang dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebuah program jaminan sosial, untuk menjamin atas hak konstitusional bagi setiap orang atas jaminan sosial yang dapat memungkinkan. Agar bisa mengembangkan dirinya secara utuh dan dapat mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat untuk memberdayakan semua masyarakat yang kurang mampu yang sesuai dengan martabat kemanusian. (Agustianto, 2015) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh BPJS  kesehatan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar Tarif Penyenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Dengan adanya sistem kapitasi BPJS Kesehatan ini akan membayarkan berdasarkan jumlah orang yang sudah terdaftar pada sebuah FKTP tanpa memperhatikan  jumlah kunjungan, pemeriksaan, tindakan, obat dan pelayanan medis lainnya. Sehingga peserta yang sakit maupun tidak sakit, BPJS Kesehatan akan tetap membayarkan biaya kapitasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, pasal 15 menyebutkan bahwa “ peserta yang sudah mendaftarkan dirinya dan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dengan membayar iuran dan kepesertaan bersifat wajib”. Kemudian BPJS memasukkan iuran tersebut agar menjadi aset dana jaminan sosial. Akan tetapi dapat diiketahui, bahwa di dalam sebuah BPJS juga terdapat banyak pemisahan aset, yakni antara lain aset BPJS dan aset dana jaminan sosial dan iuran peserta tersebut juga tergolong aset dana jaminan sosial. Dari kedua aset diatas itu juga diperbolehkan untuk  dapat dikembangkan melalui kegiatan investasi, dengan mendapatkan sebuah kebijakan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dikarenakan tidak adanya RUPS (rapat umum pemegang saham) maka kewenangan dalam sebuah  melakukan pengawasan kegiatan investasi ada pada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Demikian pula halnya pada BPJS Kesehatan, apabila peserta suadah melakukan pembayaran iuran lebih dari tanggal sepuluh maka peserta akan dikenakan denda sebesar dua persen dari iuran. Dan denda keterlambatan tersebut sudah merupakan bentuk pembelajaran untuk peserta agar lebih tertib dalam melakukan pembayaran iuran. Dengan adanya ketetapan pembayaran iuran akan dapat berpengaruh pada kesiapan dana yang sudah tersedia untuk   melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada faskes. Besaran denda akan menjadi dana amanah yang selanjutnya akan dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam rangka kemaslahatan bersama. BPJS Kesehatan adalah sebuah badan hukum yang bersifat nirlaba, yakni badan hukum dengan cara pengelolaan usaha yang lebih mengutamakan penggunaan hasil dan pengembangan dana yang dapat memberikan sebuah  manfaat sebesar besarnya bagi seluruh peserta. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2:    “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjingmu Bitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadan haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelnggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”. Dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah menjelaskan amanatnya maka BPJS Kesehatan bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta BPJS kedalam kegiatan investasi yang sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dalam menjalankan tugasnya sebagai wali amanat tidak pernah terlepas dari ajaran islam yaitu wakalah, sebagaimana Firman Allah Surat AL-Kahfi Ayat 19:  “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertannya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. BPJS tidak menggunakan akad oleh karena itu, pihak peserta dengan BPJS Kesehatan boleh menggunakan akad dalam bentuk apa saja asalkan dapat bisa dipahami maksudnya oleh   masing-masing pihak dan  adanya saling melakukan, yang merupakan syarat utama dalam setiap akad muamalah. (Nashr Farid dan Abdul Aziz, 2005) Dan adapun dari keempat Prinsip Dasar Asuransi Syariah yakni sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2012) a. Saling tanggung jawab  b. Saling bekerja sama atau saling membantu c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain  d. Menghindari unsur maisir, gharar, dan  riba Dalam upaya untuk dapat menghindari terjadinya gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan ini juga dapat diterapkan di dua sisi, yaitu sisi baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Dan tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila derdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. Maisir (perjudian) timbul karena gharar. Peserta mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenakan dalam asuransi sosial. . (An-Nabhani, 2009) Adapun beberapa indikator dan kriteria yang bisa membedakan asuransi sesuai syariah atau tidaknya, yaitu harus dipastikan dengan cara pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur gharar  (ketidak pastian atau spekulasi), maisir (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenalan adanya riba. (Muhammad Iqbal, 2005) Biar lebih jelas mengenai perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional yakni sebagai berikut: (Heri Sudarsono, 2012) 1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya  sejalan dengan syariat Islam. 2. Prinsip asuransi syariah adalah tafakul (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional tabadulli (saling tukar menukar). 3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudarabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.   4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolahnya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabarru’ seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 6. Keuntungan investasi dibagi menjadi  dua antara lain nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Renny oktafia juga menyatakan bahwa, ada tiga pokok pilar dalam ajaran agama islam yang harus dipahami dan harus diterapkan, yang pertama yakni aqidah, aqidah sendiri yakni sebuah komponen agama islam yang mengatur semua keyakinan atas keberadaan Allah, yang kedua yakni Syari’ah yakni sebuah komponen yang mengatur seagala kehidupan seorang muslim yang berkaitan dengan ibadah maupun dengan bidang mu’amalah, yang ketiga yakni akhlak merupakan landasan atas perilaku dan kepribadian yang mencerminkan diri orang itu sendiri sebagai muslim yang taat berdasarkan aqidah dan syari’ah (Oktavia, 2014)            KESIMPULAN Dengan sistem pengelolaan BPJS ini sangat memerlukan unit syariah yang menjalankan sistem operasinya sesuai dengan prisip syariah. Dan ketika program jaminan sosial ini dikelola oleh sebuah lembaga, seperti BPJS, maka prinsip-prinsip syariah seharusnya bisa diterapkan. Cara penerapannya yaitu dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah oleh karena itulah diperlukan Unit Syariah. Agar tidak terjadinya gharar dengan tabungan sukarela sejak pembayaran premi yang diniatkan peserta dalam akad. Sehingga tidak terjadi pengklaim yang membayar prei lebih banyak akan menerima besar dan sebaliknya dengan tabungan sukarela itu sebagai infak untuk membantu sesama tanpa melihat besar kecilnya dari premi yang diterima. Program pemerintah BPJS untuk saat ini emang belum stabil oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk kedepanya supaya bisa stabil dan orang yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar tidak lagi kesulitan. Dengan adanya  program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan merupakan program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan. Dengan adanya konsep gotong royong, diharapkan semua masyarakat dapat tertolong sebagai upaya menuju Indonesia lebih sehat.              Daftar Pustaka Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press, 2004. Aziz, Nashr Farid dan Abdul, Qowa’id Fiqhiyyah, 2005. Iqbal, Muhammad, Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba, Jakarta: Gema Insani Press, 2005. An-Nabhani,Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2009. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: . Ekonisia, 2012. Menteri Kesehatan, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang           Standar Tarif  Pelayanan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Oktavia, R.(2014). Terhadap Upaya Perbaikan Moral. Jurnal, 1 (1), 130. Agustianto, “BPJS dan Jaminan Sosial Syariah”, dakwatuna.com, Diaskes Tanggal 25        Oktober 2015.             

peran pemerintah BPJS terhadap pengelolaan dana menurut perspektif islam

http://eprints.umsida.ac.id/3590/1/166120600015%2C_Fai%27zah_Laila_M%5B1%5D.pdf

peran pemerintah BPJS terhadap pengelolaan dana menurut perspektif islam

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

eprints umsida