KEBIJAKAN MINUS GROWTH OF PERSONNEL
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI
(Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pelarangan Pengangkatan Tenaga
Honorer dan Kontrak Baru)
The governmental apparatus resource formation is regulated with zero
system or minus growth of personnel, and therefore the job recruitment must be
based on job analysis. The Local Government of Ngawi regency responds this
provision with a policy which is stated in a Decree of Regent of Ngawi regency
Number: 188/1703/415.021/2001 regarding Prohibition of Appointment of New
Honorary and Contract Workers, which is reaffirmed with Decree of Regent of
Ngawi regency Number: 188/22/415.021/2003 and that of Regent of Ngawi
regency Number: 188/1125/415.021/2004. The objectives of this research are to
investigate the implementation of the policy of prohibition of appointment of new
honorary and contract workers at the Local Government of Ngawi regency and the
factors influencing the implementation of the policy.
This research used the descriptive qualitative research approach. The data
of the research were gathered through in-depth interview, document tracing, and
library research. They were then described qualitatively. The informants of the
research were determined purposively in an attempt to choose those knowing the
research problems being studied. The data of the research were validated by using
source triangulation. They were then analyzed by using the interactive model of
analysis comprising data reduction, data display, and verification or conclusion
drawing.
The results of the research show that the implementation of the policy of
prohibition of appointment of new honorary and contract workers at the Local
Government of Ngawi regency has not been effective although it has been done in
three phases, namely: socialization, implementation, and monitoring. The
socialization was not done routinely but once time as soon as each policy was
enacted. In its implementation, the obedience to the policy took place in the
period of 2001 – 2004 as indicated by the decreased number of workers.
However, in the period of 2005 – 2011, it is found that many work units poorly
heeded the policy; they did appoint new honorary and contract workers. As a
result, there was an increase in the number of workers. The monitoring was ever
conducted, but it went on for several times only. The factors influencing the
implementation of the policy are communication and attitudes of its executants.
The former was only done through socialization when the policy was enacted. In
the latter, many of the implementers of the policy ignored them. The implication
of the implementation of the policy indicates that the minus growth of personnel
which is the principal objective of the policy of prohibition of appointment of new
honorary and contract workers at the Local Government of Ngawi regency was
only reached in the period of 2001 – 2004, but it became far from the grasp in the
period of 2005 – 2011.
Formasi sumberdaya aparatur pemerintah dilakukan dengan zero dan
atau minus growth of personnel sehingga job recruitment berdasar job analysis.
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi menyikapi ketentuan ini melalui kebijakan
pemerintah daerah tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer dan kontrak
yaitu Keputusan Bupati nomor 188/1703/415.021/2001 yang kemudian ditegaskan
dengan Keputusan Bupati nomor 188/22/415.021/2003 dan ditegaskan kembali
dengan Keputusan Bupati nomor 188/1125/415.021/2004. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui implementasi kebijakan pelarangan pengangkatan tenaga
honorer dan kontrak baru di pemerintah daerah kabupaten Ngawi serta faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara, penelusuran dokumen
dan kepustakaan yang kemudian didiskripsikan secara kualitatif. Penentuan
informan dilakukan secara purposif yaitu memilih informan yang dianggap tahu
mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
digunakan adalah triangulasi dengan sumber. Analisis data dilakukan dengan
model analisis interkatif yang meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi atau
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelarangan
pengangkatan tenaga honorer dan kontrak baru di pemerintah daerah Kabupaten
Ngawi belum efektif meskipun sudah dilakukan dalam tiga tahapan yaitu
sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Tahapan sosialisasi tidak dilakukan
secara rutin, hanya dilakukan satu kali yaitu setiap kebijakan tersebut ditetapkan.
Dalam implementasinya pelaksanaan, kepatuhan pada kebijakan tersebut terjadi
pada periode tahun 2001-2004 yang menunjukkan adanya penurunan jumlah
pegawai. Pada tahun 2005-2011 ditemukan banyak satuan kerja yang kurang
mengindahkan kebijakan tersebut dengan tetap mengangkat tenaga kontrak baru
sehingga terjadi kenaikan jumlah pegawai. Tahapan monitoring pernah dilakukan,
tetapi hanya berjalan beberapa kali dan setelah itu tidak dilakukan lagi. Faktor
yang berpengarruh terhadap implementasi kebijakan ialah faktor komunikasi dan
sikap pelaksana. Komunikasi dalam kebijakan ini hanya dilakukan melalui
sosialisasi pada saat kebijakan tersebut diundangkan. Dalam sikap pelaksana
diketahui bahwa pelaksana kebijakan banyak yang mengabaikan kebijakan
tersebut. Implikasi dari implementasi kebijakan ini dapat diketahui bahwa minus
growth of personnel yang menjadi tujuan dari kebijakan pelarangan pengangkatan
tenaga honorer dan kontrak baru di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi hanya
tercapai pada periode tahun 2001-2004 dan semakin jauh dari target capaian untuk
periode tahun 2005-2011
