Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) or Local government-owned Corporate is a legal entity created by local government to undertake activities on behalf local government as one of local revenue resources according to article 3 of Domestic Affairs Minister No. 3 of 1998 about type of BUMD as public corporate and limited company. Structural form and type of BUMD need a concept or model of BUMD management suitable with characteristic and type of the BUMD.
With total asset of more than IDR. 340.118 trillion of the end of 2011 and profit ratio of 3.0% produced by BUMD, it is an unbalanced condition related to existence of the BUMD. Condition above reflects that several types of BUMD have good potency and others are not optimally managed yet.
In attempts of achieving a professional BUMD management that is agreeing with good corporate governance and goal of its establishment in providing best service for public’s or society’s interest, then a synchronization and harmonization of legal products regulating management of BUMD is needed.
Alternative model of management of BUMD in attempts of good corporate governance can be performed by using a type of non-company management with ‘independent self-management’ concept. Local government as the authority can apply ‘policy intervention’ by publishing rule of local government such as rule of Governor/Mayor/Regent substantially regulating strategic plan of the local government-owned business. Concept of limited company management for BUMD can be conducted by using a concept of companies group of Holding Company model with several types. One of the types is ‘Programmed procedure of combined businesses group’. The holding company model with the type of programmed procedure is selected based on various types and characters of business owned by local government and business classification of the region.
Key words: Alternative, Management model of BUMD, Good Corporate Governance
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Menurut ketentuan pasal 3 dalam Permendagri No 3 tahun 1998 tentang bentuk BUMD berupa perusahaan daerah dan BUMD berbentuk perseroan. Kedua kontruksi bentuk dan jenis BUMD tersebut diperlukan sebuah konsep atau model pengelolaan BUMD yang sesuai dengan karakeristik dan jenis BUMD itu sendiri.
Total asset lebih dari Rp. 340,118 T sampai dengan akhir tahun 2011 dengan rasio laba 3,0 % yang dihasilkan dari BUMD merupakan kondisi yang tidak seimbang terkait keberadaan BUMD. Kondisi diatas mencerminkan ada beberapa jenis usaha BUMD yang berpotensi dan beberapa jenis yang kurang dapat dioptimalkan.
Dalam rangka wewujudkan pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance serta sesuai dengan tujuan didirikanya sebuah badan usaha yang sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hokum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD.
Alternatif model pengelolaan BUMD dalam rangka wewujudkan Good Corporate Govesrnance dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pengelolaan BUMD non persero dengan konsep “swakelola mandiri”. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan ”intervensi kebijakan” dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik peraturan Gubenur/Walikota/bupati yang secara subtansi mengatr tentang rencana strategis BUMD tersebut. Konsep pengelolaan BUMD persero dapat dilakukan dengan konsep perusahaan grup dengan model Holding Company dengan beberapa tipe, salah satunya adalah ”Prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi” dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram didasari berbagai pertimbangan tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah, serta berdasarkan penggolongan usaha yang ada di daerah.
Keyword : Alternatif, Model Pengelolaan BUMD, Good Corporate Governance
