Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Menjelaskan gambaran umum
negara Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot Tahun 1975-1979, (2) Mengkaji
kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979, (3) Mengkaji
dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot, (4) Mengkaji upaya penyelesaian
konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot.
Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode
historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan
menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian
merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan
historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu
buku-buku, majalah dan surat kabar yang relevan dengan judul penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu memperoleh data
dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dokumen atau
arsip yang tersimpan di perpustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Negara Kamboja
merupakan suatu negara yang terletak di Semenanjung Indocina bagian Barat
Daya. Negara ini sering mengalami ketidakstabilan politik karena adanya
pertentangan di antara sesama elit politik yang ada. (2) Pol Pot adalah seorang
tokoh besar kelompok komunis Khmer Merah yang berhasil menumbangkan
pemerintahan Lon Nol dan menjadi pemimpin baru di Kamboja. Adapun
kebijakan-kebijakan pemerintahan Pol Pot yang dinilai sangat ekstrim yaitu:
Kebijakan Konsolidasi, Kebijakan Evakuasi, dan Kebijakan Anti-Vietnam. (3)
Dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot ini memunculkan pemberontakanpemberontakan
dari rakyat sipil dan militer yang merasa tidak puas dan
dikecewakan Pol Pot dan mendorong Vietnam untuk menginvasi Kamboja
dengan dalih permintaan KNUFNS dan rasa kasihannya terhadap penduduk
Kamboja. (4) Upaya penyelesaian konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot yang
vi
radikal dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu militer dan diplomasi. Jalan militer
melalui KNUFNS dan bantuan dari Vietnam. Sedangkan jalan diplomasi melalui
JIM I yang diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1988, JIM II pada tanggal 19-21
Februari 1989, Konferensi Beijing pada tanggal 17 Mei 1989, Konferensi Paris I
pada tanggal 30-31 Juli 1989, dan Konferensi Paris II pada tanggal 23 Oktober
1991.
Dari kesimpulan di atas maka muncul implikasi, yaitu (1) Bidang politik,
perebutan kekuasaan selalu diwarnai dengan adanya kudeta. Hal ini disebabkan
masing-masing kelompok lebih mementingkan kepentingan kelompoknya
daripada kepentingan bangsa dan negara Kamboja. (2) Bidang ekonomi,
tumbangnya pemerintahan Pol Pot justru dapat memperbaiki kondisi
perekonomian Kamboja, karena negara ini mulai mendapat bantuan dari negara
lain, terutama dari negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi komunis.
(3) Bidang budaya, munculnya pemerintahan Heng Samrin dan Hun Sen
membawa perubahan-perubahan kea rah yang positif antara lain kebijakan dalam
membangun kembali bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi
seperti bangunan candi Angkor Whatt dan Angkor Tom sehingga dapat
membangkitkan kembali budaya bangsa Kamboja yang hancur akibat kekejaman
pemerintahan Pol Pot.