“TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH PENYELENGGARA PEMILU DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA”

Abstract

Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan umum sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam pengawasan pemilu di jawa barat berdasarkan dengan undang-undang no. 10 tahun 2016 tentang PEMILIHAN GUBERNUR,BUPATI,DAN WALIKOTA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Tahap penelitian dari hasil studi pustaka dan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu masih jauh dari harapan masyarakat. Masih banyak oknum Penyelenggara pemilu yang terjerat hukum karena kasus tindak pidana pemilu. Penyelenggara pemilu dan masyarakat harus bersama-sama memerangi tindak pidana pemilu guna melahirkan pemimpin yang berkualitas di masa depan. Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Pemerintah daerah, Demokrasi