PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN SERIKAT PEKERJA MENURUT PASAL 43 UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Kebebasan dalam menjalankan kegiatannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Permasalahan dalam menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan tindak pidana kejahatan yang acap kali dilakukan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dikaji adalah Penegakan Hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Pasal 43 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dihubungkan dengan asas kepastian hukum. permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh? Apakah sebab-sebab terjadinya perbedaan Vonis antara Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 131/Pid.Sus/2016/PN.Pwk dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl? Apakah upaya yang harus dilakukan oleh MA agar putusan hakim tidak melanggar undang-undang tentang ancaman pidana minimum khusus? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa spesifikasi penelitian deskriftif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif , yang untuk mengkaji norma-norma dalam hukum positif, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif yaitu hasil penelitian akan dianalisis. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus menghalang halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan tindak pidana kejahatan. Kedua putusan majelis hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara tersebut. Ketiga Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Kata Kunci: Kebebasan Berserikat, Penegakan Hukum, Putusan Hakim