Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Abstract

Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian. Sebelumnya dalam undang-undang 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo. undang-undang 49 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi memberikan kewenangan kepada pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadili seluruh perkara korupsi termasuk unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 undang-undang tipikor. Banyak yang berpendapat konsep menyalahgunakan kewenangan dalam undang-undang tindak pidana korupsi sama dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang administrasi pemerintahan, hal tersebut menimbulkan dualisme dan sengketa serta tidak adanya kepastian hukum untuk pengujian unsur penyalahgunaan wewenang antara pengadilan tindak pidana korupsi dengan pengadilan tata usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan daam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi Sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan undang undang yang terkait dan pendapat para ahli hukum. Pada konteks ini, dugaan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi korupsi merupakan domain hukum administrasi, sehingga wewenang untuk memeriksa ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penerapan mekanisme ini selaras dengan asas ultimum remidiun dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setalah sanksi perdata maupun sanksi administratif. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Menyalahgunakan Kewenangan, peradilan administras