In present day the professional fringe violator  is developed rapidly. The type of such crime included

many sector occupation : accountant, lawyer, doctor, exc.  The  settlement of professional fringe violator by

using positive law recently  is not accordance with the public hope.  To overcome that condition, being

suggested to carry out law enforcement by  using non penal  and penal effort.

Key Words: Crime of Profesiona

Kristiyadi,

Indonesian

Sebelas Maret Institutional Repository

Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006 1UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATANDI LINGKUNGAN PROFESIONALKristiyadi AbstractIn present day the professional fringe violator  is developed rapidly. The type of such crime includedmany sector occupation : accountant, lawyer, doctor, exc.  The  settlement of professional fringe violator byusing positive law recently  is not accordance with the public hope.  To overcome that condition, beingsuggested to carry out law enforcement by  using non penal  and penal effort.Key Words: Crime of ProfesionalA. PendahuluanBerbicara tentang perilaku yangmenyimpang dari pengemban profesi bukanmerupakan hal yang baru. Dikatakan demikianoleh karena beberapa abad yang silam pernahdikemukakan pernyataan negatif tentangperilaku para pengemban profesi. GeorgeBernad Shaw pernah melontarkan tuduhanbahwa semua profesi merupakanpersekongkolan melawan kaum awam. Kaumawam profesional lebih menginginkan statusdan kekayaan, bahkan memperdaya bukannyamenolong klien-klien mereka (Daryl Koehn,2000 : 11)Pujangga Inggris William Shakespearemengatakan “let’s kill all the lawyer”. Perkataanini sebelumnya menjadi yel-yel yangditeriakkan para pemberontak yang menentangRaja Inggris Henry IV dalam peristiwa yangdikenal dengan Cades Rebelion. Rakyat yangmenghadapi ketidakadilan dibuat tidak berdayaoleh para ahli hukum yang senantiasamengumandangkan kebenaran normatif(Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2000 :33). Perilaku menyimpang dari parapengemban profesi (kaum professional) adakalanya dikategorikan sebagai kejahatan.Dewasa ini sangat dirasakan semakinberkembangnya tipologi kejahatan dilingkungan profesi, yang penjahatnyadinamakan  profesional fringe violator (Gibbonsdalam Muladi, 1983: 344). Profesional ini dapatmencakup berbagai dimensi lapangan kerjaseperti notaris, wartawan, akuntan, dokter,insinyur, pengacara dan sebagainya.Kategori penjahat ini selalu melibatkankeahlian di dalam aksinya (those who angagein law violation in which their profesional skillare centrally involved). Kejahatan tersebut bisaberbentuk intensional, kealpaan, dolusaventualis maupun pelanggaran hukum disiplin(tuchtrecht), profesional (intern maupunekstern). Contoh dalam hal ini dapatdigambarkan oleh berita yang dimuat dalamharian Kompas memejahijaukan para akuntanpublik yang berkolusi (bersekongkol) denganwajib pajak untuk meringankan beban pajakdan merugikan negara. Dinamakan fringe vio-lator karena di kalangan profesional sejenis,jumlahnya relatif tidak terlalu banyak dengankarakteristik yang khas.B. Profesi dan kode etik profesi danmalpraktekMohammad Immanudin Abdulrahim,(dalam Suhrawardi, 1992) dalam tulisannyaberjudul Profesionalisme dalam Islam padaJurnal Ulumul Qur’an Nomor 2 Vol. IV Tahun1993 mengemukakan bahwa : Profesionalismebiasanya dipahami sebagai suatu kualitas yangwajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Didalamnya terkandung ciri: Pertama, punyaketerampilan tinggi dalam suatu bidang sertakemahiran dalam mempergunakan peralatantertentu yang diperlukan: dalam pelaksanaantugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.Kedua punya ilmu dan pengalaman sertaUpaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 20062kecerdasan dalam menganalisa suatu masalahdan peka di dalam membaca situasi, cepatdan tepat serta cermat dalam mengambilkeputusan terbaik atas dasar kepekaan, Ketiga: punya sikap berorientasi ke hari depansehingga punya kemampuan mengantisipasiperkembangan lingkungan yang terbentangdihadapannya, Keempat : punya sikap mandiriberdasarkan keyakinan akan kemampuanpribadi (izzatal nafs atau self confidence),serta terbuka menyimak dan menghargaipendapat orang lain, namun cermat dalammemilih yang terbaik bagi diri sendiri danperkembangan pribadi.DR. J. Spillanc SJ (dalam Suhrawardi K.Lubis, 1992: 4) dalam Nilai-Nilai Etis danKekuasaan mengemukakan, suatu profesidapat didefinisikan secara singkat sebagaijabatan seseorang kalau profesi tersebut tidakbersifat komersial, mekanisme pertanian dansebagainya. Secara tradisional ada 4 (empat)profesi, yaitu kedokteran, hukum, pendidikandan kependetaan.E. Sumaryono berpendapat, “sebuahprofesi terdiri dari kelompok terbatas dari or-ang-orang yang memiliki keahlian khusus dandengan keahlian itu mereka dapat berfungsi didalam masyarakat dengan lebih baik biladibandingkan dengan warga yang lain padaumumnya. Atau dalam pengertian lainnya,sebuah profesi adalah sebuah sebutan ataujabatan dimana orang yang menyandangnyamempunyai pengetahuan khusus yangdiperolehnya melalui “training” ataupengalaman lain, atau bahkan diperoleh melaluikeduanya, sehingga penyandang profesi dapatmembimbing atau memberi nasihat/ saran ataujuga melayani orang lain dalam bidangnyasendiri”.Komaruddin mengatakan, “profession,profesi adalah suatu jenis pekerjan yangkarena sifatnya menuntut pengetahuan yangtinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Yangtermasuk ke dalam misalnya pekerjaan dokter,ahli hukum, akuntansi, guru arsitek, ahliastronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.profession job adalah suatu jenis tugas,pekerjaan atau jabatan yang memerlukanstandar kualifikasi keahlian dan tingkah lakutertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim,pembela, notaris dan peneliti adalah beberapacontoh pekerjaan profesional” (dalam AbdulWahid dan Anang Suharyono, 1998: 32).Menurut Liliana Tedjosaputro, suatulapangan kerja itu dapat dikategorikan sebagaiprofesi diperlukan :1. Pengetahuan2. Penerapan keahlian (competence of ap-plication)3. Tanggung jawab sosial (social responsi-bility)4. Self control5. Pengakuan oleh masyarakat (social sanc-tion)Pendapat lain seperti dikemukakan olehSuhrawardi K. Lubis (1994), Pertama : profesiharus dipandang (dan dihayati) sebagai suatupelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrihmenjadi ciri khas dalam mengembangkanprofesi. Yang dimaksud dengan “tanpa pamrih’di sini adalah pertimbangan yang menentukandalam pengam-bilan keputusan adalahkepentingan pasien atau klien dan kepentinganumum, dan bukan kepentingan sendiri(pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrihitu diabaikan, maka pengembangan profesiakan mengarah pada pemanfaatan (yang dapatmenjurus kepada penyalahgunaan) sesamamanusia yang sedang mengalami kesulitanatau kesusahan. Kedua : pelayanan profesionaldalam mendahulukan kepentingan pasien atauklien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yangmemotivasi sikap dan tindakan. Ketiga :pengemban profesi harus selalu berorientasipada masyarakat sebagai keseluruhan.Keempat : agar persaingan dalam pelayananberlangsung secara sehat,sehingga dapat menjamin mutu danpeningkatan mutu pengemban profesi, makapengembangan profesi harus bersemangatsolidaritas antar sesama rekan seprofesi.Ciri-ciri khas profesi dalam InternationalEncyclopedia of Education adalah sebagaiberikut:Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006 31. Suatu bidang yang terorganisasi dari teoriintelektual yang terus menerusberkembang dan diperluas2. Suatu teknik intelektual3. Penerapan praktis dari teknik intelektualpada urusan praktis4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dansertifikatisasi5. Beberapa standar dan pernyataan tentangetika profesi yang dapat diselenggarakan6. Kemampuan memberi kepemimpinanpada profesi sendiri.7. Asosiasi dari anggota-anggota profesimenjadi suatu kelompok yang akrabdengan kualitas komunikasi yang tinggiantar anggota.8. Pengakuan sebagai profesi9. Perhatian yang professional terhadappenggunaan yang bertanggung jawab daripekerjaan profesi10. Hubungan yang erat dengan profesi yanglain (Spilane, dalam Abdul Wahid danAnang Sulistyonono, 1997: 33).Dari beragam tolok ukur suatu profesitersebut adalah lebih ditekankan pada aspekfungsional dari sebuah spesifikasi keahlian atauketerampilan yang dimiliki (dikuasai)seseorang. Pada spesifikasi itu terdapatmuatan ilmu pengetahuan yang melahirkanseseorang memiliki keahlian yang sedemikianrupa sehingga berbeda dengan lainnya.Menurut Soebyakto, kode etik merupakanaturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkanbersama dan ditaati bersama oleh paraanggota yang tergabung dalam suatuorganisasi profesi.Menurut Berten (dalam Abdul KadirMuhamad, 1995: 72), kode etik profesimerupakan norma yang ditetapkan danditerima oleh kelompok profesi, yangmengarahkan atau memberi petunjuk kepadaanggotanya bagaimana seharusnya berbuatdan sekaligus menjamin mutu moral profesiitu di mata masyarakat. Apabila satu kelompokprofesi itu berbuat menyimpang dari kodeetiknya, maka kelompok profesi itu akantercemar di masyarakat. Oleh karena itukelompok profesi harus menyelesaikannyasendiri berdasarkan kekuasaannya sendiri(Berten, 1994).Menurut Barda Nawawi Arief, etika profes-sional (professional ethics) dapat dilihatsebagai sistem norma yang mempunyaikegunaan evaluatif atau normatif untuk nilaiprofesi, profesional atau perilakunya.Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan: sepanjang menyangkut kejahatan profesidikenal dengan istilah Malpraktek (Muladi &Bardanawawi Arief, 1992: 65).C. Kelemahan hukum positif terhadappelanggaran kode etik profesiSebagaimana dikatakan di atas bahwapelanggaran terhadap kode etik profesi dapatdikatakan sebagai kejahatan. Hingga saat ini,upaya penegakan hukum melalui peradilanmasih sangat lemah. Hal ini salah satukemungkinan penyebabnya adalah kode etiktidak mempunyai sanksi yang keras.Keberlakuan kode etik profesi semata-mataberdasarkan kesadaran moral anggota profesi,berbeda dengan Undang-Undang yang bersifatmemaksa dan dibekali dengan sanksi yangkeras. Jika orang tidak patuh pada Undang-Undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara.Karena tidak mempunyai sanksi yang keras,maka pelanggar kode etik profesi tidakmerasakan akibat dari perbuatannya. Malahandia merasa tidak apa-apa dan tidak berdosakepada sesama manusia (Abdul KadirMuhammad, 2001 : 80).D. Upaya menaggulangi kejahatan dilingkungan profesionalMengingat keberadaan kode etik yangtidak memiliki sanksi dan memaksa, kemudianpelaksanaannya hanya mendasarkankesadaran moral belaka. Selanjutnya menurutMuladi (1982: 72), upaya penanggulangankejahatan di lingkungan profesional dapatdilakukan secara non penal dan secara penal.Terhadap hal ini dikemukakan sepenuhnyaseperti berikut ini:Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 200641. Dengan sarana non-penalSebenarnya pertama-tama yangsangat diharapkan untuk dapat menangkalkejahatan-kejahatan di lingkunganprofesional adalah apa yang dinamakanProfessional Disciplinary Law denganperadilan displinnya. Sebagai contohadalah Majelis Kode Etik Kedokteran(MKEK). Yang perlu dikritik adalah hal-halsebagai berikut :a. Terjadinya apa yang dinamakan classjustice yang kadang-kadang tidakdapat membedakan apakah suatuperkara di bawah yurisdiksi peradilandisiplin ataukah peradilan umummisalnya peradilan kriminal.b. Ada kesan bahwa peradilan disiplinprofesional cenderung untukmemanipu-lasikan fakta danberusaha untuk membela anggota-anggotanya.c. Komposisi peradilan disiplin biasanyaterdiri dari kolega-kolega profesionalsendiri. Hal ini tidak mencerminkansifat seorang profesional yangseharusnya melindungi kepentinganumum. Alangkah baiknya apabiladalam peradilan tersebutdiikutsertakan para sarjana hukum.d. Sidang-sidang peradilan displin selalutertutup, sehingga menimbulkankecurigaan terhadap sesuatu yangtidak benar telah terjadi didalamnya.Dari segi kemanfaatan sanksi haltersebut juga tidak dapat dibenarkan,karena efek deterrent terhadap calonpelaku potensi jelas tidak ada.e. Jangka waktu persidangan biasanyaterlalu lama.Melihat kenyataan di atas,profesional selalu beragumentasi bahwahakikat profesionalisme adalah perluadanya otonomi, bersifat independen,konfidensial atas dasar ekspertis yangtidak boleh diragukan. Hal ini tidak benar,sebab dengan demikian penghargaanterhadap kejujuran suatu asosiasiprofesional dari para penegak hukum danmasyarakat dapat berkurang.Sebenarnya bilamana peradilandisplin profesi dapat dipercaya, makaakan merupakan sumbangan yang sangatberharga atas dasar asas komplementer.Dalam hal ini hasil peradilan disiplin profesisekaligus bermakna sebagai kesaksianahli. Terbukti benar atau tidaknya seorangprofessional telah melakukan kejahatanprofessional, apakah negligence, inten-tional atau recklessness dalam peradilanpidana atau perdata atau administrativesedikit banyak dapat menggantungkan diripada putusan peradilan displin profesitertentu.Dalam peradilan pidana misalnya,unsur sifat melawan hukum yang harusdiartikan secara formil dan materiil, dapatdiperkuat atau diperlemah oleh apakahsuatu perbuatan juga melanggar peraturandisiplin atau etik sekaligus atau tidak.Suatu contoh yang menarik dilakukanpada The Michigan State Bar GrievanceBoard yang dalam usahanya untukmenjaga keobjektifan peradilan disiplinnyatujuh dari anggotanya yang dua berasaldari luar disiplin profesionalnya (laypersonsmember)Usaha lain yang dapat dilakukanuntuk meningkatkan usaha menegakkannorma-norma professional adalah sebagaiberikut:a. Masing-masing organisasi profesionalharus mengevaluasi kembaliperaturan-peraturan disiplinnya yangbenar-benar diusahakan untukmenjamin perlindungan kepentinganmasyarakat dan profesi. Normanyaharus jelas dan disosialisasikan.b. Di samping peraturan-peraturandisplin baik yang bersifat moral (kodeetik), perlu dirumuskan secara jelasstandar profesi, dalam rangkasebagaimana tersebut di atas.c. Dalam batas-batas tertentupenegakan hukum displin perlu puladilakukan oleh pemerintah.Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006 5d. Setiap organisasi profesional perlumemper-kuat dana dan stafnya untukkepentingan investigasi apabila terjadiperbuatan yang menyimpang.e. Penyederhanaan prosedur di dalamperadilan disiplin.Di pelbagai negara hambatan-hambatannya antara lain adalahsanksi yang tidak dapat diterapkandengan cepat, keanggotaan ganda dipelbagai organisasi professional danusaha untuk menjaga reputasiprofesional yang berkelebihan.f. Perlunya peningkatan pendidikan dankursus etika profesional yangmendidik profesional serta pening-katan pendidikan klinis profesional.g. Perlu adanya kajian yang bersifat in-tern dan multidisipliner terhadaphukum profesi.h. Perlu adanya standarisasi kualitasbagi lembaga-lembaga yangmendidik calon profesional.i. Mendayagunakan sanksi sosial(boykot), sanksi organisasi(pemecatan, anggota ikatan profesi)dan sanksi administrasi (pencabutanijin praktek).j. Apabila hukum positif sudahmemungkinkan, korporasi yangterlibat atau memperoleh keuntungandari kejahatan profesional harusdipertanggungjawabkan pula dalamhukum pidana.2. Dengan sarana penalLangkah-langkah yang hendaknyadilakukan adalah :a. Putusan peradilan disiplin profesihendaknya didayagunakanb. Untuk menilai adanya duty, breachof duty, cousation dan damagehendaknya memanfaatkan sanksiahli (expert testimony).c. Dalam pemidanaan hendaknyamenggunakan Neo-Classical Model.d. Unsur profesional sebagai alasanpemberatan pidana (lihat KonsepRancangan KUHP).e. Access to justice dari korban kejahatanhendaknya mendapatkan perhatiansebaik-baiknya.f. Mengingat definisi kerugian kejahatanprofesi sangat luas, maka perlu diatur(criminalization) agar mereka yangmenghalangi proses peradilan terhadapkejahatan profesi dapat dipidana.Menurut Abdul kadir Muhammad, upayapencegahan terhadap kejahatan di lingkunganprofessional dapat dilakukan melalui upayapenal dengan cara:a. Klausula penundukan padaundang-undangSetiap undang-undang mencantum-kan dengan tegas sanksi yang dapatdiancamkan kepada pelanggarnya.Dengan demikian menjadi pertimbanganbagi warga, tidak ada jalan lain kecualitaat. Jika terjadi pelanggaran berarti wargayang bersangkutan bersedia dikenaisanksi yang cukup memberatkan ataumerepotkan baginya. Ketegasan sanksi ini laludiproyeksikan kepada rumusan kode etikprofesi yang memberlakukan sanksiundang-undang kepada pelanggarnya.Dalam rumusan kode etik profesidicantumkan ketentuan : “pelanggaranterhadap kode etik dapat dikenai sanksisesuai dengan ketentuan undang-undangyang berlaku”.b. Legalisasi kode etikTata cara mengenai hal ini: dalamrumusan kode etik ditentukan apabilaterjadi pelanggaran, kewajiban mana yangcukup diselesaikan melalui dewankehormatan, mana yang harus disele-saikan lewat pengadilan. Untuk mempe-roleh legaliasasi, ketua profesi yangbersangkutan mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri setempatagar kode etik profesi disahkan denganakte penetapan pengadilan yang berisiperintah penghukuman kepada setiapanggotanya (Abdul Kadir Muhammad,2001, 86).Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 20066F.  DAFTAR PUSTAKAAbdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya.Abdul Wahid dan Anang Sulistyono. 1998. Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum diIndonesia. Bandung: Tarsito.Barda Nawawi Arief. 1998. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.Berten. 1994. Etika Jakarta. Jakarta: Gramedia Pustaka UtamaDaryl Koehn. 2000. Landasan Etika Profesi.Yogyakarta: KanisiusImanudin Abdulrahim, Muhammad. 1993. Profesionalisme Islam. Majalah Ulumul Qur’an Nomor 2 Vol IV.Lilian Tedjo Saputro. 1995. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: BigrafPublishingMuladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.Suhrawardi K Lubis. 2000. Etika Profesi Hukum. Bandung: Sinar Grafika.Sumaryono, E. 1995. Etika Pasar. Yogyakarta: Kanisus.Tubagus Rony Nitibaskara. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat. Jakarta: Paradaban.Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan ...E. PenutupKejahatan di lingkungan profesional saatini penyelesaian secara hukum positif belummenampakkan kondisi yang sesuai yangdiharapkan. Oleh karena itu upaya yang dapatdilakukan adalah melalui upaya yang bersifatnon-penal maupun secara penal.

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN

DI LINGKUNGAN PROFESIONAL

http://eprints.uns.ac.id/812/1/Upaya_Pencegahan_Terhadap_Kejahatan_di_Lingkungan_Profesional.pdf

UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN DI LINGKUNGAN PROFESIONAL

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Sebelas Maret Institutional Repository