Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagaian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia dan mengalami dari tahun ke tahun.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Populasi pada penlitian ini adalah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan Simple Random Sampling untuk wilayah Kelurahan Pulorejo yang berjumlah 2.123 WP rumahan, dengan jumlah sampel 96 WP. Alat uji yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda yang menggunakan program SPSS.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sistem pemungutan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, teruji kebenarannya
