Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Abstract

Tindak pidana narkotika golongan I merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus dilakukan secara khusus. maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai tindak pidana ini dengan menganut sistem pidana minimum khusus Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah: Bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika golongan I? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus? dan upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung sehingga para hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak melanggar ancaman pidana minimum khusus agar tercapai kepastian hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambar secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika golongan I, dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan minimum khusus, dalam praktiknya Hakim telah menyimpangi pola pidana minimum khusus dengan alasan keadilan dan pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 1094/PID.SUS/2016/PN.BDG dengan pertimbangan bahwa kedua terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I bukan seorang pengedar narkotika dan pada Putusan Pengadilan Nomor 545/PID.B/2012/PN.JR terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I dan Hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum khusus. Upaya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga Hakim tidak melanggar batas minimum khusus agar tercapainya kepastian hukum, yaitu tidak menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman Hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kata Kunci : Ancaman Pidana, Minimum Khusus, Narkotik