Bantuan Langsung Tunai  (BLT) or now is better known as Bantuan Lansgung Sementara  Masyarakat  (BLSM) is a step taken by  the government to tackled the  poverty in the Republic of  Indonesia. This study aimed to analyze the distribution of direct cash assistance (BLT) in District Wonogiri using Analytic Hierarchy Process (AHP) Meanwhile, this study uses Analytics Hierarchy Process (AHP) as its analysing tools in which the processing  of the data obtained from questionnaires that have been distributed.  Through this research, the results of 3 most approriate priorities regarding the unconditional cash transfer  either with another social assistance recipients have been found

, Dr. Didit Purnomo., SE., M.Si

Sari, Shasha Rahma

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library

ANALISIS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DENGAN METODE ANALISIS HIRARKI PROSES DI KABUPATEN WONOGIRI   Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan  Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis   Disusun Oleh : SHASHA RAHMA SARI B 300 140 009  ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018    1 ANALISIS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DENGAN METODE ANALISIS HIRARKI PROSES DI KABUPATEN WONOGIRI Abstrak Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah sebuah langkah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran BLT di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan AHP  dan menentukan skala prioritasnya. Data yang digunakan adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada beberapa responden yangterpilih melalui sampel acak.serta data sekunder yang didapatkan dari BPS Kabupaten Wonogiri serta Dinas Sosial. Melalui penelitian ini, telah didapatkan 3 prioritas yang paling tepat mengenai penerima BLT ataupun bantuan sosial lainnya.  Kata kunci : Bantuan Langsung Tunai, Kemiskinan, Analisis Hirarki Proses. ABSTRACT Bantuan Langsung Tunai  (BLT) or now is better known as Bantuan Lansgung Sementara  Masyarakat  (BLSM) is a step taken by  the government to tackled the  poverty in the Republic of  Indonesia. This study aimed to analyze the distribution of direct cash assistance (BLT) in District Wonogiri using Analytic Hierarchy Process (AHP) Meanwhile, this study uses Analytics Hierarchy Process (AHP) as its analysing tools in which the processing  of the data obtained from questionnaires that have been distributed.  Through this research, the results of 3 most approriate priorities regarding the unconditional cash transfer  either with another social assistance recipients have been found.  Key Words: Direct Cash Assistance (Bantuan Langsung Tunai), Poverty, Analytical Hierarchy Process 2 1. PENDAHULUANKemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang  (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM yang kemudian selisih subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin (Selviana, 2016). Beberapa permasalahan terjadi dalam penyaluran BLT. Dari segi penyaluran, banyak terjadi kericuhan dalam pembagian dana. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda untuk berteduh yang kurang, yang mengakibatkan tidak tertampungnya beberapa penerima BLT,. Terbatasnya jumlah kursi antrian,  menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri. Lokasi pembayaran terpusat di ibukota kecamatan, hal ini menyulitkan masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga terpaksa keluar ongkos untuk biaya transportasi, mekanisme penyaluran yang belum terbuka sehingga masih sering terjadi permasalahan seperti kesalahan criteria penerima bantuan sehingga sering kali program ini tidak tepat sasaran (Iqbal, 2008). Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka perlu untuk diketahui bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Wonogiri pada khususnya, perlu dianalisis dengan menyoroti proses mekanisme dalam implementasi tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menentukan prioritas penerima bantuan.  2. METODEAlat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process(AHP). Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 2012 dan telah menjadi sebuah metode yang mampu memecahkan beragam permasalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Secara luas,metode AHP tidakhanya digunakan dalam bidang teknik, namun juga digunakan dalam permasalahan ekonomi maupun bisnis. Pada bidang pemerintahan, para peneliti telah menggunakan metode ini untuk membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan keadaan masyarakat.  AHP adalah sebuah alat analisis yang sering-kali digunakan dalam sebuah proses pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem,yang mana si pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi dan melakukan sebuah aksi dalam pengambilan keputusan. 3   Sebuah keputusan dapat diambil dengan metode AHP terutama dalam menghadapi permasalahan yang rumit ataupun kompleks dalam memnetukan sebuah pilihan prioritas atas masalah yang ada. AHP akan dipakai pada saat  pengambil keputusan mengalami kesulitan dalam menentukan beberapa faktor untuk mengevaluasi sebuah program. Pada dasarnya, AHP digunakan untuk secara rasional menangkap persepsi banyak orang yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan tertentu lewat sebuah prosedur yang didesain agar sampai pada skala prefensi yang ada di antar berbagai alternatif. Analisis Hiirarki Proses bertujuan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak memiliki struktur, pada umumnya ditetapkan guna memcahkan masalah yang terukur atau bersifat kuantitaif. AHP banyak digunakan pada keputusan yang memiliki banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya serta penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 2012).  Dalam penelitian ini, untuk pembobotan beberapa variabel penentu BLT menggunakan Analisis Hirarki Proses yang berdasarkan pada persepsi para responden. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati dalam menggunakan AHP ini. Tahap awal dari proses ini adalah merekapitulasi jawab-jawab kuesioner yang kemudian dilanjutkan dengan membuat tabulasi data dengan abntuna program Microsoft Excel atau aplikasi pengolah data AHP apabila tersedia. Kemudian dicari hasil rata-rata seluruh jawaban dari hasil tabulasi data tersebut. Setelah rerata jawaban didapatkan, lengkah selanjutnya adalah membuat sebuah matrik perbandingan berpasangan sehingga dapat diperoleh tingkat kepentingan variabelnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung priority vector dengan cara membandingkan masing-masing nilai dengan jumlah kolomnya kemudian mengambil nilai rerata baris dari bobot relatif keseluruhan. Selanjutnya adalah menghitung rasio konsistensi untuk memeriksa apakah penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan konsistensi atau belum   3.  HASIL DAN PEMBAHASAN    Masyarakat kabupaten Wonogiri memiliki beragam persepsi mengenai prioritas penerima BLT seperti siapa saja yang pantas untuk menerima BLT ataupun bantuan sosial penanggulangan kemiskinan kedepannya.   Berdasarkan hasil analisis, terdapat 7 kriteria penerima program BLT di kabupaten Wonogiri. Keberadaan ketujuh kriteria atau kategori penerima program BLT melalui pendataan terkait kondisi sosial dan ekonomi yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Wonogiri yaitu, masyarakat yang mengalami penyakit kronis, usia tidak sekolah, janda kepala rumah tangga, disabilitas, tidak memiliki fasilitas listrik, tidak memiliki fasilitas BAB. Kondisi ini terjadi karena kondisi 4  geografi tempat penelitian yang jauh dari pusat pemerintahan, berada di kawasan pegunungan kapur, tidak memiliki akses jalan yang layak dan memadai.  Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa kondisi disabilitas menjadi prioritas I sebanyak 36 prioritas dan juga prioritas  II sebanyak 47 prioritas  bagi para responden. Disabilitas di Kabupaten Wonogiri, saat penelitian ini tercatat sebanyak 8.133 jiwa. Jumlah penduduk disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Purwantoro. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena Kecamatan Purwantoro berada di kawasan paling timur Kabupaten Wonogiri dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Akses jalan yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan serta kondisi jalanan yang belum rata, berlubang dan bergelombang  mengakibatkan masyarakat disabilitas tersebut kesulitan untuk mendapatkan sarana pendukung kegiatan mereka sehari-hari dalam menunjang kehidupan mereka.  Responden beranggapan bahwa kaum disabilitas patut dan layak untuk diberikan bantuan karena ketidak-mampuan mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selayaknya penduduk normal pada umumnya.  Secara umum, masalah tersebut tidak hanya dialami oleh masyarakat disabilitas di Kecamatan Purwantoro saja namun di seluruh Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, responden penelitian sangat memprioritaskan penduduk disabilitas dalam menjadi penerima BLT ataupun bantuan sosial penanggulan kemiskinan kedepannya.  Hasil analisis AHP selanjutnya menunjukkan bahwa responden memilih penderita penyakit kronis menjadi prioritas III dengan jumlah sebanyak 43 prioritas. Wonogiri memiliki jumlah penduduk dengan penyakit kronis sebanyak 13.464 ribu jiwa. Jumlah tersebut paling banyak berada di Kecamatan Pracimantoro dengan jumlah 1.127 ribu jiwa. Secara umum, penduduk dengan penyakit kronis di Wonogiri didominasi oleh kaum usia > 60 tahun sebanyak 8.389 ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa perawatan kesehatan terhadap lansia di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Pracimantoro. Sebanyak 654 penduduk dengan penyakit kronis merupakan penduduk usia diatas 60 tahun.  Kecamatan Pracimantoro merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Wonogiri dan memiliki kawasan karst terluas di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, Kecamatan Pracimantoro sering dilanda kekeringan saat musim kemarau. Hal ini mempersulit para penduduk dengan penyaki kronis untuk mendapatkan  perawatan yang tepat. Sarana kesehatan yang ada, tentu saja tidak selengkap dan sebaik sarana kesehatan di pusat pemerintahan kabupaten. Sementara itu, penyakit kronis membutuhkan perawatan yang terpadu dan tindakan yang cepat.  Oleh karena itu, responden beranggapan bahwa penduduk dengan penyakit kronis layak untuk dijadikan prioritas dalam pemberian  BLT ataupun bantuan 5  sosial penanggulangan kemiskinan lain kedepannya. Hal tersebut berawal dari persepsi responden bahwa, BLT dapat  menjadi bantuan pendukung jaminan sosial lain yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberian BLT pada penduduk dengan penyakit kronis dianggap dapat membantu menanggung beberapa kekurangan biaya yang tidak dapat dibiayai dengan jaminan sosial kesehatan lainnya.    Temuan lain yang akan dibahas adalah penduduk tidak bekerja (pengangguran) yang tidak masuk menjadi prioritas 1,2, atapun 3 dalam hasil analisis data pada bab sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap pengangguran tidak layak untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai atau bantuan sosial lain yang serupa.   4.  PENUTUP   4.1. KESIMPULAN Berdasarkan pada hasil pembahasan dan penelitian maka didapatkan beberapa kesimpulan seperti berikut ini: a. Persepsi masyarakat Wonogiri menjadikan penduduk disabilitas sebagai prioritas I dan prioritas II dengan frekuensi maksimal masing-masing sebesar 36 frekuensi dan 47 frekuensi. Penduduk berpenyakit kronis menempati prioritas III dengan frekuensi maksimal sebesar 43 frekuensi. Menjadikan ketiga indikator tersebut sebagai 3 besar prioritas pemberian BLT ataupun bantuan sosial lain kedepannya. b. Responden tidak menghendaki penduduk yang tidak bekerja (Pengangguran) untuk menjadi prioritas pertama, kedua, maupun ketiga. Terbukti dengan skor nol (0) pada kolom prioritas  I, II,dan III yang didapatkan.  4.2. SARAN Berdasarkan hasil keimpulan serta hasil analisis pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diharapakan dapat dijadikan masukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai ataupun bantuansosial penanggulangan kemiskinan nantinya. Saran yang dimaksud ialah sebagai berikut:  a. Dengan penduduk disabilitas keluar sebagai prioritas I dan II menurut persepsi masyarakat, diharapkan hal tersebut dapat menjadi sebuah saran yang cukup kuat untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri agar turut memberikan bantuan sosial dan lebih memperhatikan kaum disabilitas di Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, meskipun penderita penyakit kronis menempati prioritas ke 3, namun pemerintah diharapkan turut memberikan bantuan kepada para penderita penyakit kronis selain bantuan jaminan kesehatan seperti BPJS ataupun Jamkesmas. Seperti contohnya, penanganan cepat dan tepat pada penduduk miskin penderita 6  penyakit kronis tanpa harus menunggu validasi jaminan kesehatan yang dimiliki.   b. Meskipun masyarakat tidak menghendaki penduduk yang tidak bekerja untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ataupun bantuan kain serupa, namun pemerintah dapat memberikan bantuan lain seperti penyelenggaraan Job Fair secara berkala dan mempermudah syarat-syarat lamaran pekerjaan agar penduduk yang tidak bekerja dapat mendapatkan pekerjaan dan keluar dari garis kemiskinan.  Dengan adanya  saran di atas, penulis berharap dalam penyaluran BLT ataupun bantuan sosial di Kabupaten Wonogiri dapat menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Apabila hal tersebut dapat tercapai, maka tidak menutup kemungkinan Kabupaten Wonogiri akan terlepas dari fenomena kemiskinan dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   DAFTAR PUSTAKA   Akib, Irwan., Risfaisal., 2016., Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Equilibrium. FKIP Unismuh Makassar, Volume II No.2 Februaru 2016. Makassar  Brunelli, Matteo. 2015.  Introduction to the Analytical Hierarchy Process. SpringerBriefs in Operations Research. Finland.  Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) Wonogiri. Wonogiri.  Haryanti, Nur Dhillah. 2015.  Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun 2012. Naskah Publikasi. Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang.  Haughton,Jonathan., Khander. R. Shahidur. 2012. Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan.“Handbook on Poverty and  Inequality”.Penerbit Salemba Empat untuk Bank Dunia. Jakarta  Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun  2008 di Kabupaten  Kudus. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 7  Diponegoro, Magister Ilmu Administrasi. Universitas Diponegoro. Semarang.  Marini, Dian. 2015. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan TualangKabupaten Siak. Jom FISIP Volume 2 No. 1- Februari 2015.Faculty of Social Science and Political Science, University of Riau. Riau  Maipita, Indra. 2014. Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan..Penerbit UPP STIM YKPN.Yogyakarta.  Munawar, Noor. 2014. Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). Jurnal Ilmiah. UNTAG. Semarang  Musiyad, Muhammad., Farid Wajdi. 2000., Kerentanan dan Jaring Pengaman Sosial. Muhammadiyah University Press. Surakarta.  Nadeak, Irwadana Juliandri. 2008. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume V No. 21 Rahardian, Reza. Nurul Hidayat & Ratih Kartika Dewi. 2018. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Keluarga Miskin Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Proses – Preference Ranking Organization for Enrichment Evaluation II (AHP-PROMETHEE II).Universitas Brawijaya  Rahmona, Reina. Ika Purwanti Ningrum & Natalis Ransi. 2016.  Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Desa Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari). SemanTIK. Universitas Halu Oleo. Kendari  Rustanto, Bambang., 2015., Menangani Kemiskinan., PT. Remaja Rosdakarya. Penerbit Ikapi. Bandung  Saaty, L. Thomas. Luis G, Vargas. 2012.  Models Methods, Concept & Application of the Analytic Hierarchy Process.  Springer. USA. 8  Sekoh, Stefi. 2015. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.  Shomad, Abdul. 2010. Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif Public Choice di Kota Bekasi. Tesis.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana.Universitas Indonesia. Jakarta.   Siswanti, Wahyu. 2008. Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Studi Kasus di Kabupaten Kebumen. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008). Hal 99-110. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.  Sujarweni. V. Wiratna., 2015., Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi., Pustaka Baru Press. Yogyakarta.  Sutikno. 2012 Sistem Pendukung Keputusan Metode AHP Untuk Pemilihan Siswa Dalam Mengikuti Olimpiade Sains di Sekolah Menengah Atas.FMIPA UNDIP.  Sutikno, dkk. 2010. Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS. Volume 11, Nomor 1, hlm 135-147.   Yusuf, A Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group. Jakarta.  [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. 2017. Kecamatan Sidoharjo dalam Angka 2017.Naskah Publikasi. Wonogiri. (diakses pada Minggu, 11 Maret 2018. Pukul 10.50 WIB). http://wonogirikab.bps.go.id/publication/2017/09/26/0b610cee59bc54e5aa58f5e8/kecamatan-sidoharjo-dalam-angka-2017.html .   [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. 2017. Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2017.Naskah Publikasi. Wonogiri.   [Juknis BLT] Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. 2008. Naskah Publikasi. Diakses pada tanggal 11 Maret 2017.  http://www.kemsos.go.id/unduh/JuknisBLT200ok.pdf  9  [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. Panduan Penanggulangan  Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daearah. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta.  _________. https://dokumen.tips/documents/draft-bps-bab-2-kab-wonogiri.html (diakses pada Minggu, 13 Mei 2018. Pukul 09.45 WIB)   

Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri

http://eprints.ums.ac.id/65588/11/UPLOAD%20NASKAH%20PUBLIKASI-1-5.pdf

Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses Di Kabupaten Wonogiri

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library