PERSEKONGKOLAN ANTARA PEMBELI DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENGENAI PEMALSUAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Abstract

Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dalam perjanjian jika unsur-unsur dari sah nya perjanjian tidak terpenuhi atau melanggar dari isi perjanjian dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli tanah adanya peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan Persekongkolan antara pembeli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai pemalsuan bukti pembayaran pajak dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Bandung dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Tahap penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penunjang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terjadinya Persekongkolan antara Pembeli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pemalsuan bukti pembayaran pajak dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Bandung dapat berdampak secara langsung kepada perjanjian tersebut karena dalam nyatanya salah satu Pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memenuhi sesuai dengan Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1321. Sehingga dengan adanya persekongkongan tersebuat membuat perjanjian tersebut cacat dan dapat batal demi hukum. Akibat hukum terhadap Persekongkolan antara Pembeli dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pemalsuan bukti pembayar pajak dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Bandung adalah perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian sehingga menyebabkan cacatnya perjanjian dan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Upaya penyelesaian terhadap Persekongkolan antara Pembeli dan pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pemalsuan bukti pembayar pajak dalam perjanjian jual beli tanah di Kota Bandung adalah apabila pihak merasa dirugikan oleh persekongkolan yang dilakukan oleh pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kata Kunci : Perjanjian , Jual beli, Perbuatan Melawan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah