This research aim to test the influence among council knowledge about budget to area auditing. To test the influence among society participation to among council knowledge about budget with the area auditing. To test the influence among public policy transparency to among council knowledge about budget with the area auditing.

Population in this research member Parlement Area Regency Sragen. Sample in this research laboring council member office Parlement Area Regency Sragen as much 45 member.

Result of analysis test the t known the knowledge of council member have the influence to area auditing. Participate the society don't have the influence to area auditing. Public Policy Transparency have the influence to area auditing. Interaction PAD*PM don't have the influence to area auditing. Interaction PAD*TKP have the influence to area auditing. Result of analysis F test known that the Fvalue > Ftable that is 6,329 > 2,61 and assess the significance = 0,000 = 0,05. Matter this means Ho refused, so that variable of knowledge of council member have an effect on by together to area auditin

, Fauzan. SE. M.Si

Hartanto, Tri

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Oleh : TRI HARTANTO NIM B 200 070 096 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018 i ii iiiPENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Untuk menguji pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Untuk menguji pengaruh antara transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang bekerja pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebanyak 45 anggota. Hasil analisis uji t diketahui pengetahuan anggota dewan (PAD) mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat (PM) tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi kebijakan publik (TKP) mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Interaksi PAD*PM tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Interaksi PAD*TKP mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil analisis F test diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 6,329 > 2,61 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel pengetahuan anggota dewan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengawasan keuangan daerah. Kata Kunci : Pengetahuan Anggota Dewan, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengawasan Keuangan Daerah  ABSTRACT This research aim to test the influence among council knowledge about budget to area auditing. To test the influence among society participation to among council knowledge about budget with the area auditing. To test the influence among public policy transparency to among council knowledge about budget with the area auditing. Population in this research member Parlement Area Regency Sragen. Sample in this research laboring council member office Parlement Area Regency Sragen as much 45 member. Result of analysis test the t known the knowledge of council member have the influence to area auditing. Participate the society don't have the influence to area auditing. Public Policy Transparency have the influence to area auditing. 1 Interaction PAD*PM don't have the influence to area auditing. Interaction PAD*TKP have the influence to area auditing. Result of analysis F test known that the Fvalue > Ftable that is 6,329 > 2,61 and assess the significance = 0,000 = 0,05. Matter this means Ho refused, so that variable of knowledge of council member have an effect on by together to area auditing  Keyword : Knowledge of Council Member, Participate The Society, Public Policy Transparency, and Area Auditing 1. PENDAHULUANPelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, artisipasi masyarakat, transparansi publik, dan penyusunan APBD berbasis kinerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Di samping itu, adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, maka proses penyusunan APBD akan semakin berkualitas. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Menurut penelitian Mardiasmo (2002) misi utama dari kedua UU tersebut adalah desentralisasi menyatakan kedua Undang-Undang tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas penggelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan 2 umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut penelitian Triadji (2002) tujuan kebijaksanaan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.  Undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungan mereka (institutional reform). Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat good governance. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena merupakan arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah. Penelitian Sopanah (2009) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Malang melalui Musrenbangkel-kota dan hasilnya kurang lebih berkisar 25-40%, usulan masyarakat akan di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan analisis lebih mendalam terkait dengan fenomena partisipasi berdasarkan hasil pengamatan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di temukan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan 3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang adalah terbangi menjadi dua bagian yaitu partisipasi dalam hal kebijakan dan partisipasi dalam hal proses perencanaan dan penganggaran dareah. Penelitian yang dilakukan oleh Werimon, Ghozali dan Nasir (2007) menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan. Penelitian Coryanata (2007) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengawasan keuangan publik.  Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadappengawasan keuangan daerah?b. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antarapengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?c. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antarapengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini mengambil tujuan sebagai berikut: a.. Untuk menguji pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaranterhadap pengawasan keuangan daerah.b. Untuk menguji pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap hubunganantara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangandaerah.c. Untuk menguji pengaruh antara transparansi kebijakan publik terhadaphubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasankeuangan daerah.4 2. METODE PENELITIAN 2.1. Populasi.Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik simpulan (Sugiyono, 2010: 61). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.  2.2 Sampel.Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010: 62). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan yang bekerja pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebanyak 45 anggota. 2.3 Sampling.Menurut Sekaran (dalam Kuncoro, 2009:119), sampling adalah proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari dan memahami karateristik elemen populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan quota sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan, jumlah penyebaran kuesioner berdasarkan kesediaan pihak kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen yang bersedia mengisi 45 kuesioner. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasrakan hasil dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pengetahuan anggota dewan (PAD), partisipasi masyarakat (PM) transparansi kebijakan publik (TKP), PAD*PM dan PAD*TKP terhadap pengawasan keuangan daerah.  Variabel pengetahuan anggota dewan (PAD) diketahui nilai thitung (2,054) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,047 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya pengetahuan anggota dewan (PAD) mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. 5 Variabel partisipasi masyarakat (PM) diketahui nilai thitung (-0,087) lebih kecil daripada ttabel (-2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,931 >  = 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, artinya partisipasi masyarakat (PM) tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel transparansi kebijakan publik (TKP) diketahui nilai thitung (2,610) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,013 <  = 0,05. Oleh karena itu, H3 diterima, artinya transparansi kebijakan publik (TKP) mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel PAD*PM diketahui nilai thitung (0,201) lebih kecil  daripada ttabel (-2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,011 <  = 0,05. Oleh karena itu, H4 ditolak secara statistik artinya PAD*PM tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel PAD*TKP diketahui nilai thitung (-2,506) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,016 <  = 0,05. Oleh karena itu, H5 diterima secara statistik artinya PAD*TKP mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. PENUTUP Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: a. Hasil analisis uji t diketahui pengetahuan anggota dewan (PAD) mempunyaipengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.b. Partisipasi masyarakat (PM) tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasankeuangan daerah.c. Transparansi kebijakan publik (TKP) mempunyai pengaruh terhadappengawasan keuangan daerah.d. Interaksi PAD*PM tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasankeuangan daerah.e. Interaksi PAD*TKP mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangandaerah.6 DAFTAR PUSTAKA Coryanata, Isma. 2007.  Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan  Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.  Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Penerbit Alfabeta. Bandung. Triadji, Bambang. 2002. Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik Vol. 03 No. 1 Agustus 2002. Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 7 

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

http://eprints.ums.ac.id/61491/13/NASKAH%20PUBLIKASI-316.pdf

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library