Perkembangan organisasi massa (ormas) sangat pesat dikarenakan perlindungan dan jaminan HAM yang ada di Indonesia. Akan tetapi, jaminan dan perlindungan HAM tersebut ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berhaluan keras atau hard-liners (radikal) untuk menyebarluaskan pemikirannya kepada publik. Adapun aksi kolektif berbentuk pawai massa sering di-tunjukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI, meski dalam beberapa kesempatan sweeping yang dilakukan terindikasi menggunakan kekerasan). Untuk mengatasi permasalahan radikalisme di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai macam pendekatan, antara lain: pendekatan keamanan (security approach) dan deradikalisasi, serta pendekatan yuridis. Namun, itu aja tidak cukup perlu pendekatan yang lebih efektif yaitu pemberdayaan civil society. Adapun pendekatan penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran dari penulis yang memberikan ide tentang mendorong dan memfasilitasi civil society agar menjadi pelaku pengendalian sosial yang aktif dan terorganisir dengan baik dalam membendung radikalisme (melakukan deradikalisasi). Sebelumnya pemerintah melalui BNPT telah membentuk suatu lembaga yang hampir sesuai dengan yang dimaksud, yaitu Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT). Akan tetapi ruang kerja FKPT yang hanya sebatas sosialisasi penanggulangan dan pencegahan terorisme (preventif) dinilai belum cukup. Selain itu fokus FKPT yang hanya di bidang pencegahan terorisme belum mampu menjawab tantangan radikalisme, sebab tidak semua paham radikal dapat diidentikkan dengan terorisme. Oleh karena itu, penulis mengajukan tawaran solusi yaitu “Gerakan GARSILA (Garda Pancasila) sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia berbasis Social Control.
Kata kunci: Civil Society , GARSILA, Ormas, Pancasila, Radikalism
