ABSTRAK
Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai
Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan
Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena
yuridis yang ditimbulkan oleh putusan bebas tersebut.
Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Apa
yang menjadi ide dasar sehingga tidak diperkenankannya Jaksa Penuntut
Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas
(vrijspraak), Bagaimana kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut
Umum terhadap putusan bebas (vrijspraak), Bagaimana upaya hukum
kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas
direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang akan datang.
Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan
pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis,
menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder,
mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak,
media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara
kualitatif normatif.
Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi ide
dasar sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan
upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh karena pembebasan
terdakwa dirasa sebagai suatu hak yang diperoleh dan tidak boleh
diganggu gugat. Namun terjadi perkembangan, dalam aplikasinya Jaksa
Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi secara langsung kepada
Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang didasarkan pada
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983
tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan
KUHAP (butir 19). Putusan Mahkamah Agung Regno: 275 K/Pid/1983
dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa merupakan putusan yang
pertama kali, terlahir sebagai yurisprudensi terhadap putusan bebas
setelah berlakunya KUHAP.
Oleh karena masih ada kesenjangan norma hukum dalam praktek
peradilan pidana terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum
terhadap putusan bebas maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang akan datang perlu direformulasikan secara jelas
tentang pemberian hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan
upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
Kata Kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Sistem Peradilan Pidana.
ABSTRACT
The theoritical normative discussion and study concerning the
Cassation by the Public Prosecutor on the Acquittal in the Indonesian
Criminal Justice System are meant to seek for legal solutions of juridical
phenomena caused by the acquittal.
The problems presented in this thesis, among them are: what
becomes the basic idea making the Public Prosecutor is not allowed to
submit the cassation, How the cassation aplication police by the Public
Prosecutor on the acquittal is and How the cassation by the Public
Prosecutor on the acquittal is formulated in the future of Criminal
Procedural Code.
This study uses normative legal approach method and comparative
approach with the descriptive-analytical research specification, using the
data type focused on the secondary data research, covering primary legal
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected
through the literature study, printed media and electronic media also it
uses the systematic method analyzed qualitatively-normatively.
Based on the study results, it can be found that what becomes the
basic idea making the Public Prosecutor is not allowed to submit the
cassation on the acquittal is due to the acquittal of the defendant is
considered as an obtained rights and it should not be criticized. However
there is a development, in the application the Public Prosecutor may
submit a cassation directly to the Supreme Court concerning the acquittal
based on the decision of the Minister of Justice of Republic of Indonesia
Number: M.14-PW.07.03 Year 1983 dated December 10, 1983 concerning
the Supplement of Criminal Procedural Code Executive Guidance (detail
19). The Supreme Court Decision Regno: 275 K/Pid/1983 in the case of
Raden Sonson Natalegawa was the first decision, born as jurisprudence
on the acquittal after the legislation of the Criminal Procedural Code.
Because of the existing gap in the legal norm of the criminal justice
practice related to the cassation by the Public Prosecutor on the acquittal,
therefore in the future Criminal Procedural Code it needs to be formulated
clearly concerning the provision of rights to the Public Prosecutor to submit
the cassation on the acquittal.
Key Words: Cassation, Acquittal, Criminal Justice System