Dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dikenal sebuah periode yang disebut masa politik etis. Periode ini terjadi pada awal abad XX, yaitu pada masa puncak kejayaan kolonialisme Belanda. Politik etis sering digambarkan
sebagai politik balas budi Pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat jajahannya. Melalui edukasi, emigrasi, dan irigasi, pemerintah ingin meningkatkan kemakmuran pribumi. Namun demikian, politik etis juga membuka akses lebih luas kepada misi Kristen sehingga menjadi tantangan bagi umat Islam.
Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana dukungan Pemerintah Hindia Belanda terhadap penetrasi misi Kristen di Jawa pada masa politik etis dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan
adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian ini, politik etis
mempunyai hubungan erat dengan kerstening-politiek (politik pengkristenan atau politik Kristenisasi). Hubungan erat ini bisa dilacak dari awal mula munculnya istilah politik etis, latar belakang penerapan politik etis, program politik etis, dan pelaksana politik etis yang sangat diwarnai oleh semangat Kristen. Maka dari itu, tidak aneh jika Pemerintah Hindia Belanda memberikan bantuan lebih intens terhadap upaya Kristenisasi pribumi karena dianggap sejalan dengan misi pengadaban (civilizing mission) yang menjadi tujuan politik etis. Melihat prakteknya, politik etis sebenarnya adalah upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengkristenkan atau membaratkan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim
