PENGARUH PENGETAHUAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG ANGGARAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN ( Survey pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri )

Abstract

Anggaran sektor publik adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Di dalam penyusunan anggaran dukungan SDM sangat penting untuk mendukung terciptanya proses penyelanggaraan anggaran yang baik, oleh karenanya pengetahuan pegawai pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah juga dituntut untuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, serta mengedepankan transparansi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pegawai pemerintah daerah tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD pada Dinas dan Kantor di Kabupaten Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD yang menduduki jabatan sebagai Kepala Badan, Kepala Bidang atau Kepala Subdinas serta memiliki jabatan eselon III, dengan masa kerja minimal 1 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian survey denga menyebarkan kuisioner sebanyak 82 sedangkan kuisioner yang dapat diolah sebanyak 59 kuisioner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi (Adj. R2) dan uji t. Berdasarkan penelitian ini, secara simultan variabel pengetahuan pegawai pemerintah daerah tentang anggaran,partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung>Ftabel, serta nilai sig-F lebih kecil dari signifikansi 5%. Secara parsial variabel pengetahuan pegawai pemerintah daerah tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran