PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Jo. UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

Abstract

Pada saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan bersama-sama, Hal yang paling mengkhawatirkan ialah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat umum saja, akan tetapi juga telah menimpa anggota TNI yang seharusnya menjadi penegak hukum serta pangayom masyarakat dan bukannya menjadi pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer, Upaya Apa yang di Lakukan Oleh Ankum (atasan yang berhak menghukum) Terhadap Anggota Yang Memfasilitasi Tindak Pidana Narkotika dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anggota Militer Memfasilitasi peredaran Narkotika Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraianuraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I oleh oknum militer yang memfasilitasi pelaku Tindak Pidana narkotika dilingkungan militer yaitu sama saja dengan penegakan hukum di lingkungan umum dengan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dengan menggunakan penegak hukum militer Upaya yang dilakukan oleh Ankum terhadap anggota militer yang memfasilitasi tindak pidana narkotika sesua dengan kewenanganya selaku ANKUM mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota Militer mempasilitasi bahkan menggunkan Narkotika dapat kita lihat dari dua faktor ini, yang pertama Anngota Militer tersebut karena tingkat pemahamanya terhadap hukum dalam dirinya terbatas dan tingkat kesadaran terhadap hukumnya kurang dan yang kedua terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, selain itu ada tiga faktor lain yang mempengaruhi oknum anggota militer dapat memfasilitasi Tindak pidana narkotika yaitu adalah faktor individu yang di tekan berbagai tekanan hidup, faktor sosial (lingkungan sekitar) serta faktor ketersediaan Narkotika Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, TN