PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP KORPORASI ATAS PEMBAKARAN HUTAN ILEGAL DI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 (1) KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Fenomena pembakaran hutan oleh korporasi di Indonesia pada saat ini menjadi sesuatu hal yang marak terjadi di Indonesia. Dalam pembakaran hutan di Indonesia ini dilakukan secara ilegal oleh perusahaan – perusahaan yang ingin membuka lahan baru dengan cara membakar hutan secara sengaja. Perusahaan – perusahaan yang ingin membuka lahan tersebut akan melakukan pembakaran hutan dengan cara pengurus atau direktur korporasi tersebut yang mempunyai jabatan tinggi akan menyalahgunakan wewenang nya dan menyuruh orang – orang ataupun karyawan perusahaan tersebut untuk melakukan sebuah peristiwa tindak pidana pembakaran hutan secara sengaja. Kebakaran hutan membawa berbagai dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut : Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal? Bagaimana penerapan asas vicarious liability untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal? Bagaimana penegakan hukum untuk korporasi atas pembakaran hutan secara ilegal? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif alanitis yaitu uraian realita, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu menggunakan pendekatan teori atau konsep untuk mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, sanksi administratif lebih dapat menjerat korporasi agar tidak bertindak kembali melakukan pembakaran hutan maka sanksi administratif lah yang harus di terapkan dibandingkan dengan sanksi pidana. Pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Membuktikan kesalahan korporasi menurut Perma No. 13 Tahun 2016 pasal 4 ayat 2 yaitu : korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan mencegah dampak yang lebih besar dan mematikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Kata kunci : Korporasi, pembakaran hutan ilegal, vicarious liabilit