TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BAKSO BABI BERLABEL HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO. FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN FATWA MUI

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum keperdataan tentang perlindungan konsumen terhadap beredarnya bakso babi berlabel halal, serta tanggung jawab pelaku usaha dan proses pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan latar belakang penelitian, identifikasi pemasalahan yang diambil antara lain, Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?, Bagaimanakah pengawasan LPPOM-MUI atas beredarnya bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa Produk Halal?, Bagaimanakah perlindungan konsumen atas beredarnya bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif - Analitis. Sedangkan, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Yuridis Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk bakso mengandung babi (tidak halal) yang berlabel halal dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 1365, 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata pun membahas mengenai ganti rugi keperdataaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen; (2) Terjadinya permasalahan mengenai beredarnya bakso babi (tidak Halal) namun berlabel Halal di kalangan masyarakat, menjadi tugas LPPOM-MUI sebagai lembaga yang memberi sertifikasi halal pada bangan untuk memberikan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan LPPOM-MUI harus sesuai dengan aturan yang sudah di buat oleh LPPOM-MUI ialah Pengawasan dalam penjaminan produk halal di antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen), distribusi, dan peredaran produk halal. Agar tidak adalagi permasalahan yang sama.; (3) Mengenai kesadaran akan perlindungan konsumen untuk mendapatkan produk pangan yang halal untuk ketentraman dalam mengkonsumsi pangan halal masih sangat rendah terutama jaminan halal untuk produk pangan bakso, yang pada kenyataan masih banyak produk bakso yang mengandung babi namun berlabel halal. LPPOM-MUI sendiri haruslah kritis dalam setiap permberian izin label halal juga selalu melakukan pengecekan rutin disetiap produk tersebut, dan juga pengawasan dari pemerintah maupun lembaga masyarakat sangat diperlukan dan sangat penting dalam beredarnya pangan di kalangan masyarakat untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat itu sendiri mentaati dan paham terhadap hukum itusendiri. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum secara efektif memberikan jaminan kepada konsumen untuk mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kata kunci : Tanggung jawab, Perlindungan konsumen, Pelaku usaha, Bakso babi, Label halal