IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Abstract

Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingankepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan mempeijuangkan pemekaran suatu wiayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat restu mekar, demikian halnya dalam pemekaran kabupaten Ciamis. Geliat demokrasi muncul dari wilayah pengandaran, yang sebelumnya adalah wilayah Banjar Patroman mekar Dilihat dari pendapatan daerah keseluruhan wilayah kabupaten Ciamis, pengandaran merupakan daerah penyumbang yang paling besar pendapatan asli daerah(PAD). Pengandaran terutama dalam sektor pariwisata, pangandaran memiliki banyak pesona alam yang cukup indah di berbagai tempat, oleh karena itu pengandaran juga bisa dikatakan sebagai jantung pendapatan di Wilayah kabupaten Ciamis, Memahami persoalan yang ada dalam wilayah kabupaten Ciamis yang cukup mendasar adalah pemerataan pembangunan. Wacana pemekaran sebenarnya telah sejak lama sebelum terjadinya sunami di Pangandaran. Oleh karena bencana sunami sebelumnya menghambat pemekaran. Kini Pangandaran mampu bernafas lega dengan disahkan daerah otonom baru (DOB). Factor-faktor pendorong pemekaran yang lain dengan berbagai pertimbangan alasan, pemerataan secara ekonomi yang kurang mensejaherakan warganya, Bagaimanakah mekanisme perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata, Kendala apa yang dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten dan Jalan Keluar Apa Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam perubahan status Kabupaten Sebagai Desa Wisata Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khususnya Pangandaran, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang- undang tersendiri, dampak sebagai akibat dari pemekaran daerah antara lain Penduduk miskin lebih terkonsentrasi pada daerah DOB, Kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB)Secara umum kineija keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan daerah induk, diperlukan pengkajian ulang terhadap semua daerah yang sudah dimekarkan.diperlukan payung hukum yang lebih objektif-rasional yang bisa dijadikan dasar untuk memproses, menyetujui atau menolak usul pemekaran, termasuk di dalamnya upaya penggabungan daerah Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Pangandaran, Good Govema