KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER UNTUK MEMPERMUDAH TAHANAN MILITER MELOLOSKAN DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER JO PASAL 223 KUHPIDANA

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri diatur dalam Pasal 223 KUHP dan tidak sepatutnya dilakukan oleh anggota militer. Hal tersebut menjadi kajian penulis untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer berdasarkan perspektif kriminologi. Terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu penerapan Pasal 223 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer untuk mempermudah tahanan meloloskan diri, mencari faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri ditinjau dari perspektif kriminologi dan mengupayakan agar tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri tersebut tidak terulang kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menganalisis objek permasalahan mengenai tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri yang dilakukan oleh oknum anggota militer. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang ditunjang oleh pendekatan yang bersifat sosiologis yang bersumber pada perundang-undangan dan didukung dengan penelitian lapangan yang didapat dari hasil penelitian penulis di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian bahwa hal-hal yang terkait mempermudah tahanan meloloskan diri oleh oknum anggota militer telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 223 KUHP hanya saja penerapan hukum belum diterapkan secara maksimal seperti Oditur Militer yang menuntut hukuman ringan dari ancaman hukum maksimal dan Hakim dalam menjatuhkan vonis tidak sebanding dengan apa yang diperbuat apalagi dilakukan oleh anggota militer dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer pada kenyataannya bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana akan melekat pula hukum disiplinnya. Faktor yang melatarbelakangi pelaku selain petugas jaga yang lalai juga karena adanya interaksi dan komunikasi antara pelaku dan terpidana itu sendiri dan tidak diamalkannya Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang menjadi pedoman bagi setiap anggota militer dalam bertindak ataupun bertingkahlaku. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak militer dengan upaya preventif yaitu mengingatkan anggotanya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan senantiasa mengamalkan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta upaya refresif dengan menindak tegas anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya mengenai tindak pidana mempermudah tahanan meloloskan diri. Kata Kunci : Yuridis Kriminologis, Mempermudah meloloskan diri, Tahanan, Milite